Kriminal
Share this on:

Indonesia Darurat Siber

  • Indonesia Darurat Siber
  • Indonesia Darurat Siber

JAKARTA - Kebutuhan UU Keamanan dan Ketahanan Siber bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Semua alat dan perangkat yang terhubung dengan internet, memiliki kelemahan dalam sistem keamanannya. Bukan sekadar urgensi. Tetapi siber sudah masuk taraf emergensi alias darurat. DPR sendiri menjadwalkan UU akan selesai pada September 2019 mendatang.

Hal itu disampaikan pakar hukum telematika Universitas Indonesia (UI) Edmon Makarim. "Sepanjang saya telusuri dinamika nasional setelah era reformasi sampai saat ini, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber kondisinya sudah emergensi atau darurat. Kerawanan ini belum terpetakan dengan baik. Semua instansi mempunyai keterbatasan kewenangan berdasarkan UU-nya," kata Edmon dalam diskusi publik dan simposium RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang digelar Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) di Jakarta, Senin (12/8).

Keberadaan UU Keamanan dan Ketahanan Siber, lanjutnya, bisa jadi solusi seiring dinamika hukum di Indonesia yang terus berkembang. "Perlu sinkronisasi. Apa kondisi kewenangan yang kosong, bisa diisi BSSN. Intinya, adalah optimalisasi dari kewenangan yang ada," jelasnya. Edmon menyatakan seandainya terjadi permasalahan, seperti serangan siber, maka akan ada lembaga sentral yang mengolaborasi pemulihan kondisinya.

Sementara itu, Kepala BSSN Letjen TNI (Purn) Hinsa Siburian mengingatkan pentingnya kesadaran dan kewaspadaan terhadap potensi serangan siber. Tanpa kesadaran siber, tidak mungkin bisa mewujudkan ketahanan. Sehingga keberadaan RUU Keamanan dan Ketahanan Siber sangat diperlukan.

"Saat ini, RUU Keamanan dan Ketahanan Siber yang diinsiasi DPR telah diserahkan kepada pemerintah. Dibutuhkan keseriusan semua pihak agar RUU itu bisa segera disahkan menjadi UU," tegas Hinsa.

Dia menilai keamanan siber penting untuk menjaga infrastruktur dalam negeri. BSSN berharap RUU Keamanan Siber dapat disahkan pada tahun ini. "Kita sangat berharap dapat disahkan pada tahun 2019. Ini sebagai landasan hukum dalam tata kelola keamanan siber nasional untuk mewujudkan kedaulatan siber nasional berkelas dunia," terang Hinsa.

Mantan Pangdam XVII/Cenderawasih itu menyebut, daftar isian RUU itu sudah diserahkan ke pemerintah. Pemerintah juga sudah melakukan rapat membahas RUU tersebut. "Beberapa minggu yang lalu sudah diserahkan ke pemerintah. Juga sudah ada rapat di Setneg. Jadi BSSN sudah menyerahkan daftar isian untuk melengkapinya. Konsen kita sebenarnya bagaimana melindungi, memproteksi bangsa dan negara dari serangan siber. Jadi seperti angkatan bersenjatanya di bidang siber ke depan harus punya," tukas Hinsa.

Menanggapi hal itu, Ketua DPR RI Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengatakan RUU tersebut bakal selesai akhir September 2019 mendatang. "RUU Siber udah masuk Prolegnas 2019. DPR akan selesaikan di akhir September. Sudah ada masukan dari para stakeholder termasuk BSSN. Tinggal kita menunggu penyelesaiannya pembahasan di alat kelengkapan dewan," jelas Bamsoet.

Dia menyebut RUU Keamanan Siber penting untuk menjaga aset dalam negeri. Saat ini, seluruh fraksi di DPR juga sudah menyetujui RUU tersebut. "Undang-undang keamanan siber adalah untuk melindungi segala aset untuk hajat hidup orang banyak dari kemungkinan sabotase dan aneka upaya lain yang merusak aset bangsa, keonaran dan gangguan keamanan," paparnya. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu
Regulasi Untungkan Posisi Bawaslu

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Aksi penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto mengindikasikan daya rusak kelompok teroris di Indonesia semakin menurun.


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar mulai menemui titik terang.


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memfasilitasi pemulangan tiga jenazah anak buah kapal korban jembatan runtuh di Kota Yilan, Taiwan.


Kemenlu Pulangkan Tiga Jenazah WNI dari Taiwan

Kemenlu Pulangkan Tiga Jenazah WNI dari Taiwan

Kementerian Luar Negeri akan membantu pemulangan jenazah tiga warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban ambruknya jembatan di Taiwan.


Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia Deportasi Puluhan Migran Indonesia

Malaysia kembali mendeportasi 71 pekerja migran Indonesia yang bermasalah melalui Pos Lintas Batas Negara Entikong, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!