Kriminal
Share this on:

Idrus Marham Terlacak Plesiran, Ombudsman Panggil Pimpinan KPK

  • Idrus Marham Terlacak Plesiran, Ombudsman Panggil Pimpinan KPK
  • Idrus Marham Terlacak Plesiran, Ombudsman Panggil Pimpinan KPK

**JAKARTA ** - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah menyelidiki laporan Ombudsman RI terkait tahanan Idrus Marham yang diduga pelesiran saat berobat di RS MMC Jakarta. Dalam kasus ini, Ombudsman pun memanggil pimpinan KPK untuk klarifikasi temuan yang mencuat.

"Ya, secara internal kita melakukan penyelidikan terhadap pelaporan dari Ombudsman. Penyelidikan dan laporannya akan kita bagikan," ujar Wakil Ketua KPK Laode M. Syarif di Jakarta, kemarin (3/7).

Syarif menegaskan pihaknya tidak menghalangi tahanan yang sedang menjalani putusan pengadilan untuk pergi berobat. Selain itu, Syarif menyatakan telah menanyakan pengawal tahanan dan mengklarifikasi apakah benar dugaan Idrus pelesiran, dan tidak ada laporan.

"Apakah dia diborgol dilepas borgolnya setelah di rumah sakit? memang harus begitu juga. Apakah dia enggak pakai rompi? ya setelah masuk rumah sakit tidak pakai rompi. Mengapa? kalau pakai rompi bahkan menarik perhatian orang," ujar Syarif.

Ia juga mengklarifikasi perihal ponsel pintar yang sekilas tampak digunakan Idrus, adalah ponsel milik pengacaranya yang digunakan Idrus untuk berkomunikasi dengan keluarga. Sebelumnya, KPK menyesalkan adanya penyampaian informasi yang keliru dan terburu-buru dari pihak perwakilan Ombudsman Jakarta Raya terkait dengan Idrus sebagaimana disampaikan pada konferensi pers di Kantor Ombudsman RI, Jakarta, Kamis (27/6) lalu.

Disebutkan dalam konferensi pers itu bahwa IM ditemukan sedang berkeliaran bebas di Gedung Citadines, mulai pukul 08.30 hingga 16.00 WIB. Bahkan, divideokan pada pukul 12.39 WIB. Idrus merupakan terdakwa perkara korupsi proyek PLTU Riau-1. Idrus telah dijatuhi vonis 3 tahun penjara ditambah denda Rp150 juta subsider 2 bulan. Namun, Idrus menyatakan banding atas putusan tersebut.

Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya menyebutkan ada temuan baru yang serius selain dugaan pelanggaran administrasi oleh Rutan KPK dalam proses pengeluaran dan pengawalan Idrus Marham saat izin berobat di RS MMC Jakarta Selatan, 21 Juni lalu.

"Ada satu temuan baru yang belum bisa kami sampaikan saat ini dan akan kami konfrontasi langsung kepada pimpinan KPK ," kata Kepala Ombudsman Perwakilan Jakarta Raya, Teguh P Nugroho di Jakarta, kemarin.

Teguh tidak merinci temuan baru tersebut karena disebut mengandung implikasi lain salah satu di antaranya menyangkut pelanggaran pidana. Ombudsman Jakarta Raya sedianya menyampaikan laporan akhir hasil pemeriksaan (LAHP) terkait maladminstrasi proses pengeluaran dan pengawalan Idrus Marham.

Namun, laporan akhir maladministrasi itu terpaksa ditunda karena adanya temuan lain yang disebut serius dan signifikan tersebut. Teguh mengatakan terdapat jalur penghubung atau lorong yang menghubungkan antara RS MMC Jakarta Selatan dengan gedung H Tower.

Dalam keterangan pers, Ombudsman juga memutar rekaman CCTV yang diambil dari RS MMC Jakarta Selatan dan gedung H Tower Jakarta Selatan yang persis berada di samping gedung Ombudsman Jakarta Raya. Dari rekaman CCTV itu, tahanan kasus korupsi PLTU Riau-1 tersebut tiba di RS MMC Jakarta Selatan pada 21 Juni 2019 pukul 11.12 WIB dengan diangkut mobil KPK B-1236-SQO.

Teguh mengatakan pelanggaran adminsitrasi yang ditemukan di antaranya mantan Menteri Sosial itu tidak diborgol dan tanpa mengenakan rompi oranye khas tahanan KPK.

Ditambahkannya, Idrus hanya dikawal satu orang petugas Unit Pengamanan dan Pengawalan Tahanan KPK yang kerap kali meninggalkan pengawasan terhadap politikus senior itu. Selain petugas pengawal tahanan, Idrus didampingi beberapa orang yang diduga penasihat hukum, ajudan atau kerabat.

Selain ke poli gigi, Teguh mengatakan dari rekaman CCTV, politikus itu juga sempat bertemu sang istri, kemudian ke lantai 6 gedung H Tower dan mengunjungi kedai kopi di RS MMC Jakarta Selatan.

Anggota Ombudsman RI Alamsyah Saragih, menegaskan dari rentetan temuan ini Ombudsman akan memanggil pimpinan KPK terkait temuan baru selain kasus pelanggaran administrasi Rumah Tahanan Negara (Rutan) KPK dalam pengeluaran dan pengawalan terdakwa kasus korupsi PLTU Riau-1 Idrus Marham.

"Kami minta langsung pimpinan KPK untuk hadir karena ini bukan sekadar maladministrasi. Ada implikasi lain yang tentunya diperlukan keputusan pimpinan KPK," kata Alamsyah Saragih.

Dia menjelaskan, Ombudsman akan mengadakan rapat pleno pada Senin (8/7) yang membahas temuan baru tersebut dan dijadwalkan akan memanggil pimpinan KPK pada Selasa (9/7).

Alamsyah enggan membeberkan temuan baru yang disebut serius tersebut agar tidak menimbulkan spekulasi di masyarakat. "Saya belum bisa menyampaikan barang bukti hari ini. Tapi setidaknya pimpinan KPK yang melakukan tindakan dari hasil temuan ini," katanya. (riz/zul/ful/fin)


Berita Sejenis

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Deddy Mizwar Dicecar KPK Soal RDTR Bekasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa mantan Wakil Gubernur Jawa Barat (Jabar) Deddy Mizwar.


Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Tujuh Pejabat Pemprov Kepri Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa tujuh pejabat di lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau (Pemprov Kepri), Kamis (22/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!