Kriminal
Share this on:

Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

  • Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah
  • Indeks Integritas Pemprov Riau Paling Rendah

JAKARTA - Hasil survei menyebutkan, indeks integritas Pemerintah Provinsi Riau ternyata paling rendah di antara provinsi lainnya. Namun, yang miris adalah pelapor kasus korupsi justru dikucilkan di lingkungan tempat kerjanya.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) merilis hasil Survei Penilaian Integritas (SPI) tahun 2018 terhadap 26 Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Hasilnya Pemerintah Provinsi (Pemprov) Riau mendapat indeks SPI terendah untuk kategori Pemerintah Daerah dengan nilai 62,33.

Sementara, Pemerintah Daerah yang memiliki indeks SPI tertinggi yakni Pemprov Jawa Tengah dengan nilai 78,26. Survei ini dilakukan sepanjang Juli 2017 hingga Juli 2018.

"Tujuan survei ini adalah memetakan isu integritas dan area rentan korupsi serta untuk meningkatkan kesadaran akan risiko korupsi. Kesadaran ini diharapkan mendorong inisiatif peserta untuk melakukan perbaikan sistem pencegahan korupsi," kata Direktur Penelitian dan Pengembangan KPK Wawan Wardiana di Gedung Penunjang KPK, Kuningan, Jakarta, Selasa (1/10) kemarin.

Adapun aspek yang dinilai dalam SPI antara lain budaya organisasi seperti suap, gratifikasi, atau keberadaan calo; sistem antikorupsi seperti sosialisasi antikorupsi atau pengaduan pelaku korupsi; pengelolaan SDM seperti nepotisme penerimaan pegawai atau promosi jabatan; serta pengelolaan anggaran seperti penyelewengan anggaran, perjalanan dinas fiktif atau honor fiktif.

Penilaian dilakukan menggunakan metode survei serta wawancara mendalam. Responden diambil secara acak sebanyak 130 pada setiap Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah yang diteliti dengan rincian 60 responden internal pegawai, 60 responden eksternal yakni pengguna layanan, dan 10 responden ahli yang terdiri dari narasumber ahli.

Pelaksanaan penilaian dilakukan bekerja sama dengan BPS. Data yang berasal dari responden dikumpulkan menggunakan metode Computer-Assisted Personal Interviewing (CAPI). Hasil pengolahan data berupa indeks SPI dengan skala 0 yang berarti rendah, hingga 100 yang berarti tinggi.

Survei ini juga memberikan gambaran umum adanya permasalahan integritas pada beberapa Kementerian, Lembaga, dan Pemerintah Daerah. Antara lain ditemukan sekitar 22% responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan calo. Temuan ini muncul di semua lembaga sasaran survei.

Selain itu, sekitar 25% responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan nepotisme dalam penerimaan pegawai. Sekitar 5,6% responden internal pernah mendengar atau melihat keberadaan suap dalam kebijakan promosi.

Sekitar 21% responden internal juga cenderung percaya bahwa suap atau gratifikasi mempengaruhi kebijakan karir di lembaganya. Sedangkan, terkait gratifikasi, sebanyak 25% responden pengguna layanan melihat atau mendengar pegawai menerima suap ataj gratifikasi. Temuan ini juga muncul di semua peserta.

"Temuan lainnya adalah dua dari 10 pegawai menyaksikan pelapor praktik korupsi di unit kerja dikucilkan, diberi sanksi atau karirnya dihambat dalam 12 bulan terakhir. Selain itu, dua dari 10 Pengguna layanan cenderung tidak percaya bahwa melaporkan korupsi akan mendapatkan perlindungan," ucap Wawan.

Adapun urutan indeksi SPI tahun 2018 khusus 19 Pemerintah Daerah yang menjadi sasaran survei antara lain Provinsi Jawa Tengah (78,26), Provinsi Jawa Timur (74,96), Provinsi Sumatera Barat (74,63), Provinsi Gorontalo (73,85), Provinsi Kepulauan Riau (73,34), Provinsi Nusa Tenggara Barat (73,13), dan Provinsi Jawa Barat (72,97).

Selain itu, Provinsi Kalimantan Selatan (68,76), Provinsi DKI Jakarta (68,45), Provinsi Nusa Tenggara Timur (67,65), Provinsi Kalimantan Timur (67,55), Provinsi Bengkulu (66,47), Provinsi Sumatera Utara (66,13), Provinsi Kalimantan Tengah (66), Provinsi Banten (65,88), Provinsi Aceh (64,24), Provinsi Jambi (63,87), Provinsi Sulawesi Selatan (63,85), serta Provinsi Riau (62,33). Secara rata-rata, Pemerintah Daerah mendapat indeks SPI senilai 69,07. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

KPK Pertimbangkan PK Kasus BLBI
KPK Pertimbangkan PK Kasus BLBI

Berita Sejenis

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Mantan Kadis ESDM Kepri Tersangka Dugaan Korupsi

Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau sejak Juli lalu, tengah membidik adanya dugaan korupsi pemberian izin usaha pertambangan.


Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Kecewa Sofyan Basir Bebas, ICW Desak KPK Kasasi

Mantan Direktur Utama PLN Sofyan Basir divonis bebas atas kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Diduga Terlibat Narkoba, Pansel Bisa Batalkan Gumsoni

Lolosnya Gumsoni AS dalam seleksi administrasi lelang Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama (JPTP) untuk calon Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Pemprov Lampung disesalk


Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Korupsi Dugaan Kredit Bank Syariah Mandiri Simalungun Belum Ada Tersangkanya

Kejaksaan Agung masih menyelidiki sejumlah pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT. Bank Syariah Mandir


KPK Data aset Pemprov Sulsel

KPK Data aset Pemprov Sulsel

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan rangkaian monitoring evaluasi (monev) koordinasi supervisi pencegahan (korsupgah) terintegrasi di Provinsi Sulawesi


Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Kajati Kepri Diminta Hadiri Sidang Praperadilan

Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mengajukan gugatan Praperadilan ke Pengadilan Negeri (PN) terhadap Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Kepulauan Riau (Kep


Nelayan Suap Gubernur Kepri

Nelayan Suap Gubernur Kepri

Seorang nelayan, Abu Bakar, didakwa menyuap Gubernur Kepulauan Riau (Kepri) Nurdin Basirun.


Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Dugaan Korupsi di Bank Plat Merah Belum Ada Tersangkanya

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung terus membidik pihak-pihak yang paling bertanggung jawab dalam kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas pembiayaan PT Ban


KPK Jangan Merasa Paling Benar

KPK Jangan Merasa Paling Benar

Revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Korupsi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU KPK) telah disahkan menjadi undang-undang dalam rapat paripurna



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!