Kriminal
Share this on:

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

  • Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman
  • Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

JAKARTA - Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status tersangka pengacara Aliansi Mahasiswa Papua (AMP), Veronica Koman.

"Tetapi kami mendesak Pemerintah Indonesia segera mengambil langkah untuk melindungi Veronica Koman dari berbagai upaya pembalasan dan intimidasi, dan juga mencabut seluruh sangkaan terhadap dia (Veronica), sehingga dia bisa terus membuat laporan terkait situasi HAM di Indonesia secara independen," demikian bunyi pernyataan panel ahli dikutip dari situs resmi OHCHR, Selasa (17/9) kemarin.

Mereka juga mendesak, pemerintah Indonesia harus melindungi hak asasi masyarakat, terutama orang-orang yang melaporkan dan menyebarkan informasi terkait protes di Papua dari kekerasan, intimidasi, dan ancaman lainnya.

"Pemerintah Indonesia harus bisa melindungi kebebasan berekspresi setiap warganya. dan kami menyambut baik langkah yang diambil Pemerintah Indonesia terhadap insiden rasisme," lanjut isi pernyataan itu.

Para ahli OHCHR juga mengungkapkan, kekhawatiran serius terkait rencana pihak berwenang Indonesia yang ingin mencabut paspor, memblokir rekening bank Veronica, serta meminta Interpol mengeluarkan red notices demi menangkap perempuan itu.

"pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang ingin melaporkan dugaan pelanggaran," sambungnya.

Veronica Koman terus menjadi sorotan setelah ditetapkan sebagai tersangka provokasi di Asrama Mahasiswa Papua, Surabaya, Jawa TImur. Veronica diduga aktif melakukan provokasi dengan menyebarkan informasi terkait kerusuhan Papua melalui akun Twitter pribadinya @VeronicaKoman.

Veronica dijerat pasal berlapis dari UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), KUHP, UU Nomor 1 tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana, dan UU Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Para ahli independen ini terdiri dari lima pelapor khusus OHCHR yang tergabung dalam Special Procedures kantor tersebut. Kelima ahli tersebut merupakan Clement Nyaletsossi Voule dari Togo, David Kaye dari AS, Dubravka Simonovic dari Kroasia, Meskerem Geset Techane dari Ethiopia, dan Michel Forst dari Perancis.

Special Procedures merupakan badan terbesar dalam sistem HAM PBB yang memiliki kewenangan untuk membuat kelompok kerja pencari fakta dan mengawasi mekanisme penanganan HAM di suatu negara dan situasi tertentu. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar mulai menemui titik terang.


Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Diduga Terima Gratifikasi bersama Bupati, Mantan Pejabat Subang Jadi Tersangka

Mantan Kepala Bidang Pengadaan dan Pengembangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Subang Heri Tantan Sumaryana (HTN) ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.


Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

Tiga Perempuan Ikut Terlibat Penculikan dan Panganiayaan Ninoy

13 tersangka dugaan penculikan dan penganiyaan pegiat media sosial Ninoy Karundeng sudah ditetapkan Polda Metro Jaya.


Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Ustaz Bernard Menolong, kok Malah Ditetapkan Tersangka?

Sikap kepolisian yang menjadikan Ustaz Bernard Abdul Jabbar tersangka penganiaya Ninoy Karundeng disoroti sejumlah kalangan.


Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

Diminta Mundur, Pemimpin Hongkong Carrie Lam Membela Diri

PBB akhirnya merespon atas kisruh yang terjadi di Hongkong dalam beberapa bulan terakhir.


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Seorang ABK Asal Pemalang Ikut Tewas Tertimpa Jembatan di Taiwan

Kantor Dagang dan Ekonomi Indonesia (KDEI) di Taipei memfasilitasi pemulangan tiga jenazah anak buah kapal korban jembatan runtuh di Kota Yilan, Taiwan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!