Kriminal
Share this on:

Gakkumdu Belum Satu Arah

  • Gakkumdu Belum Satu Arah
  • Gakkumdu Belum Satu Arah

JAKARTA - Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) RI masih berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pidana pemilu. Berkaca dari kinerja Sentra Gakkumdu pada Pemilu 2019, koordinasi masih menemui berbagai hambatan.

Bawaslu dalam waktu dekat diagendakan bakal menggelar rapat koordinasi nasional (Rakornas) Sentra Gakkumdu di Jakarta dengan mengundang pimpinan Polri. Ketua Bawaslu RI, Abhan mengatakan, bersama Polri, Bawaslu akan terus berupaya meningkatkan kinerja Sentra Gakkumdu.

Diperlukan pertemuan bersama untuj mencari berbagai macam solusi dalam menghadapi persoalan perkara tindak pidana pemilu. "Evaluasi ditujukan supaya suara-suara di luar menjadi masukan bagi Sentra Gakkumdu. Nantinya kami tampung secara komprehensif," ucap Abhan di gedung Bawaslu RI, Jakarta, Kamis (22/8).

Anggota Bawaslu, Ratna Dewi Pettalolo mengungkapkan, penegakan hukum pemilu menjadi indikator penting menjamin kualitas demokrasi. Namun menurutnya, masih ada beberapa permasalahan dan kendala dalam penanganan pelanggaran pidana pemilu.

Penanganan tindak pidana pemilu dan Gakkumdu oleh Bawaslu masih belum sesuai dengan kebutuhan lapangan. Beberapa kesulitan dalam penanganannya akibat masih ada norma pidana dan aturan teknis yang rumusannya tidak jelas. Sehingga menimbulkan perbedaan pendapat dalam forum pembahasan di Sentra Gakkumdu.

Dewi menuturkan, dalam UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum secara tegas menyatakan kewenangan penanganan pelanggaran administrasi pemilu ada di Bawaslu. "Tidak ada lembaga lain yang diberikan kewenangan sampai dengan tingkat kecamatan. Khusus untuk penanganan pelanggaran pidana pemilu Bawaslu bersama dengan kepolisian dan kejaksaan dikumpulkan dalam satu wadah Sentra Gakkumdu," paparnya.

Dewi menjelaskan, Gakkumdu dibentuk untuk memperlancar proses penanganan pidana pemilu. Mengingat waktu penanganan perkara terbilang singkat. Namun, ada beberapa hambatan yang menjadi kendala Gakkumdu seperti keterbatasan sumber daya manusia (SDM) dan anggaran.

Beberapa permasalahan Gakkumdu antara lain dari sisi kelembagaan. Di mana di beberapa Bawaslu tingkat provinsi dan kabupaten/kota belum dilengkapi ruangan khusus untuk Gakkumdu. "Lalu dari sisi SDM masih ada keterbatasan personel di kepolisian dan kejaksaan. Sehingga penyidik dan penuntut belum bisa bekerja secara penuh waktu," bebernya.

Ia mengingatkan, ada tantangan besar dalam menyambut gelaran Pilkada 2020. Dia menunjuk, ada perpindahan rujukan penindakan pelanggaran dari UU Nomor 7 Tahun 2017 ke UU Nomor 10 Tahun 2016. "Melalui forum evaluasi ini diharapkan muncul ide dan konsep ideal terkait penanganan pelanggaran pemilu untuk menghadapi pilkada akan datang," tutupnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Penjual Makanan Kelinling Terduga Teroris Ditangkap di Jambi

Penjual Makanan Kelinling Terduga Teroris Ditangkap di Jambi

Densus 88 kembali menangkap satu terduga teroris di Perumnas Kecamatan Rimbo Tengah Kabupaten Bungo, Jumat (11/10), sekira pukul 18.00 WIB.


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


Penculik Tiga Nelayan Indonesia Minta Tebusan

Penculik Tiga Nelayan Indonesia Minta Tebusan

Kelompok penculik tiga nelayan Indonesia baru-baru ini di Perairan Sabah, Malaysia, disebut telah menghubungi salah satu pihak keluarga korban.


Viral Grup Whatsapp Anak STM 'Allbase', Tujuh Pelajar Ditangkap

Viral Grup Whatsapp Anak STM 'Allbase', Tujuh Pelajar Ditangkap

Tujuh pelajar ditangkap dan satu orang telah ditetapkan sebagai tersangka. Mereka diamankan terkait grup WhatsApp anak STM bernama 'STM Allbase'


Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Lembaga Peradilan Pemilu Belum Urgen

Wacana pembentukan lembaga peradilan pemilu kembali mencuat. Pengadilan yang dibuat khusus menangani masalah pemilu juga diamini lembaga penyelenggara pemilu da


Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Ban


Otak Korupsi PT Danareksa Sekuritas Belum Terlacak

Otak Korupsi PT Danareksa Sekuritas Belum Terlacak

Penyidikan dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan dari PT Danareksa Sekuritas kepada Debitur PT Aditya Tirta Renata terus berjalan.


Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Berpolitik, 762 ASN kok Belum Disanksi

Total sudah 991 aparatur sipil negara (ASN) yang terlibat dalam pelanggaran netralitas (data per Januari 2018 Juni 2019).


Polri Dalami Karhutla Kejahatan Teroganisasi

Polri Dalami Karhutla Kejahatan Teroganisasi

Polri dalami kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dilakukan secara teroganisasi. Indikasi ke arah pejahatan terorganisir pun telah ditemukan.


Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Kejagung Belum Terima SPDP Dugaan Korupsi Rp250 Miliar di BTN

Perkara dugaan tindak pidana korupsi pembobolan Bank BTN yang diduga bernilai Rp250 miliar masih terus dikembangkan penyidik Direktorat Tindak Pidana Ekonomi da



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!