Kriminal
Share this on:

Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

  • Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking
  • Indonesia-Tiongkok Belum Sepaham soal Human Trafficking

**JAKARTA ** - Pemerintah Indonesia dengan Cina belum juga menemukan titik kesepahaman, terkait kasus tindak pidana dugaan perdagangan orang (TPPO) dengan modus pengantin pesanan.

"Sejauh ini yang kami ketahui pihak Cina masih ingin mendalami kasus ini dulu karena perspektif mereka berbeda. Mereka menganggap ini hanya kasus rumah tangga biasa, sementara (Indonesia) melihat ini sebagai indikasi TPPO," kata Wakil Duta Besar RI di Beijing, Listyowati, di Jakarta, Kamis (10/10) kemarin.

Kendati demikian, Listyowati mengaku bahwa Indonesia tengah berupaya mendesak Cina untuk menindak pihak-pihak yang terlibat. "Meski belum banyak, Cina sendiri sudah melakukan tindakan penegakan hukum, dalam beberapa kasus sudah ada yang ditindak," ujarnya.

Dalam kesempatan yang sama, Konselor Protokol dan Konsuler KBRI Beijing, Ichsan Firdaus, menyatakan aparat penegak hukum Cina telah menahan sejumlah agen karena terlibat praktek TPPO berkedok perjodohan seperti ini.

Menurutnya, sebagian besar kasus pengantin pesanan ini terjadi di Provinsi Henan dan Provinsi Hebei yang merupakan wilayah dengan jumlah penduduk terpadat di Cina. "Sudah ada beberapa yang diproses oleh otoritas Cina. Namun, kami tidak bisa menghitung berapa karena akses untuk mendapatkan informasi tersebut dari otoritas Cina susah," katanya.

Berdasarkan data, tren kasus TPPO pengantin pesanan terus meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Menurutnya, kejahatan dengan modus itu terus berkembang layaknya sebuah bisnis.

Pada 2017, ada 21 kasus perempuan Indonesia yang menjadi korban pengantin pesanan di Cina. Sebanyak 9 orang berhasil dipulangkan. Sementara itu, hingga Oktober 2019 ada 42 kasus pengantin pesanan yang terjadi.

"Sebanyak 36 korban di antaranya telah berhasil dipulangkan ke Indonesia," ujar Listyowati melanjutkan.

Listyowati menjelaskan, bahwa puluhan perempuan Indonesia itu dijodohkan dengan pria Tiongkok dengan iming-iming kesejahteraan yang terjamin. Agen menjanjikan sejumlah uang kepada keluarga sang perempuan sebagai imbalan.

Namun, dalam beberapa kasus, uang yang diberikan agen tidak sesuai dengan perjanjian awal dengan alasan dipotong untuk biaya administrasi dan logistik lainnya. "Selepas dipersunting dan dibawa ke Cina, para perempuan itu juga malah dipekerjakan sebagai buruh dan kerap disiksa," terangnya.

Listyowati mengaku, pemerintah Indonesia kesulitan untuk membantu atau memulangkan puluhan WNI itu lantaran mereka menikah dengan dokumen dan persyaratan yang sah di mata hukum Cina. Alhasil proses repatriasi memerlukan izin para suami.

Meski begitu, lanjut Listyowati, KBRI menempuh berbagai langkah teknis dan pendekatan yang diperlukan sesuai kebijakan Cina demi memulangkan para perempuan Indonesia tersebut.

"Langkah lain juga kami lakukan seperti pendekatan melalui berbagai tingkatan, Menlu RI dalam level menteri, Dubes RI di Cina juga telah bertemu dengan pihak Kemlu Tiongkok untuk menyamakan persepsi bahwa kasus ini serius," pungkasnya. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang
Hukuman Mati Akan Ditinjau Ulang

Berita Sejenis

Nelayan Indonesia Kembali Ditangkap di Australia

Nelayan Indonesia Kembali Ditangkap di Australia

Pihak berwenang Australia kembali menangkap sebuah perahu nelayan asal Indonesia di perairan negara bagian Northern Territory.


Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Kepolisian Malaysia menangkap salah seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan atas temuan sesosok jasad wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI).


Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Belum Terima Undangan, Anak Menkumham Tak Penuhi Panggilan KPK

Anak Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H Laoly, Yamitema Tirtajaya Laoly, tak menghadiri undangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Banyak Pasal Bias, KPK Tak Usah Kerja

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyarankan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) untuk diam dan tak usah bekerja.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Diduga Menyelundupkan Imigran Gelap, WNI Ditangkap di Malaysia

Otoritas Malaysia menangkap sedikitnya 10 warga negara Indonesia (WNI) terkait dugaan aktivitas penyelundupan imigran.


Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Sembilan Saksi Dicecar soal Suap di Indramayu

Dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 2019 mulai diselidiki KPK.


Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Tiga nelayan asal Indonesia yang diculik dan disandera, saat ini lalu, saat ini berada dalam cengkeraman kelompok lain.


Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Ini Empat Jendral Polisi yang Pantas Jadi Kabareskrim

Indonesia Police Watch (IPW) menyebut ada empat nama jenderal bintang dua (inspektur jenderal atau irjen) yang sangat berpotensi mengisi jabatan Kabareskrim.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!