Kriminal
Share this on:

Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor

  • Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor
  • Ini Hukuman Bagi yang Merokok Sambil Naik Motor

JAKARTA - Bagi Anda para perokok, mulai sekarang jangan nekat merokok saat naik sepeda motor. Sebab, meski Peraturan Menteri Perhubungan (Permenhub) 12/2019 baru dikeluarkan pertengahan bulan lalu, namun larangan merokok saat naik sepeda motor yang tertuang dalam pasal 6 Permenhub tersebut, bukan aturan baru. Sejak UU 22/2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan atau UU LLAJ keluar, ketentuan itu sudah berlaku. Polri sebagai penegak hukum harus menindak tegas pelanggar berdasar undang-undang tersebut.

Karopenmas Divhumas Polri Brigjen Pol Dedi Prasetyo menyatakan, bahwa tidak ada sanksi pidana dalam permenhub nomor 12 tahun 2019. Karena itu, aparat kepolisian tidak bisa menindak pengemudi sepeda motor yang berkendara sambil merokok atas dasar aturan tersebut. "Ya ini mengacu pada UU LLAJ, bukan permenhub," ungkap pria yang bisa dipanggil Dedi.

Dalam UU LLAJ, ada ketentuan mengenai aturan pengendara motor saat berkendara. Tepatnya pada pasal 106. Dalam ayat 1 pasal tersebut, disebutkan bahwa pengendara harus mengemudikan kendaraannya dengan wajar dan penuh konsentrasi. "Yang jelas kalau merokok itu kan bisa ganggu konsentrasi," tutur Dedi.

Karena itu, masyarakat dilarang mengemudikan motor sambil merokok. "Kalau konsentrasi terganggu bisa berakibat fatal. Jadi, ada sanksinya, tambah dia. Sanksi atas pelanggaran tertuang dalam pasal 283 UU LLAJ. Yakni pidana kurungan paling lama tiga bulan atau denda paling banyak Rp 750 ribu. Itu yang saat ini digunakan oleh aparat kepolisan untuk menindak masyarakat yang melanggar aturan.

Sesuai dengan undang-undang, aturan tersebut berlaku di seluruh wilayah Indonesia. Tidak terbatas hanya di kota tertentu saja. Selama masyarakat berkendara di jalan raya, mereka tidak boleh melanggar aturan tersebut.

Senada dengan Dedi, Direktur Jenderal Perhubungan Darat (Dirjen Hubdar) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) Budi Setiyadi menyampaikan bahwa ketentuan itu sudah berlaku sebelum permenhub nomor 12 tahun 2019 hadir. "Ada atau tidak ada PM ini (Permenhub 12/2019) polisi bisa menindak. Wong ada undang-undangnya kok, terang Budi kemarin.

Lagi pula, sambung dia, permenhub tersebut baru mulai diterapkan awal bulan depan. Peruntukannya juga jelas, mengatur ojek daring serta ojek konvensional supaya lebih hati-hati saat berkendara. Sehingga keselamatan penumpang yang dibawa lebih terjamin.

Budi mengakui, permenhub tersebut memang merujuk pada UU nomor 22 tahun 2009. Namun, tidak semua ketentuan diambil. Dia juga memastikan, pihaknya sudah berkoordinasi dengan Polri sejak aturan tersebut masih dirancang. Urusan penindakan, Kemenhub menyerahkan kepada aparat kepolisian. Sebab, dalam permenhub tersebut tidak diatur sanksi terkait pengemudi yang merokok sambil berkendara.

Dia yakin betul, Polri dengan bekal UU nomor 22 tahun 2009 lebih tahu tindak-tanduk apa saja yang bisa mereka sanksi. Sebab, pasal 6 permenhub nomor 12 tahun 2019 juga merujuk pasal 106 UU LLAJ. "Saya kira polisi luwes kok pejabaran pasal ini," jelasnya. Apabila ada pengemudi motor yang berkendara tidak wajar dan mengabaikan konsentrasi, mereka bisa menindak tegas.

Sementara itu, pengamat transportasi Djoko Setijowarno menyampaikan, permenhub nomor 12 tahun 2019 hanya memperkuat UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang LLAJ. Di mana ojek daring yang menggunakan kendaraan roda dua harus tunduk pada UU tersebut. Djoko menuturkan, keterkejutan publik atas munculnya kasus pengendara motor yang ditilang karena merokok sangat dimaklumi.

Sebab, selama ini, aparat kepolisian tidak konsisten menerapkan aturan. Sehingga dinilai sebagai aturan yang baru. "Jangankan merokok. Yang main HP saja kan tidak boleh. Tapi nggak pernah polisi nilang. Kewenangannya ada di kepolisian," ujar Djoko.

Dia berharap, agar tidak muncul kesimpangsiuran, aparat kepolisian harus bisa menegakkan aturan tersebut tanpa pandang bulu. "Kalau media sudah nulis harusnya polisi berani. Kan sudah jelas rambu-rambunya, imbuhnya.

Meski demikian, Djoko juga meminta aparat meningkatkan sosialisasi. Sebab, meski UU LLAJ sudah disahkan sejak 2009, tidak banyak pengguna motor yang memahami aturan tersebut. "Perlu sosialisasi di masifkan lagi. Perlu diingatkan," tuturnya.

Djoko sendiri mendukung kebijakan tersebut. Sebab, merokok sambil mengendarai motor sangat berbahaya. Bukan hanya bagi pelaku, namun bagi pengendara lain. Akibat yang ditimbulkan apabila pengendara motor abai dan tidak berkosentrasi penuh saat berkendara bisa jadi fatal. "Kalau merokok di mobil masih mending. Kalau di motor gimana ya. Belum lagi asapnya, abunya mengganggu," katanya. (rls/ful/fin/wan)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Pelaku Pembunuh WNI di Malaysia Ditangkap

Kepolisian Malaysia menangkap salah seorang pria yang diduga memiliki keterkaitan atas temuan sesosok jasad wanita berkewarganegaraan Indonesia (WNI).


Waspadai Buku KIR Palsu

Waspadai Buku KIR Palsu

Dua pelaku pemalsuan buku Kir kendaraan ditangkap polisi. Keduanya merupakan bapak dan anak yang telah beraksi selama 12 tahun.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.


Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Dewi Tanjung Coba Ngerjain Polisi

Novel Baswedan menyebut laporan yang dilayangkan adalah tindakan yang berlebihan.politikus PDIP Dewi Ambarwati alias Dewi Tanjung


Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan Rekayasa Penyiraman Air Keras Novel Tak Manusiawi

Tuduhan rekayasa penyiraman air keras ke Polda Metro Jaya merupakan tindakan yang ngawur alias tidak jelas.


Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Dewan Pengawas KPK Harus Bersih dari Pidana

Presiden Joko Widodo mengaku sedang memilih siapa yang dinilai tepat menjadi anggota Dewan Pengawas (Dewas) KPK.


Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Penculik Abu Sayyaf Minta Tebusan Rp83 Miliar

Tiga nelayan asal Indonesia yang diculik dan disandera, saat ini lalu, saat ini berada dalam cengkeraman kelompok lain.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!