Kriminal
Share this on:

Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

  • Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden
  • Eggi Sudjana Minta Perlindungan Presiden

JAKARTA - Tersangka kasus dugaan makar Eggi Sudjana meminta perlindungan hukum kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi). Surat permohonannya pun telah dikirimkan, Selasa (17/9) lalu.

Kuasa Hukum Eggi Sudjana, Alamsyah Hanafiah mengatakan, pihaknya mengirimkan surat permohonan perlindungan hukum kepada Presiden Jokowi ke Istana Kepresidenan, Selasa (17/9) lalu. "Surat sudah diterima oleh sekretariat negara," kata Alamsyah di Polda Metro Jaya, Kamis (19/9) kemarin.

Selain meminta perlindungan hukum, kata Alamsyah, surat itu juga berisi permintaan klarifikasi terkait dugaan makar yang disangkakan terhadap kliennya. Dikatakan Alamsyah, tindakan makar itu merupakan penggulingan terhadap pemerintah yang sah.

"Kan kata penyidik saudara Eggi telah melakukan makar, kita tanya langsung ke Pak Presiden apakah memang telah merasa digulingkan? Kalau tidak ya kasusnya kita minta dihentikan," ungkapnya.

Alamsyah berharap, Jokowi segera memberikan klarifikasi terhadap kasus yang menimpa Politikus PAN ini. Sebab, kasus Eggi merupakan delik aduan dan bukan laporan langsung dari Jokowi. "Apabila presiden tidak pernah merasa digulingkan oleh perbuatan Eggi, kami mohon perlindungan hukum. Kemudian, berkenan memerintahkan Kapolri, Kapolda untuk menghentikan penyidikan terhadap saudara Eggi," jelasnya.

Dijelaskan Alamsyah, surat perlindungan hukum dan permohonan Surat Penghentian Penyidikan Perkara (SP3) tidak hanya dikirimkan ke Jokowi. Akan tetapi juga dikirim ke Kapolri Jenderal Tito Karnavian dan Kapolda Metro Jaya Irjen Gatot Eddy Pramono.

Dia mengaku, saat ini SP3 terhadap kliennya itu sedang diproses oleh penyidik Polda Metro Jaya. "Maka tadi kita tanyakan kepada pihak Polda apakah SP3-nya sudah diproses, jawabnya masih digelar kemarin itu," klaimnya.

Saat ini, Eggy menjadi tahanan kota dengan wajib lapor setiap Rabu. Kini, Eggi dikenakan wajib lapor ke Polda Metro Jaya setiap satu bulan sekali. "Sekarang wajib lapor sudah satu bulan sekali," pungkasnya.

Untuk diketahui, Eggi ditetapkan sebagai tersangka atas kasus dugaan makar pada Selasa, 7 Mei 2019. Penyidik menemukan sejumlah alat bukti, di antaranya, video Eggi yang menyuarakan people power dan bukti pemberitaan di media daring.

Penyidik juga sudah memeriksa enam saksi dan empat ahli. Keterangan tersebut kemudian dicocokkan dengan barang bukti dan dokumen yang telah disita. Setelah penetapan tersangka, penyidik meringkus Eggi pada Selasa, (14/5). Kemudian, pada pukul 23.00 WIB penyidik menahan Eggi. Ia dimasukkan ke ruang tahanan Direktorat Tahanan dan Barang Bukti (Dit Tahti) Polda Metro Jaya.

Penahanan Eggi kemudian ditangguhkan, Kamis (24/6), setelah mendapat jaminan dari keluarga dan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad. Eggi disangka melanggar Pasal 107 KUHP dan atau 110 KUHP juncto Pasal 87 KUHP dan atau Pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 dan atau Pasal 15 Undang-Undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya
KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Jelang Pelantikan, Komplek Parlemen Dijaga 30 Ribu TNI-Polri

Kurang lebih 30 ribu personel gabungan TNI dan Polri untuk mengamankan prosesi pelantikan Presiden dan Wakil Presiden.


Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Sayangkan Cuitan Istri Prajurit, Hukum Tetap akan Junjung Perempuan

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menyayangkan perilaku para istri prajurit TNI yang mengunggah postingan nyinyir.


Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah dan KPAI Bentuk Satgas Perlindungan Anak

Pemerintah bersama KPAI dan lintas sektor lembaga lainnya, sepakat membentuk membentuk Tim Terpadu Perlindungan Anak.


Penculik Tiga Nelayan Indonesia Minta Tebusan

Penculik Tiga Nelayan Indonesia Minta Tebusan

Kelompok penculik tiga nelayan Indonesia baru-baru ini di Perairan Sabah, Malaysia, disebut telah menghubungi salah satu pihak keluarga korban.


IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

IPB Minta Proses Hukum yang Adil dan Transparan

Institut Pertanian Bogor (IPB) mengharapkan, jalannya proses hukum dosen IPB berinisial AB, berjalan secara akuntabel dan adil sesuai kaidah yang berlaku.


Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Jaksa Agung Tunjuk Darmawel sebagai Kajati Sulbar Pertama

Kejaksaan Tinggi Sulawesi Barat (Sulbar) akhirnya resmi terbentuk. Pembentukan Kejati baru ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tanggal 25 Janu



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!