Kriminal
Share this on:

Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor

  • Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor
  • Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor

JAKARTA - Bagi Anda para perokok, mulai sekarang jangan nekat merokok saat naik sepeda motor. Sebab, meski Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12/2019 baru dikeluarkan pertengahan bulan lalu, namun larangan merokok saat naik sepeda motor yang tertuang dalam pasal 6 Permenhub tersebut, bukan aturan baru. Sejak UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ keluar, ketentuan itu sudah berlaku. Polri sebagai penegak hukum harus menindak tegas pelanggar berdasar undang-undang tersebut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, bahwa tidak ada sanksi pidana dalam permenhub nomor 12 tahun 2019. Karena itu, aparat kepolisian tidak bisa menindak pengemudi sepeda motor yang berkendara sambil merokok atas dasar aturan tersebut. "Ya ini mengacu pada UU LLAJ, bukan permenhub," ungkap pria yang bisa dipanggil Dedi.

Dalam UU LLAJ, ada ketentuan mengenai aturan pengendara motor saat berkendara. Tepatnya pada pasal 106. Dalam ayat 1 pasal tersebut, disebutkan bahwa pengendara harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. "Yang jelas kalau merokok itu kan bisa ganggu konsentrasi," tutur Dedi.

Karena itu, masyarakat dilarang mengemudikan motor sambil merokok. "Kalau konsentrasi terganggu bisa berakibat fatal. Jadi, ada sanksinya, tambah dia. Sanksi atas pelanggaran tertuang dalam pasal 283 UU LLAJ. Yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu. Itu yang saat ini digunakan oleh aparat kepolisan untuk menindak masyarakat yang melanggar aturan.

Sesuai dengan undang-undang, aturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terbatas hanya di kota tertentu saja. Selama masyarakat berkendara di jalan raya, mereka tidak boleh melanggar aturan tersebut.

Senada dengan Dedi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa ketentuan itu sudah berlaku sebelum permenhub nomor 12 tahun 2019 hadir. "Ada atau tidak ada PM ini (Permenhub 12/2019) polisi bisa menindak. Wong ada undang-undangnya kok, terang Budi kemarin.

Lagi pula, sambung dia, permenhub tersebut baru mulai diterapkan awal bulan depan. Peruntukannya juga jelas, mengatur ojek daring serta ojek konvensional supaya lebih hati-hati saat berkendara. Sehingga keselamatan penumpang yang dibawa lebih terjamin.

Budi mengakui, permenhub tersebut memang merujuk pada UU nomor 22 tahun 2009. Namun, tidak semua ketentuan diambil. Dia juga memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri sejak aturan tersebut masih dirancang. Urusan penindakan, Kemenhub menyerahkan kepada aparat kepolisian. Sebab, dalam permenhub tersebut tidak diatur sanksi terkait pengemudi yang merokok sambil berkendara.

Dia yakin betul, Polri dengan bekal UU nomor 22 tahun 2009 lebih tahu tindak-tanduk apa saja yang bisa mereka sanksi. Sebab, pasal 6 permenhub nomor 12 tahun 2019 juga merujuk pasal 106 UU LLAJ. "Saya kira polisi luwes kok pejabaran pasal ini," jelasnya. Apabila ada pengemudi motor yang berkendara tidak wajar dan mengabaikan konsentrasi, mereka bisa menindak tegas.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, permenhub nomor 12 tahun 2019 hanya memperkuat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Di mana ojek daring yang menggunakan kendaraan roda dua harus tunduk pada UU tersebut. Djoko menuturkan, keterkejutan publik atas munculnya kasus pengendara motor yang ditilang karena merokok sangat dimaklumi.

Sebab, selama ini, aparat kepolisian tidak konsisten menerapkan aturan. Sehingga dinilai sebagai aturan yang baru. "Jangankan merokok. Yang main HP saja kan tidak boleh. Tapi nggak pernah polisi nilang. Kewenangannya ada di kepolisian," ujar Djoko.

Dia berharap, agar tidak muncul kesimpangsiuran, aparat kepolisian harus bisa menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu. "Kalau media sudah nulis harusnya polisi berani. Kan sudah jelas rambu-rambunya, imbuhnya.

Meski demikian, Djoko juga meminta aparat meningkatkan sosialisasi. Sebab, meski UU LLAJ sudah disahkan sejak 2009, tidak banyak pengguna motor yang memahami aturan tersebut. "Perlu sosialisasi di masifkan lagi. Perlu diingatkan," tuturnya.

Djoko sendiri mendukung kebijakan tersebut. Sebab, merokok sambil mengendarai motor sangat berbahaya. Bukan hanya bagi pelaku, namun bagi pengendara lain. Akibat yang ditimbulkan apabila pengendara motor abai dan tidak berkosentrasi penuh saat berkendara bisa jadi fatal. "Kalau merokok di mobil masih mending. Kalau di motor gimana ya. Belum lagi asapnya, abunya mengganggu," katanya. (rls/ful/fin/wan)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Lalai Serahkan LHKPN Bisa Tak Dilantik sebagai Anggota Dewan

Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) menjadi syarat wajib bagi calon legislatif terpilih. Waktunya tak banyak.


Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Kapal MT yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di Perairan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap, Kamis (18/7).


Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Pengacara Tomy Winata yang Pukul Hakim Dipenjara

Desrizal, salah seorang pengacara Tomy Winata, ditetapkan polisi sebagai tersangka Kasus pemukulan Hakim PN Jakarta Pusat.


Rizal Ramli Akhirnya Buka Suara soal BLBI

Rizal Ramli Akhirnya Buka Suara soal BLBI

Rizal Ramli menilai, Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) yang dikucurkan pemerintah bermasalah.


Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim.


Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Pimpinan KPK Harus Ada Polisi dan Jaksanya

Panitia Seleksi Calon Pimpinan (Pansel Capim) KPK periode 2019-2023 diingatkan agar memilih pimpinan KPK yang memenuhi unsur penyidikan dan penuntutan.


Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus menu makanan yang ditulis pihak maskapai Garuda Indonesia berujung masalah hukum diminta diselesaikan secara kekeluargaan.


Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang kembali mangkir.


Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Ombudsman Sisir Potensi Maladministrasi Kasus Nuril

Kasus yang menimpa Baiq Nuril Maknun, mantan pegawai tata usaha SMA Negeri 7 Mataram, Nusa Tenggara Barat menjadi perhatian Ombudsman.


Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

ASN yang ditetapkan sebagai tersangka dalam kedua OTT itu harus diberhentikan sementara.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!