Kriminal
Share this on:

Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

  • Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum
  • Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

**JAKARTA ** - Babak baru Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Legislatif dimulai. Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jawaban dan alat bukti itu dibawa oleh dua Komisioner KPU, Hasyim Asyari dan Wahyu Setiawan. Keduanya didampingi Ketua Tim Kuasa Hukum KPU, Ali Nurdin. Sedangkan Bawaslu diserahkan langsung Ketua Bawaslu Abhan dan Anggota Bawaslu Mochmammad Afifuddin.

Komisioner KPU Hasyim Ashari di Gedung MK, Jakarta mengatakan, KPU telah menyerahkan jawaban dan alat bukti, sebagaimana MK menjadwalkan batas akhir untuk penyampaian jawaban KPU untuk PHPU Pemilu Legislatif. KPU juga menunjuk lima firma hukum untuk menangani sengketa Pileg.

"Masing-masing firma hukum akan menangani gugatan yang diajukan oleh lima partai politik. KPU juga telah menyiapkan tim firma hukum khusus menangani PHPU DPD," ujar Hasyim di Gedung MK, Jakarta, Jumat (5/7) kemarin.

Dia menjelaskan KPU pusat sudah berkoordinasi dengan jajaran KPU provinsi dan kabupaten atau kota untuk mempersiapkan jawaban secara kronologis. Alat bukti yang disiapkan sejauh ini berbentuk surat dan dokumen. Sementara komisioner KPU lainnya, Wahyu Setiawan menyampaikan KPU membawa ratusan kardus yang berisikan alat bukti. Tak menutup kemungkinan alat bukti bertambah.

"Prinsipnya, KPU RI beserta KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan dukungan timlawyersiap untuk mengikuti PHPU di MK. Tentu KPU dalam posisi berupaya mempertahankan hasil pemilu yang sudah ditetapkan di setiap tingkatan," jelas Wahyu.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Abhan menerangkan, keterangan yang diberikan ke MK menyangkut seputar kewenangan Bawaslu dalam pelaksanaan pemilu. "Semua yang didalilkan pemohon yang kami uraikan sesuai dengan kapasitas Bawaslu sebagai pemberi keterangan berdasarkan hasil fakta-fakta pengawasan dan tindak lanjut dari penanganan pelanggaran dan lain sebagainya," bebernya.

Abhan menyambangi gedung MK didampingi Anggota Bawaslu Mochammad Afifuddin. Turut mendampingi pimpinan Bawaslu dari lima provinsi, yaitu Kepulauan Riau, Bali, Sulawesi Barat, Kalimantan Selatan, dan Sumatra Barat. Penyerahan keterangan Bawaslu dari lima provinsi tersebut diserahkan secara simbolis oleh Abhan kepada Kepaniteraan MK. Abhan mengatakan provinsi-provinsi lainya akan turut menyerahkan keterangan pada batas akhir, Jumat (5/7).

Dia mengungkapkan keterangan Bawaslu fokus pada hasil pengawasan selama tahapan pileg, "Keterangan yang diberikan tentu dalil-dalil yang diajukan oleh pemohon, sepanjang itu mengenai Bawaslu akan diserahkan keterangannya sesuai dengan fakta hasil pengawasan," tuturnya.

Mahkamah Konstitusi (MK) yakin bisa menyelesaikan sidang sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) legislatif tepat waktu. MK harus memutus semua perkara paling lama 9 Agustus mendatang. Sekretaris Jenderal MK, Guntur Hamzah mengatakan, seluruh PHPU Pileg akan selesai pada 9 Agustus.

Dia menyebut timeline penanganan PHPU Pileg di MK telah diatur Undang-Undang. Mau tak mau, MK harus menyelesaikan penanganan perkara sesuai waktu yang ditentukan. MK akan menggunakan sistem panel saat menangani PHPU Pileg. Sembilan hakim MK akan dibagi ke dalam tiga panel. Masing-masing panel akan diisi oleh tiga hakim MK.

Namun, jumlah perkara yang ditangani masing-masing panel tidak akan sama lantaran ada 260 perkara yang masuk ke MK. "Tapi dengan prinsip yang tadi distribusi antarpanel meskipun kemungkinan tidak bisa dihindari sama persis jumlahnya. Ini jumlahnya 260 dibagi tiga, jadi mungkin beda," bebernya.

Guntur menjamin independensi hakim MK. Pasalnya, hakim dilarang menangani perkara dari daerah asalnya. "Misalnya anggaplah Pak Ketua dari daerah NTB, tentu dia tidak akan mengadili perkara yang dari NTB," tandasnya. (khf/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Sektor SDA Rentan Dikorupsi
Sektor SDA Rentan Dikorupsi

Berita Sejenis

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Aparat penegak hukum Cina menahan 11 pelaut asal Indonesia, atas dugaan penyelundupan barang biasa.


Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Belum Semua Putusan MK Dilaksanakan

Komisi Pemilihan Umum (KPU) belum sepenuhnya melaksanakan putusan Mahkamah Konstitusi (MK).


Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Sedikitnya lima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, dilaporkan hilang saat melaut di perairan dekat Pulau Diaoyutai, Taiwan.


90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

MK Putuskan Hitung Ulang Rekapitulasi Suara di Tiga Kota

Mahkamah Konstitusi (MK) memerintahkan KPU melakukan Penghitungan Surat Suara Ulang (PSSU) beberapa TPS di tiga daerah.


Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Gugatan Pileg 2019 di MK Mulai Berguguran

Mahkamah Konstitusi (MK) membacakan putusan atas gugatan Pileg 2019.


KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

KPU Keukeuh Larang Eks Koruptor Ikut Pilkada

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tidak akan menyerah untuk memperjuangkan larangan mantan terpidana kasus korupsi maju di Pilkada Serentak 2020.


Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Sengketa Pileg Diputus Mulai Hari Ini

Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan akhir untuk 202 perkara sengketa hasil Pileg 2019.


MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

MK Gelar Sidang Putusan Sengketa Pileg Pekan Depan

Gugatan sengketa hasil pemilihan legislatif (Pileg) 2019 memasuki babak akhir. Pekan depan, Mahkamah Konstitusi (MK) akan menggelar sidang pembacaan putusan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!