Kriminal
Share this on:

Empat Jaksa Ditunjuk Ikuti Penyidikan Kasus Audrey

  • Empat Jaksa Ditunjuk Ikuti Penyidikan Kasus Audrey
  • Empat Jaksa Ditunjuk Ikuti Penyidikan Kasus Audrey

JAKARTA - Kejaksaan telah menunjuk tim jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap korban Audrey siswi SMP di Pontianak, Kalimantan Barat. Penunjukan tim jaksa peneliti ini setelah Kejaksaan Negeri Pontianak menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) terhadap tiga siswi SMU yang telah menjadi tersangka kasus ini.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr Mukri mengatakan, Kejaksaan Negeri Pontianak telah menerima dua SPDP dari penyidik Polresta Pontianak, Kalimantan Barat. "Iya benar sudah diterima SPDP kasus ini oleh Kejaksaan Negeri (Pontianak), tim jaksa juga sudah ditunjuk untuk mengikuti perkembangan penyidikan dari penyidik," katanya, Minggu (14/4) kemarin.

Dia menjelaskan, dalam dua SPDP itu tercantum tiga siswi SMU yang statusnya sebagai tersangka. SPDP pertama dengan Nomor 157/IV/Res/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama tersangka TT dan LL. Lalu SPDP Kedua dengan Nomor 158/IV/Res/2019 tanggal 10 April 2019 atas nama tersangka NN.

Ketiga tersangka oleh penyidik disangka melanggar pasal 76C jo 80 ayat 1 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 3,5 tahun penjara. "Ini yang tertera dalam SPDP itu, kita tunggu perkembangan selanjutnya, nanti akan kita infokan," jelasnya.

Sementara, Kepala Kejaksaan Negeri Pontianak Refli mengatakan, setelah diterima SPDP, pihaknya sudah menunjuk empat orang jaksa yang nantinya bertugas meneliti berkas para tersangka jika sudah dilimpah penyidik. Keempat jaksa itu, kata Refli, Dian Novita, AI Simamora, Rita Hilda dan Nia Agnes.

Namun Refli menegaskan pihaknya akan lebih dahulu mengedepankan upaya diversi dalam kaitan restorative justice jika berkas para tersangka telah diterima kejaksaan. "Karena baik para pelakunya dan korbannya masih anak-anak yang harus dilindungi masa depannya," jelasnya.

Dia menyebutkan, upaya Diversi atau pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan ke proses di luar peradilan pidana sebenarnya bisa dilakukan di kepolisian, kejaksaan dan di pengadilan. Tapi mungkin di kepolisian tidak ada titik temu dalam perdamaian antara pihak keluarga pelaku dan korban.

"Sehingga kasusnya lanjut dengan kami menerima SPDP," ujarnya.

Refli mengakui kasus dugaan penganiayaan oleh ketiga tersangka menjadi viral setelah dikabarkan kemaluan korban juga ditusuk. "Padahal itu tidak benar dan juga tidak didukung visum dari dokter rumah sakit," tutupnya.

Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat (Karo Penmas) Polri, Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, 12 siswi SMA yang menganiaya siswi SMP bernama Audrey di Pontianak, Kalimantan Barat dilakukan secara spontan. "Secara spontan teman-temannya ini membantu untuk melakukan penganiayaan terhadap korban A," kata Dedi di Mabes Polri.

Dari hasil pemeriksaan sementara, para pelaku menggunakan tangan kosong saat melakukan penganiayaan terhadap Audrey. Kasus ini telah dalam tahap penyidikan dengan tiga orang tersangka. Dalam keterangan , para pelaku penganiayaan melakukan pengeroyokan dengan tangan kosong. (lan/fin/zul/wsa)

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Masih Saja Koruptor Diberi Remisi

Pemberian remisi terhadap terpidana kasus korupsi disesalkan banyak kalangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!