Kriminal
Share this on:

Hanya Dituntut Delapan Tahun, Kelurga Korban Tak Terima

  • Hanya Dituntut Delapan Tahun, Kelurga Korban Tak Terima
  • Hanya Dituntut Delapan Tahun, Kelurga Korban Tak Terima

DIJAGA - Sejumlah personel dikerahkan untuk mengamankan sidang kasus pengeroyokan berujung pembunuhan korban Anang Tri Hidayat di PN Purwodadi, kemarin. (sirojul munir/radar kudus)

GROBOGAN - Keluarga korban pengeroyokan berujung pembunuhan Anang Tri Hidayat tidak terima. Ketika Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejari Purwodadi Sri Wisnu Respati membacakan tuntutan di PN Purwodadi, Selasa lalu (24/4).

JPU hanya menuntut delapan tahun hukuman kepada tiga terdakwa. Mereka ditenggarai melanggar pasal 170 KUHP tentang penganiayaan. Sidang penganiayaan yang menyebabkan Anang Tri Hidayat tewas di jalan MT Haryono ini untuk tiga terdakwa, yaitu Untung Prastyo, Dwi Yudha, Dwi Ariyanto. Selain tiga terpidana, satu terdakwa menjalani sidang di Mahkamah Militer Semarang.

Akibat rendahnya tuntutan dalam sidang tersebut, keluarga korban tidak terima. Bahkan, Fina, kakak perempuan korban guling-guling sembari berteriak-teriak.

Perempuan berkerudung tersebut juga melakukan adegan menginjak seseorang. Hal itu diduga dilakukan terdakwa kepada adiknya. Aksi tersebut mendapatkan penjagaan ketat dari aparat Satuan Sabhara Polres Grobogan.

Fina bersama keluarga tidak terima jika terdakwa hanya dituntut delapan tahun penjara, bukan 12 tahun penjara. Begitu juga dengan istri korban, Safigotun Nakma tidak terima tentang tuntutan JPU. Dia menangis dan meminta hakim menghukum seberat-beratnya.

”Tidak terima suami saya diinjak-injak sampai mati. Terdakwa harus dihukum seberat-beratnya,” kata Safigotun sambil mengaku hukuman tidak setimpal itu membuatnya menjadi janda dan mengurusi anak semata wayang.

Sementara itu, kuasa hukum keluarga korban Evarisan mengatakan, tuntutan jaksa harus dimaksamalksan sampai 12 tahun penjara. ”Kami minta terdakwa dihukum semaksimal mungkin seperti pasal 170 KUHP, maksimal 12 tahun penjara. Kasus pembunuhan jelas seperti yang terungkap dalam fakta persidangan,” kata Evarisan.

Sementara itu, JPU Kejari Grobogan Sri Wisnu Respati mengaku, tuntuan sudah sesuai prosedur yang berlaku. Apalagi kedua belah pihak sudah dipertemukan. Namun, dari pihak keluarga korban menolak damai. ”Pasal dan tuntutan sudah sesuai prosedur untuk perbuatan yang dilakukan terdakwa,” ujarnya. (mun/ris/zul)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Keluarga WNI Terbunuh di Saudi Terima Dana Diyat

Keluarga WNI Terbunuh di Saudi Terima Dana Diyat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan dana diyat kepada ahli waris pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban pembunuhan oleh majikannya di Arab


Hutan Hujan Amazon Terbakar

Hutan Hujan Amazon Terbakar

Pusat penelitian luar angkasa Brasil INPE mengatakan kebakaran di hutan hujan Amazon Brasil telah meningkat signifikan tahun ini.


Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Pengadilan Singapura memvonis delapan bulan penjara seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia, karena terbukti telah membanting anak majikannya.


Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Wacana Presiden Joko Widodo yang tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik (Parpol) untuk periode pemerintahan 2019-2024 diapresiasi sejumlah pihak.


Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

Anak Buah Imam Nahrawi Dituntut Tujuh Tahun

, uang Rp400 juta dan satu unit ponsel Samsung Galaxy Note 9 senilai total sekira Rp900 juta. "Meminta majelis hakim agar menyatakan terdakwa Mulyana terbukti


Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri bakal bekerja ekstra memantau dan mengawasi pelaksanaan liga sepakbola Indonesia yang berlangsung tahun ini agar bersih dari match f



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!