Kriminal
Share this on:

Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

  • Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF
  • Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

CANBERRA - Pemerintah Indonesia kembali geram, terkait langkah Vanuatu yang mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka Benny Wenda sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus nanti. Dalam forum tersebut, kabarnya Benny akan memanfaatkan moment itu untuk mendesak PBB menggelar referendum kemerdekaan Papua. Dalam forum PIF itu, Indonesia bukanlah anggota, tapi sebagai 'mitra dialog'.

Menurut laporan media The Guardian, dalam PIF di Tuvalu, Benny yang kini bermukim di Inggris akan menggalang dukungan negara-negara Pasifik bagi kemerdekaan tanah airnya, Papua. Benny sebagai tokoh Papua Merdeka selalu mengundang perhatian Pemerintah Indonesia, seperti kasus terbaru ketika Pemerintah Kota Oxford memberikan penghargaan kepadanya, Juli lalu.

"Ketika saya melarikan diri dari penjara Indonesia di Papua Barat tahun 2002, Oxford jadi salah satu tempat pertama di dunia yang menyambut saya dan keluarga," katanya menanggapi penghargaan itu.

"Saya diberi suaka di Inggris dan menjadikan Oxford sebagai tempat tinggal. Oxford salah satu kota yang pertama kali mendengar jerit rakyat Papua atas keadilan, HAM dan penentuan nasib sendiri. Sampai kami bisa kembali ke Papua Barat yang merdeka, saya dan keluarga belumlah bebas," sambungnya.

Sejak beberapa waktu terakhir, Benny bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB dan Parlemen Eropa. Pada 2017 Benny ditunjuk menjadi pimpinan Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP), organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Terkait forum PIF di Tuvalu, The Guardian menyebut Benny akan berkampanye bagi lahirnya resolusi Majelis Umum PBB untuk meninjau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang memasukkan Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seorang juru bicara Pemerintah Indonesia yang dikutip The Guardian menegaskan, Jakarta tidak senang jika isu Papua dimasukkan dalam agenda resmi pertemuan PIF. Dia memperingatkan, langkah itu akan menjadi preseden bagi adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

"Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat murni urusan dalam negeri Indonesia. Tak ada negara, organisasi, atau individu lain yang berhak ikut campur. Kami menentang dengan keras intervensi dalam bentuk apa pun," katanya.

Sejak awal Desember 2018 hingga saat ini, masih terjadi konflik bersenjata di wilayah Nduga, yang menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi ke tempat aman. Delegasi dari Papua sendiri kabarnya telah berangkat ke Tuvalu, namun pada akhir pekan lalu tertahan di Fiji.

Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, kepada media mengaku tidak tahu-menahu dengan apa yang terjadi pada delegasi Papua tersebut. Bulan lalu, dalam pertemuan tingkat Menlu negara Pasifik, Vanuatu berhasil memasukkan isu Papua secara resmi sebagai agenda Forum Kepulauan Pasifik.

Namun, Australia mengajukan protes keras atas langkah tersebut. Benny Wenda mengatakan, Australia dan Selandia Baru yang selalu menyoroti pelanggaran HAM di negara lain, tidak pernah menyoroti isu Papua.

"Kami ini manusia yang ingin hidup damai, tapi didiskriminasi karena orang lain ingin menggusur kami dan mengambil sumber daya kami," ujar Benny.

Kebijakan luar negeri Australia sendiri sangat mendukung kedaulatan RI atas Papua, sementara negara Pasifik khususnya Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Papua. Seorang juru bicara Deplu Australia menyatakan, negara ini mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006.

"Australia tidak akan mendukung upaya untuk melemahkan kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apapun dan tidak akan mengaitkan dirinya dengan Komunike PIF yang terkait dengan itu," katanya.

Sementara juru bicara Pemerintah Indonesia memperingatkan, pembahasan isu Papua di forum PIF minggu ini akan menciptakan "preseden negatif untuk secara terbuka membahas urusan dalam negeri negara lain".

Dia mengatakan, Papua memiliki hak otonomi khusus dan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia.

"Dalam Pemilu 2019, jumlah yang memilih di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 88 persen. 94 persen di antaranya mendukung Pemerintahan Jokowi," pungkasnya. (der/zul/abc/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Indonesia Tunggu Perkembangan Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI di Malaysia

Pemerintah Indonesia masih terus menunggu kepolisian Malaysia merampungkan penyelidikan kasus tenaga kerja Indonesia (TKI) yang diduga diperkosa


Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri Garap 13 Provinsi

Satgas Antimafia Bola Polri bakal bekerja ekstra memantau dan mengawasi pelaksanaan liga sepakbola Indonesia yang berlangsung tahun ini agar bersih dari match f


WNI di Hongkong Diminta Jauhi Lokasi Demonastrasi

WNI di Hongkong Diminta Jauhi Lokasi Demonastrasi

Konsulat Jenderal RI di Hong Kong mengimbau, seluruh warga negara Indonesia (WNI) yang terjebak di Bandara Internasional Hong Kong agar tetap tenang.


Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Cina Tahan Tiga Pelaut Indonesia

Aparat penegak hukum Cina menahan 11 pelaut asal Indonesia, atas dugaan penyelundupan barang biasa.


Indonesia Darurat Siber

Indonesia Darurat Siber

Kebutuhan UU Keamanan dan Ketahanan Siber bagi Indonesia sangat dibutuhkan. Semua alat dan perangkat yang terhubung dengan internet, memiliki kelemahan dalam si


Dua WNI Curanmor di Malaysia

Dua WNI Curanmor di Malaysia

Kepolisian Malaysia menangkap dua pria warga negara Indonesia (WNI) terkait pencurian sepeda motor.


Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Lima ABK WNI Hilang di Perairan Taiwan

Sedikitnya lima anak buah kapal (ABK) asal Indonesia, dilaporkan hilang saat melaut di perairan dekat Pulau Diaoyutai, Taiwan.


Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga WNI Lolos dari Tiang Gantungan di Malaysia

Tiga Warga Negara Indonesia (WNI) terpidana mati, kasus narkoba mendapat pengampunan dari Raja Malaysia.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!