Kriminal
Share this on:

Erdogan Sebut AS Sebagai Perampok

  • Erdogan Sebut AS Sebagai Perampok
  • Erdogan Sebut AS Sebagai Perampok

** ISTANBUL ** - Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan bereaksi keras, atas penolakan Amerika Serikat (AS) untuk menyerahkan jet tempur F-35 yang sudah dibeli oleh Turki. Ia menganggap, sikap penolakan Amerika Serikat tersebut sama halnya dengan aksi perampokan.

Pejabat AS mengatakan, pemerintahan Donald Trump berencana menjatuhkan sanksi dan membatalkan penjualan pesawat siluman canggih itu kepada Turki. Pasalnya, di saat bersamaan Turki juga membeli persenjataan rudal S-400 buatan Rusia. Langkah itu dianggap mengkhianati sesama anggota NATO.

Menurut surat kabar Turki, Hurriyet, dalam kesepakatan pembelian F-35 tersebut, Turki sudah membayar sebagian uang yakni sebesar USD1,4 miliar, namun belum semua pesawat diterima. Sejauh ini, Turki sudah menerima empat jet F-35 dan mengirim pilot ke AS untuk mengikuti latihan.

"Jika Anda punya pelanggan dan pelanggan itu melakukan pembayaran sesuai waktu, bagaimana mungkin Anda tidak bisa mengirim barangnya ke mereka? Itu namanya perampokan," kata Erdogan, Kamis (4/7) kemarin.

Erdogan menegaskan, posisi Turki dalam pembelian F-35, sebenarnya bukan seperti konsumen biasa, melainkan partner dalam memproduksi F-35. "Kami membuat kesepakatan untuk membeli 116 unit F-35. Kami bukan hanya pasar, tapi juga produsen bersama. Kami memproduksi beberapa suku cadang di Turki," tuturnya.

Jika AS benar-benar membatalkan kontrak pembelian dan menjatuhkan sanksi, maka ini akan menjadi gejolak hubungan kedua negara paling signifikan dalam sejarah. Pembelian S-400 memang menjadi polemik dalam hubungan AS dan Turki.

Pejabat AS menganggap pembelian sistem pertahanan rudal ini sangat problematik, karena dapat berdampak pada program kerja sama kedua negara. AS dan negara-negara anggota NATO khawatir sistem radar dalam S-400 dapat melacak jet F-35, sehingga nantinya akan sulit menghindari senjata Rusia.

Erdogan mengatakan, bahwa ia dan Trump sudah sepakat untuk mengirimkan delegasi pejabat guna membicarakan kembali isu ini. Menurutnya, menteri luar negeri dan pertahanan kedua negara juga akan 'membuka pintu' untuk menyelesaikan masalah ini.

Trump sebenarnya sudah berusaha untuk menunda atau membatalkan sanksi kepada Turki. Namun langkah itu tak akan mudah karena akan ditentang Kongres, termasuk dari sekutunya di Republik. (der/zul/rts/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

Vanuatu yang mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka Benny Wenda sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus mendatang.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.


Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Jadi Tersangka TPPU, Mantan Bos Garuda Ditahan

Emirsyah Satar dan Beneficial Owner Connaught International Pte. Ltd. Soetikno Soedarjo sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang (TPPU).


Ruangan Iwa Karniwa Digeledah KPK

Ruangan Iwa Karniwa Digeledah KPK

KPK telah menetapkan Sekda Jabar Iwa Karniwa dan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bortholomeus Toto sebagai tersangka kasus suap.


Kampus Dianggap Tempat Aman Bagi Pengedar

Kampus Dianggap Tempat Aman Bagi Pengedar

Kampus dianggap sebagai salah satu tempat yang aman bagi para pengedar narkoba.


Jadi Tersangka KPK, Sekda Jabar Menghilang

Jadi Tersangka KPK, Sekda Jabar Menghilang

Ditetapkannya Sekertaris Daerah Iwa Karniwa sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap perizinan proyek Meikarta oleh KPK cukup mengagetkan.


Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap.


Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi calon legislatif terpilih. Waktunya tak banyak.


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!