Kriminal
Share this on:

Ike Edwin Lengkapi 10 Pati Polri yang Daftar Capim KPK

  • Ike Edwin Lengkapi 10 Pati Polri yang Daftar Capim KPK
  • Ike Edwin Lengkapi 10 Pati Polri yang Daftar Capim KPK

**JAKARTA ** - Memang tidak ada larangan bagi anggota kepolisian untuk ikut melamar jadi pimpinan KPK. Namun, jejak hubungan yang kurang harmonis antardua lembaga ini membuat publik menjadi khawatir, lembaga antirasuah ini akan dikontrol oleh para perwira tinggi.

Koordinator Indonesian Corruption Watch (ICW) Donal Fariz mengatakan akan banyak konflik kepentingan yang muncul bila pimpinan KPK berasal dari perwira tinggi Polri. Padahal, alasan KPK dibentuk justru karena kinerja penegak hukum seperti Polri dan Kejaksaan belum optimal dalam memberantas korupsi.

KPK, sambung Donal, sejatinya berkaca pada kasus Aris Budiman (mantan Direktur Penyelidikan Polri) yang tiba-tiba mendatangi panitia angket bentukan DPR, padahal ketika itu yang bersangkutan tidak mendapatkan izin dari Pimpinan KPK.

"Selain itu, ada juga Roland dan Harun mantan penyidik yang diduga merusak barang bukti perkara korupsi yang sedang ditangani oleh KPK. Di sisi lain, KPK tidak bisa ikut campur dalam proses pemilihan pimpinan, karena kewenangan itu murni di tangan panitia seleksi," terangnya.

Terpisah, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Syamsuddin Haris dengan tegas mengatakan bahwa KPK lebih baik bubar saja daripada dipimpin oleh jenderal polisi. Haris khawatir, KPK akan semakin sulit untuk bertindak independen ketika menangani kasus-kasus korupsi atau pun suap yang melibatkan anggota dari lembaga penegak hukum tersebut.

"Saya kira perlu kehati-hatian. Jangan sampai tujuan sinergi KPK-Polri berujung kooptasi KPK oleh Polri. Tidak seriusnya Polri mengungkap kasus Novel Baswedan tak akan hilang dari memori publik. Sekadar mengingatkan," tutur Haris.

Namun, KPK sendiri tetap mengimbau seluruh instansi penegak hukum agar dapat membantu menjaga marwah KPK, termasuk kepada masyarakat luas. "Ya, ke depan jangan sampai proses seleksi ini menjadi celah atau ruang bagi pihak-pihak yang selama ini ingin menyerang atau melemahkan KPK. Karena itulah, mari kita bantu panitia seleksi untuk memberikan informasi sebanyak mungkin soal rekam jejak capim KPK," terang juru bicara KPK Febri Diansyah.

Ya, di hari terakhir pendaftaran KPK, kemarin (4/7) Pansel Capim KPK sudah menerima 282 pendaftar. Ratusan pelamar itu memiliki profesi yang bervariasi.

Ketua Pansel Capim KPK Yenti Ganarsih mengatakan, selain sembilan pati, sejumlah profesi yang mendaftar antara lain pengacara, dosen, pegawai swasta, pegawai BUMN, pengusaha, jaksa maupun hakim, anggota TNI atau Polri, auditor, hingga komisioner dan pegawai KPK.

Pendaftaran capim KPK diselenggarakan mulai 17 Juni sampai 4 Juli 2019. Tim Pansel Capim KPK belum memutuskan apakah pendaftaran diperpanjang atau tidak. "Melihat perkembangannya kelihatannya tidak. Sudah cukup, karena kita hanya memerlukan 10 orang," ujar Yenti.

Rencananya tim pansel capim KPK akan melakukan rapat pendaftaran capim KPK. "Kami akan melihat nanti kualitas-kualitas seperti apa. Sepintas ini bagaimana. Memang seleksi kan antara lain melihat kecukupan persyaratan dipenuhi atau tidak," jelas akademisi di Fakultas Hukum, Universitas Trisakti itu.

Selain itu, rapat akan membahas kapabilitas dan kapasitas dari seluruh pendaftar calon pimpinan KPK. Panitia Seleksi Capim KPK sendiri telah menyelesaikan pendaftar. calon pimpinan KPK dengan sejumlah kriteria kapabilitas yang mumpuni

"Dia harus paham dan memiliki kombinasi kemampuan. Setelah itu harus paham masalah keuangan negara, memahami tentang procurement, pengadaan dan yang terpenting diperlukan komponen yang paham betul mengenai organisasi internal KPK, jadi memahami manajerial organisasi," kata Yenti.

Komentar terhadap proses pendaftara capim KPK pun mendapat sorotan tajam dari Wakil Presiden Jusuf Kalla. Ia berharap jajaran pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023 merupakan tokoh-tokoh yang tidak asal tangkap ketika menangani kasus tindak pidana korupsi.

"Tentu harapannya (Presiden, red) memilih tokoh yang pertama bersih, kemudian kedua punya keberanian, punya pengetahuan tentang hukum. Jangan orang yang asal ambil, asal tangkap," kata JK usai menerima Maruf Amin di Kantor Wapres Jakarta, kemarin.

