Kriminal
Share this on:

Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

  • Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF
  • Indonesia Geram, Vanatu Libatkan Benny Wenda pada Forum PIF

CANBERRA - Pemerintah Indonesia kembali geram, terkait langkah Vanuatu yang mengikutkan salah satu tokoh Papua Merdeka Benny Wenda sebagai peserta Forum Kepulauan Pasifik (PIF) di Tuvalu, 13-16 Agustus nanti. Dalam forum tersebut, kabarnya Benny akan memanfaatkan moment itu untuk mendesak PBB menggelar referendum kemerdekaan Papua. Dalam forum PIF itu, Indonesia bukanlah anggota, tapi sebagai 'mitra dialog'.

Menurut laporan media The Guardian, dalam PIF di Tuvalu, Benny yang kini bermukim di Inggris akan menggalang dukungan negara-negara Pasifik bagi kemerdekaan tanah airnya, Papua. Benny sebagai tokoh Papua Merdeka selalu mengundang perhatian Pemerintah Indonesia, seperti kasus terbaru ketika Pemerintah Kota Oxford memberikan penghargaan kepadanya, Juli lalu.

"Ketika saya melarikan diri dari penjara Indonesia di Papua Barat tahun 2002, Oxford jadi salah satu tempat pertama di dunia yang menyambut saya dan keluarga," katanya menanggapi penghargaan itu.

"Saya diberi suaka di Inggris dan menjadikan Oxford sebagai tempat tinggal. Oxford salah satu kota yang pertama kali mendengar jerit rakyat Papua atas keadilan, HAM dan penentuan nasib sendiri. Sampai kami bisa kembali ke Papua Barat yang merdeka, saya dan keluarga belumlah bebas," sambungnya.

Sejak beberapa waktu terakhir, Benny bertindak sebagai perwakilan khusus rakyat Papua di Parlemen Inggris, PBB dan Parlemen Eropa. Pada 2017 Benny ditunjuk menjadi pimpinan Persatuan Gerakan Kemerdekaan Papua Barat (ULMWP), organisasi baru yang menyatukan tiga organisasi politik yang berjuang untuk kemerdekaan Papua.

Terkait forum PIF di Tuvalu, The Guardian menyebut Benny akan berkampanye bagi lahirnya resolusi Majelis Umum PBB untuk meninjau Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) tahun 1969 yang memasukkan Papua ke pangkuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Seorang juru bicara Pemerintah Indonesia yang dikutip The Guardian menegaskan, Jakarta tidak senang jika isu Papua dimasukkan dalam agenda resmi pertemuan PIF. Dia memperingatkan, langkah itu akan menjadi preseden bagi adanya campur tangan dalam urusan dalam negeri negara lain.

"Pembangunan di Propinsi Papua dan Papua Barat murni urusan dalam negeri Indonesia. Tak ada negara, organisasi, atau individu lain yang berhak ikut campur. Kami menentang dengan keras intervensi dalam bentuk apa pun," katanya.

Sejak awal Desember 2018 hingga saat ini, masih terjadi konflik bersenjata di wilayah Nduga, yang menyebabkan ribuan warga sipil mengungsi ke tempat aman. Delegasi dari Papua sendiri kabarnya telah berangkat ke Tuvalu, namun pada akhir pekan lalu tertahan di Fiji.

Perdana Menteri Tuvalu, Enele Sopoaga, kepada media mengaku tidak tahu-menahu dengan apa yang terjadi pada delegasi Papua tersebut. Bulan lalu, dalam pertemuan tingkat Menlu negara Pasifik, Vanuatu berhasil memasukkan isu Papua secara resmi sebagai agenda Forum Kepulauan Pasifik.

Namun, Australia mengajukan protes keras atas langkah tersebut. Benny Wenda mengatakan, Australia dan Selandia Baru yang selalu menyoroti pelanggaran HAM di negara lain, tidak pernah menyoroti isu Papua.

"Kami ini manusia yang ingin hidup damai, tapi didiskriminasi karena orang lain ingin menggusur kami dan mengambil sumber daya kami," ujar Benny.

Kebijakan luar negeri Australia sendiri sangat mendukung kedaulatan RI atas Papua, sementara negara Pasifik khususnya Vanuatu dan Kepulauan Solomon mendukung kemerdekaan Papua. Seorang juru bicara Deplu Australia menyatakan, negara ini mengakui kedaulatan Indonesia atas Papua, sebagaimana dinyatakan dalam Perjanjian Lombok tahun 2006.

"Australia tidak akan mendukung upaya untuk melemahkan kedaulatan Indonesia atas Papua dalam forum apapun dan tidak akan mengaitkan dirinya dengan Komunike PIF yang terkait dengan itu," katanya.

Sementara juru bicara Pemerintah Indonesia memperingatkan, pembahasan isu Papua di forum PIF minggu ini akan menciptakan "preseden negatif untuk secara terbuka membahas urusan dalam negeri negara lain".

Dia mengatakan, Papua memiliki hak otonomi khusus dan pemimpin yang dipilih secara demokratis yang berpartisipasi dalam sistem politik Indonesia.

"Dalam Pemilu 2019, jumlah yang memilih di Provinsi Papua dan Papua Barat adalah 88 persen. 94 persen di antaranya mendukung Pemerintahan Jokowi," pungkasnya. (der/zul/abc/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

Indonesia kembali berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Kamis (17/10) lalu.


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

16 Persen WNI di Malaysia Hadapi Hukuman Mati

Amnesti Internasional Malaysia (AIM) mencatat Warga Negara Indonesia (WNI) menjadi warga asing kedua terbanyak, yang menghadapi hukuman mati di Malaysia.


Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Indikasi Daya Rusak Tewroris Menurun

Aksi penikaman terhadap Menko Polhukam Wiranto mengindikasikan daya rusak kelompok teroris di Indonesia semakin menurun.


Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesa


30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

30 Imigran Gelap asal Indonesia Ditangkap di Malaysia

Otoritas imigrasi Perak, Malaysia menangkap 30 imigran ilegal, yang sebagian besar adalah warga negara Indonesia (WNI).


Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Tukang Becak Tersangka Pembunuh Aktivis Walhi

Kematian aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Sumatera Utara (Sumut) Golfrid Siregar mulai menemui titik terang.


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!