Kriminal
Share this on:

Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

  • Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB
  • Indonesia Terpilih Lagi Jadi Dewan HAM PBB

NEW YORK - Indonesia kembali berhasil menjadi salah satu Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), setelah memenangkan pemungutan suara yang berlangsung di New York, Amerika Serikat, Kamis (17/10). Dalam pemungutan suara tersebut, Indonesia berhasil meraih dukungan terbesar dengan 174 suara dari total 192 suara mengalahkan Jepang, Irak, Korea Selatan, dan Marshall Islands.

"Ada total 193 surat suara, 192 suara sah. Indonesia mendapatkan 174 suara," kata Presiden Sidang Umum ke-74 PBB, Tijjani Muhammad-Bande dari Nigeria saat mengumumkan hasil voting di markas PBB.

Dengan ini, Indonesia akan menjabat sebagai salah satu Dewan HAM PBB perwakilan negara Asia Pasifik selama 2020-2022. Indonesia sebelumnya telah terpilih sebagai Dewan HAM PBB sebanyak empat kali yakni periode 2015-2017, 2012-2014, 2008-2010, 2006-2007.

Tiga negara lainnya yang akan mewakili Asia Pasifik di Dewan HAM PBB ialah Jepang dengan 165 suara, Korea Selatan 165 suara, dan Marshall Islands 123. Irak menjadi peraih suara terendah dengan dukungan 121 suara.

Dewan HAM PBB sendiri terdiri dari 47 anggota. Sebanyak 13 kursi dewan diisi oleh perwakilan negara Afrika, 13 kursi dari perwakilan Asia Pasifik, 8 kursi bagi perwakilan negara Amerika Latin dan Karibia, 7 kursi bagi perwakilan negara Eropa Barat dan negara lainnya, dan 6 kursi bagi kawasan Eropa Timur.

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi mengungkapkan rasa syukur dan terima kasih, terutama kepada timnya dan juga negara yang mendukung Indonesia untuk menjadi Dewan HAM PBB pada periode 2020-2022. "Keberhasilan ini merupakan hasil kerja keras bersama seluruh tim Kemlu yang sudah mempersiapkan pencalonan Indonesia di Dewan HAM PBB sejak setahun lalu," katanya.

Ia menganggap kesempatan ini bisa mendorong Indonesia untuk berkontribusi lebih besar lagi untuk memajukan penghormatan HAM secara global.

"Indonesia juga memiliki kesempatan lebih besar untuk mendorong Dewan HAM PBB menjadi badan yang lebih efektif, efisien, transparan, non-politis, dan non-partisan. Dengan jabatan ini, Indonesia juga bisa membuka dialog bagi seluruh pihak dan membuat Dewan HAM bisa berorientasi pada hasil," kata Retno usai menyaksikan langsung proses pemungutan suara Dewan HAM PBB di kantornya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Sidang Pemerkosaan WNI di Malaysia Ditunda

Sidang Pemerkosaan WNI di Malaysia Ditunda

Pengadilan Negara Bagian Perak, Malaysia menunda persidangan dugaan pemerkosaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia.


Lagi, WNI Meninggal saat Antre Buat Paspor

Lagi, WNI Meninggal saat Antre Buat Paspor

Kabar duka kembali menimpa salah satu warga negara Indonesia (WNI), Ngatiyai (57 tahun). Ia meninggal dunia saat mengurus penggantian paspor.


Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Jumlah warga Indonesia yang terpapar narkotika saat ini mencapai 4 juta jiwa. Selain itu, 90 persen kejahatan jalanan dilakukan oleh para pecandu narkotika.


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Nelayan Indonesia Kembali Ditangkap di Australia

Nelayan Indonesia Kembali Ditangkap di Australia

Pihak berwenang Australia kembali menangkap sebuah perahu nelayan asal Indonesia di perairan negara bagian Northern Territory.


Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Mantan Wakil Bupati Lampung Utara Diperiksa KPK Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Wakil Bupati Lampung Utara Sri Widodo.


Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Kepolisian Malaysia menangkap salah seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan atas temuan sesosok jasad wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI).


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!