Kriminal
Share this on:

Independensi Oke, tapi KPK Krisis SDM

  • Independensi Oke, tapi KPK Krisis SDM
  • Independensi Oke, tapi KPK Krisis SDM

JAKARTA - Transparency International Indonesia (TII) memaparkan hasil penelitian Evaluasi Kinerja Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) 2019. Dari hasil evaluasi ini, KPK diminta membenahi tata kelola organisasi, terutama soal sumber daya manusia (SDM).

Peneliti TII Alvin Nicola mengatakan, pembenahan SDM penting bagi KPK demi memaksimalkan independensi lembaga antirasuah itu. "Kami rasa penting karena isu-isu mengenai tata kelola organisasi dan penggunaan dan pemanfaatan kewenangan operasional, itu harus juga fokus pada sumber daya manusia yang sifatnya bukan hanya jangka pendek, tapi jangka panjang," kata Alvin di Gedung Merah Putih KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (4/7) kemarin.

Alvin menjelaskan, penelitian ini dilakukan dalam rentang waktu 14 Maret hingga 12 April 2019. Sedikitnya, 22 informan yang berasal dari 14 lembaga atau individu dilibatkan. Serta diikuti rangkaian konsultasi dan validasi.

Terdapat 50 indikator, terbagi dalam 14 indikator internal, 16 indikator eksternal, dan 20 indikator performa yang menjadi acuan penelitian ini. Setiap indikator dinilai dengan tiga kemungkinan skor yakni tinggi, sedang, dan rendah. Keseluruhan indikator tersebut kemudian dibagi menjadi enam dimensi.

Di antaranya independensi dan status; sumber daya manusia dan anggaran; akuntabilitas dan integritas; deteksi, penyidikan, dan penuntutan; pendidikan, pencegahan, dan penjangkauan; serta kerja sama dan hubungan eksternal.

Hasilnya, dimensi sumber daya dan anggaran mendapat penilaian paling rendah. TII memberi nilai 12 dengan presentase 67 persen. Disusul dimensi akuntabilitas dan integritas dengan presentase 78 persen.

Kemudian, dimensi independensi dan status; deteksi, penyidikan, dan penuntutan; serta kerja sama dan hubungan eksternal masing-masing memiliki presentase 83 persen. Sementara, presentase dimensi yang paling tinggi yakni pencegahan, pendidikan, dan penjangkauan dengan 88 persen.

Alvin menyebut, kekosongan pejabat definitif yang mengakibatkan beberapa jabatan diisi oleh pelaksana tugas harus menjadi fokus perbaikan. Hal ini, menurutnya, terkait dengan jumlah pegawai KPK. Selain itu, Alvin juga menyoroti dimensi independensi KPK dari sisi keberadaan pegawainya. Ia menilai KPK masih bergantung pada pegawai dari instansi lainnya.

"Secara jumlah dan proporsi ada beberapa visi yang saat ini sedang dikembangkan, merekrut banyak pegawai independen begitu. Tapi jangan hanya proporsi yang diperhatikan tapi juga kualitasnya," jelasnya.

Dari sisi independensi, Alvin juga menyoroti soal rendahnya security of tenure pimpinan KPK ketika menjabat serta dugaan adanya penghambatan kasus ketika berkaitan dengan institusi penegak hukum lainnya. Alvin pun menyoroti persoalan penindakan dengan adanya tunggakan 18 kasus megakorupsi hingga minimnya penggunaan Undang-Undang TPPU (Tindak Pidana Pencucian Uang) pada kasus-kasus yang ditangani KPK.

Alvin memaparkan, poin terakhir yang mendapat perhatian yakni soal besaran anggaran. Menurutnya, anggaran KPK jauh dari kesan cukup dibanding lembaga antirasuah negara lain. "Proporsi anggaran persentasenya masih 0,0001 persen dari APBN, padahal lembaga antikorupsi di dunia ideal secara umum harus punya 0,1 persen dari APBN," kata dia.

Kendati demikian, Alvin mengatakan hasil penelitian ini menyimpulkan kinerja KPK telah baik. Faktor pendukung kinerja KPK, baik internal ataupun eksternal, juga dinilai sudah memadai.

"Secara performa aktualnya baik begitu, dengan mencapai persentase 80 persen. Secara internal, pola organisasi yang merit dan lain-lain sebetulnya kami pandang cukup memadai. Tapi modalitas eksternal ini perlu diperkuat terutama fokus penguatan strategi trigger mechanism di lembaga penegak hukum lain, polri dan kejaksaan," pungkasnya.

Sementara itu, Penasihat KPK Budi Santoso mengomentari persoalan anggaran yang menjadi salah satu sorotan dalam penelitian ini. Menurutnya, angka serapan anggaran lembaganya selalu menyentuh di atas 80 persen. Berdasarkan angka serapan tersebut, kata dia, kebutuhan KPK relatif bisa terpenuhi.

"Kegiatan yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan. Tahun ini kan sekitar Rp850 miliar kalau nggak ada tambahan. Tapi paling tidak dengan anggaran yang sekitar Rp800 sekian dibanding penegak hukum lain tentu kita sangat kecil," ujar Budi.

Budi pun tak menampik bahwa anggaran tersebut jauh dari standar alokasi APBN sebesar 0,1 persen layaknya lembaga antikorupsi lain. Besaran anggaran tersebut, ucapnya, juga berhubungan dengan jumlah SDM KPK yang masih sedikit. (riz/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

KPK Ajukan Kasasi Vonis Sofyan Basir

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung (MA) atas putusan bebas mantan Direktur Utama (Dirut) PT PLN Sofyan Basir.


Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Diperiksa KPK, Mantan Menag Ogah Beberkan Materi Pemeriksaan

Lukman Hakim Saifuddin dipanggil penyelidik dalam kapasitas sebagai saksi penyelidikan yang tengah dijalani oleh KPK.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Penyuap Pegawai Pajak Dijebloskan ke Penjara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan Komisaris PT Wahana Auto Ekamarga (WAE) Darwin Maspolim.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

KPK Dorong Pemerintah Daerah Benahi DTKS

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mendorong seluruh kepala daerah untuk melakukan pembenahan basis data terpadu kesejahteraan sosial (DTKS).


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!