JK juga berharap para calon pimpinan KPK merupakan tokoh yang dapat membawa upaya pencegahan korupsi di Indonesia. "Iya tentu juga bisa untuk pencegahan," pungkanya.

Seperti diketahui Staf Ahli Sospol Kapolri Irjen Ike Edwin menjadi perwira tingi Polri yang terakhir mendaftarkan diri sebagai capim KPK. Mantan Kapolda Lampung ini mendatangi Pansel KPK di Sekretaris Negara (Sekneg) untuk mendaftarkan menjadi pimpinan KPK, kemarin.

Mantan Dirtipikor Mabes Polri ini mendaftar beberapa jam sebelum pendaftaran ditutup. Ia datang ditemani istrinya, dr. Aida Sofina, dan putranya, Muhammad Gusti Saibatin. Mereka datang ke Kementerian Sekretariat Negara dengan menumpang taksi.

Ike Edwin tampak berjalan di depan disusul istri dan putranya. Ia pun membawa amplop coklat berisi dokumen persyaratan, makalah, dan surat rekomendasi dari Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian. Begitu sampai di kantor Sekretariat Pansel, Ike Edwin langsung mendaftar dan menyerahkan dokumen persyaratan seleksi Capim KPK.

Kedatangan jenderal polisi bintang dua ini sontak menjadi perhatian awak media yang biasa meliput di Sekretariat Pansel KPK. Sebab, nama Ike Edwin sebelumnya sudah ramai diberitakan media menyusul kuatnya dukungan publik kepada polisi yang berprestasi mengungkap dan menangkap koruptor pajak Gayus Tambunan itu.

"Ini daftar KPK jam terakhir. Pasti untuk mengabdi. Mobil lagi keluar, jadi naik taksi," kata Ike Edwin.

Ike Edwin juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat yang mendorongnya untuk mengikuti seleksi Capim KPK. Ike Edwin yakin, masyarakat mendukungnya karena melihat track record dan prestasinya selama ini dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

Dari ratusan orang yang mendaftar Capim KPK, hanya Ike Edwin yang membawa istri dan putranya. Tak heran bila istri dan putranya menjadi sasaran wawancara para awak media. "Memberikan semangat untuk kerja karena Allah. Kami mendukung Bapak untuk mengabdi dan membawa Indonesia lebih baik lagi," kata Aida Sofina

Dukungan serupa disampaikan oleh Muhammad Gusti Saibatin. Putra sulung Irjen Ike ini mengaku ikhlas menyerahkan ayahnya untuk mengabdi kepada negara. "Kasih semangat buat ayah. Indonesia bisa lebih baik lagi kalau korupsi enggak ada lagi. Insya Allah, bapak terpilih," ucap Gusti.

Sejak pendaftaran Capim KPK dibuka pada 17 Juni lalu, nama Ike Edwin ramai diperbincangkan publik. Masyarakat dari kalangan akademisi, musisi, aktivis antikorupsi, serta komunitas raja dan sultan di Nusantara menyampaikan dukungan agar Ike Edwin mendaftar jadi Capim KPK.

Drumer band ternama Slank, Bimo Setiawan Almachzumi alias Bimbim, misalnya, menyampaikan dukungan agar orang yang lurus untuk mencalonkan diri jadi Capim KPK. "Orang yang lurus tentu kita dukung," kata Bimbim sambil menunjuk Irjen Ike Edwin yang berkunjung ke Markas Slankers di Gang Potelot, Duren Tiga, Jakarta Selatan, kemarin.

Menurut Bimbim, Irjen Ike Edwin mempunyai modal kuat, terutama dalam pengalaman pemetaan dan pencegahan korupsi selama terlibat dalam beberapa kasus besar yang pernah diungkap, antara lain kasus Gayus Tambunan yang berhasil menyelamatkan uang negara triliunan rupiah. "Bagi Slank, semua niat baik soal antikorupsi kita dukung. Semua orang baik untuk berbuat kepada negara tentu kita dukung," tukasnya. (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Proses Hukum Kasus Makar dan UBN Jalan Terus

Mabes Polri memastikan kasus-kasus dugaan makar yang melibatkan beberapa tokoh pendukung salah satu pasangan capres-cawapres masih tetap berjalan.


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Tawarkan Gaji Besar, 7 Pelaku Human Trafficking Ditangkap

Tawarkan Gaji Besar, 7 Pelaku Human Trafficking Ditangkap

Tujuh pelaku tindak pidana perdagangan orang (TPPO) atau human trafficking ditangkap aparat Bareskrim Polri.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Permohonan kasasi terkait pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) yang diajukan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

Satuan Tugas 115 berhasil menghentikan dan memeriksa kapal MV NIKA berbendera Panama yang menjadi buruan internasional di Selat Malaka, Jumat (12/7) lalu.


Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Menanti Hasil Kerja TGPF Kasus Novel

Mabes Polri segera menyampaikan hasil investigasi dari Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) bentukan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Jaringan Kelompok Teroris JI Makin Kuat

Jaringan Kelompok Teroris JI Makin Kuat

Polri terus mendalami kekuatan ekonomi kelompok teroris Jamaah Islamiyah (JI) pimpinan Para Wijayanto.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!