Kriminal
Share this on:

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

  • ICW Siapkan Judicial Review ke MK
  • ICW Siapkan Judicial Review ke MK

JAKARTA - Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK). Indonesia Corruption Watch (ICW) memastikan akan mengajukan hak uji materi (judicial review).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhan mengatakan dalil-dalil yang disampaikan ke MK nantinya mengenai sejumlah poin yang dinilai melemahkan KPK dan bertentangan hukum. Seperti keberadaan dewan pengawas, izin penyadapan, serta wewenang menerbitkan surat perintah penghentian perkara (SP3). "Sebab, selama ini KPK telah memiliki sistem pengawasan. Baik internal maupun eksternal," ujar Kurnia di Jakarta, Rabu (18/9) kemarin.

Pengawasan dari internal dilakukan oleh deputi pengawas internal dan pengaduan masyarakat. Dia mengklaim deputi tersebut telah menjalankan kinerja pengawasan dengan baik. "Jangankan pegawai. Dua komisioner KPK, Saut Situmorang karena pernyataannya terkait dengan organisasi kemahasiswaan. Juga Abraham Samad karena bocornya sprindik salah satu tersangka kasus korupsi. Dua pimpinan ini pernah dijatuhi sanksi etik di internal KPK," tegasnya.

Sementara untuk pengawasan eksternal, telah dijalankan oleh tiga institusi. Yakni Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang mengawasi keuangan, DPR yang mengawasi kinerja, serta Komisi III DPR yang secara berkala menerima laporan mengenai kinerja KPK.

Terkait penyadapan, Kurnia menilai tindakan penyadapan yang dilakukan KPK selama ini sah secara hukum. Hal ini sebagaimana hasil putusan MK tahun 2010. Selain itu, penyadapan yang dilakukan oleh KPK selama ini terbukti sukses menjaring koruptor, lewat operasi tangkap tangan.

"KPK sudah melakukan tangkap tangan 123 kali, dengan menetapkan tersangka 432 orang. Dan 432 orang yang masuk persidangan semuanya terbukti bersalah. Penyadapan menjadi alat bukti kuat di persidangan," tukasnya.

Soal wewenang KPK menerbitkan SP3, Kurnia menyebut hal tersebut bertentangan dengan putusan MK yang dikeluarkan pada tahun 2003, 2006 dan 2010. Dalam putusan itu disebutkan KPK tidak berwenang mengeluarkan SP3. Tujuannya agar lembaga antirasuah itu lebih berhati-hati mengkonstruksikan perkara yang dibawa ke persidangan.

KPK harus meyakinkan hakim bahwa yang bersangkutan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah. "Jadi memang benar itu semua bertentangan dengan hukum. Sehingga jalur konstitusionalnya adalah uji materi ke MK," beber Kurnia.

Saat ini, lanjutnya, ICW masih mengumpulkan bukti-bukti yang diperlukan. Namun, dia belum tahu persis kapan gugatan akan diajukan ke MK. "Secepatnya akan diajukan. Kita masih mengumpulkan bukti-bukti," pungkasnya.

Sementara itu, anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR RI Hendrawan Supratikno menerangkan keberadaan Dewan Pengawas KPK akan bersikap independen. Dalam RUU KPK pasal 37E ayat (9) yang telah disetujui untuk disahkan mencantumkan independensi tersebut.

Artinya, ketentuan itu dapat menjamin integritas dan independensi Dewan Pengawas KPK yang dipilih dan diangkat presiden. "Konsekuensi Pasal 37E ayat (9). Calon dikonsultasikan kepada DPR. Ketentuan lebih lanjut akan diuraikan dalam peraturan pemerintah (PP)," kata Hendrawan di Jakarta, Rabu (18/9).

Dia menegaskan jaminan bagi presiden untuk memilih Dewan Pengawas KPK yang independen dan berintegritas telah diatur dalam pasal 37E ayat (9). Namun Hendrawan belum bisa memastikan apakah konsultasi itu dalam bentuk uji kelayakan dan kepatutan atau hanya sekadar meminta pendapat dari komisi terkait.

Pasal 37E ayat (9) RUU KPK berbunyi "Dalam jangka waktu paling lambat 14 hari kerja terhitung sejak diterimanya daftar nama calon (Dewan Pengawas KPK) dari panitia seleksi, Presiden Republik Indonesia menyampaikan nama calon sebagaimana yang dimaksud pada ayat (8) kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk dikonsultasilan."

Sementara pasal 37E ayat (10) berbunyi "Presiden Republik Indonesia menetapkan ketua dan anggota Dewan Pengawas dalam jangka waktu paling lama 14 hari kerja terhitung sejak konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) selesai dilaksanakan." Kemudian pasal 37E ayat (11) berbunyi "Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengangkatan ketua dan anggota Dewan Pengawas diatur dalam Peraturan Pemerintah."

Sudah Berusia 17 Tahun

Terpisah, Menkopolhukam Wiranto nmeminta masyarakat menghilangkan kecurigaan-kecurigaan bahwa revisi UU KPK bakal melemahkan. Dia mencontohkan kecurigaan terhadap DPR seolah-olah pelemahan dilakukan sebagai balas dendam. Sebab banyak anggota legislatif yang terjerat korupsi dan berurusan dengan KPK.

Wiranto mengakui, saat ini masyarakat juga beragam dalam menyikapi revisi UU KPK. Ada yang pro maupun kontra. "Kita harus melihat persoalan ini secara lebih proporsional dan konstruktif. Apalagi mengingat regulasi itu sudah berusia 17 tahun. Setiap regulasi, termasuk UU dibuat karena kondisi objektif saat itu," ujar Wiranto.

Di sisi lain, kondisi akan selalu berubah mengikuti perkembangan zaman. Sehingga regulasi yang dibuat tidak boleh kaku. Melainkan harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. "Tatkala kondisi ini berubah, UU tidak boleh kaku, statis. Melainkan juga harus ikut perubahan zaman," jelasnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Abu Rara dan Istri Sudah Siapkan Anak Jadi Eksekutor

Fakta baru ditemukan dalam kasus penikaman Menko Polhukam Wiranto di Pandeglang, Banten. Rupanya, Abu Rara dan Fitriana Diana meminta sang anak untuk melakukan


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Merasa Difitnah Ananda Badudu, Polri Siapkan Somasi

Merasa Difitnah Ananda Badudu, Polri Siapkan Somasi

Jajaran Subdit Resmob Ditreskrimum Polda Metro Jaya protes dengan penyataan Ananda Badudu.


Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polri Siapkan Red Notice, Pekan Depan Veronica Jadi DPO

Polda Jawa Timur berencana akan memasukan Veronica Koman sebagai Daftar Pencarian Orang (DPO) pekan depan.


Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.


Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Jokdri Siapkan Argumentasi Hukum untuk Patahkan Tuntutan JPU

Sidang pembacaan tuntutan terhadap mantan Plt Ketua Umum PSSI Joko Driyono akhirnya digelar di PN Jakarta Selatan, kemarin (4/7).


Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).


ICW Apresiasi KPK usai Tetapkan Sofyan Basir sebagai Tersangka

ICW Apresiasi KPK usai Tetapkan Sofyan Basir sebagai Tersangka

Selain ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK, Sofyan juga telah dinonaktifkan sebagai Dirut PT PLN.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!