Kriminal
Share this on:

Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

  • Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020
  • Gakkumdu Komitmen Kawal Pilkada 2020

JAKARTA - Anggota Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) mengaku sering mendapat ancaman dilaporkan ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Ancaman dikeluarkan oleh pihak yang tidak puas dari upaya menegakkan keadilan lewat Gakkumdu.

Anggota Bawaslu Ratna Dewi Pettalolo mengibaratkan, hubungan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan sudah menjadi satu rumah tangga. Menurutnya, UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang mengikat ketiganya sebagai keluarga dalam Sentra Gakkumdu.

"Karenanya, melakukan penanganan secara benar. Harapannya, hasil mengawal Pemilu 2019 ini bisa lebih baik lagi untuk Pilkada 2020," kata Dewi di Jakarta, Jumat (6/9). Dia meyakinkan, ketiga institusi ini punya peran masing-masing dan tidak ada yang mendominasi dalam menangani perkara pidana pemilu.

"Bawaslu menyadari betul kehadiran penting Sentra Gakkumdu bagian yang tak bisa dipisahkan. Selain, kepentingan teknis dari UU, tujuannya juga menyelamatkan proses tindak pidana pemilu," imbuhnya.

Dewi bercerita, awal hubungan Bawaslu, kepolisian, dan kejaksaan dalam Sentra Gakkumdu bermula Pemilu 2009. Kala itu, ada nota kesepahaman antara Bawaslu, Polri, dan Kejaksaan Agung Nomor 055/A/JA/VI/2008, 01/BAWASLU/KB/VI/2008. "Ini ibaratnya baru kenalan. Belum terlalu dekat," tukasnya.

Berdasarkan pengalamannya, pada 2004 saat menjadi Panwaslu di Palu, Sulawesi Tengah. Dia bilang, saat itu memang sudah koordinasi dengan kepolisian dan kejaksaan. Tetapi belum ada Sentra Gakkumdu. Ia mengaku pernah diinterogasi kapolres dan kajari.

Hal ini dikarenakan Ratna Dewi memproses dugaan pelanggaran pidana 400 Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) akibat tak memberikan salinan berita acara hasil penghitungan suara di TPS atau biasa disebut salinan formulir C1.

"Padahal, berdasarkan UU Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilu, KPPS wajib memberikan salinan formulir C1. Bila tidak, ada sanksi pidana. Yang saya lakukan ini bahkan jadi isu nasional dalam pembahasan di Komisi II DPR RI," bebernya.

Untuk itu, Dewi berharap hubungan Bawaslu, kejaksaan, dan kepolisian makin intim dalam wadah Sentra Gakkumdu. Baginya, perlu melakukan berbagai forum diskusi demi mencapai kesepakatan dalam menegakkan keadilan pemilu dari sisi tindak pidana. "Sehingga, kita berada di jalan yang benar," imbuhnya.

Sementara itu, Anggota Bawaslu lainnya, Fritz Edward SiregarFritz meminta penegasan terkait pelaksanaan rekomendasi Bawaslu. Dia menilai, menulis rekomendasi saja tidak cukup. Karena pada praktiknya masih ada rekomendasi Bawaslu yang tidak dilaksanakan. Oleh sebab itu, Fritz meminta jajaran Bawaslu yang akan menghadapi Pilkada 2020 agar tegas rekomendasi bisa dilaksanakan.

"Bawaslu hadir untuk menegakkan keadilan dan perbaikan terhadap proses. Sehingga kita harus bertindak bahwa rekomendasi itu harus dilaksanakan bagaimanapun caranya. Karena rekomendasi yang kita berikan adalah sebuah dokumen negara untuk memberikan perintah lembaga lain untuk menjalankan rekomendasi tersebut," tandasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Belum Dinomori, UU KPK Tak Bisa Digugat

Gugatan perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hasil revisi telah sampai ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah Kawal Kasus Hukum Veby di Hongkong

Pemerintah melalui Kemenlu berjanji, akan tetap mengawal perihal kasus tertembaknya seorang wartawati Indonesia, Veby Mega Indah di Hongkong.


Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya evaluasi diri.


Febri Diansyah Dipolisikan sebagai Upaya Penggembosan Kawal Seleksi Capim

Febri Diansyah Dipolisikan sebagai Upaya Penggembosan Kawal Seleksi Capim

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah dilaporkan ke Polda Metro Jaya, Rabu (28/8).


Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Gakkumdu Belum Satu Arah

Gakkumdu Belum Satu Arah

Badan Pengawas Pemilihan Umun (Bawaslu) RI masih berupaya menyempurnakan kinerja Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam melakukan penanganan tindak pi


KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyerah untuk memperjuangkan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju di Pilkada Serentak 2020.


Pelarangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Jangan Sampai Dibatalkan MA Lagi

Pelarangan Eks Koruptor Ikut Pilkada Jangan Sampai Dibatalkan MA Lagi

Wacana larangan eks koruptor ikut dalam Pilkada Serentak 2020 terus bergulir. Komisi II DPR RI setuju membahas usulan tersebut.


Perppu Bisa Jadi Terobosan Aturan Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020

Perppu Bisa Jadi Terobosan Aturan Larangan Eks Koruptor Ikut Pilkada 2020

Usulan adanya larangan mantan koruptor ikut dalam Pilkada Serentak 2020, menuai beragam tanggapan.


KPU Tunggu Rancangan Pilkada Diundangkan

KPU Tunggu Rancangan Pilkada Diundangkan

Rancangan PKPU diharapkan segera rampung, karena pilkada serentak 2020 mendatang sudah di depan mata.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!