Kriminal
Share this on:

Insya Allah, Putusan PHPU Selesai Habis Salat Jumat

  • Insya Allah, Putusan PHPU Selesai Habis Salat Jumat
  • Insya Allah, Putusan PHPU Selesai Habis Salat Jumat

JAKARTA - Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman berharap situasi keamanan pasca-pengucapan putusan perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Presiden dan Wakil Presiden 2019 dapat terkendali dengan baik.

Hal itu diungkapkanya dalam pertemuan bersama Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono, Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono serta sejumlah pejabat MK lainnya di Lantai 11, Gedung MK Jakarta, Selasa (11/6). "Insyaallah situasi aman dan terkendali pasca pengucapan putusan," ucap Anwar.

Dikatakanya, situasi aman dan damai sangat tergantung dari pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. "Jika semua lancar, pengucapan putusan PHPU Presiden dan Wakil Presiden bisa selesai sebelum Salat Jumat (28/6). Bahkan kalau bisa penanganan perkara perselisihan hasil Pilpres selesai hanya satu minggu saja," kata Anwar.

Ucapan Anwar diamini Kapolda Gatot Eddy Pramono. Khawatir kalau putusan dibacakan setelah Salat Jumat, pihak penggugat bisa mengumpulkan massa dari daerah-daerah sekitar MK. "Kita tidak ingin peristiwa seperti terjadi di Bawaslu terulang lagi," ucap Gatot.

Gatot pun sudah melakukan koordinasi dengan MK bahwa semua pengunjung sidang penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden akan masuk melalui pintu belakang MK di Jalan Abdul Muis. Selain itu, untuk memantau keamanan selama persidangan akan difasilitasi videotron yang ditempatkan disejumlah kementerian terdekat dengan MK.

Memasuki masa pencatatan permohonan Pemohon dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi (BRPK) yang diagendakan pada Selasa hingga Kamis (11-13/6) nanti.

Humas MK Fajar Laksono dalam konferensi pers menyampaikan bahwa hasil BRPK dari permohonan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 akan disampaikan kepada para pihak melalui email yang telah disertakan para pihak pada saat mengajukan permohonan.

Untuk selanjutnya, tambah Fajar, MK akan mengagendakan persidangan pendahuluan penanganan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden tersebut pada Jumat (14/6) pukul 09.00 WIB.

Dalam persidangan tersebut hanya ada satu agenda tunggal berupa mendengarkan pokok-pokok permohonan yang diajukan Pemohon. MK pun mengundang pihak-pihak yang berkaitan dengan perkara, seperti KPU selaku Termohon, Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 atau kuasanya selaku Pihak Terkait, serta Badan Pengawas Pemilu, tambah Fajar.

Disinggung, masih adanya pihak yang menyerahankan berkas-berkas perbaikan permohonan yang diajukan pada masa-masa BRPK, Fajar pun menegaskan bahwa Kepaniteraan MK secara prinsip hanya melayani teknis karena mekanisme perbaikan permohonan tidak diatur dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK).

"Sehingga, jika Pemohon menghendaki perbaikan, maka Kepaniteraan tidak ada hak menolak dan hanya Majelis Hakim yang nantinya berwenang memberikan penilaian hukum terhadap setiap berkas-berkas permohonan pemohon tersebut," jelasnya.

Terpisah, Tim Kampanye Nasional (TKN) Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden Nomor Urut 01 Joko Widodo-Maruf Amin, melalui kuasa hukumnya Ade Irfan Pulungan mendatangi MK untuk mendaftarkan diri sebagai Pihak Terkait dalam permohonan perkara PHPU.

Usai mendaftarkan diri di Lobi Aula Lantai Dasar Gedung MK, Ade Irfan yang juga Sekretaris Kuasa Hukum TKN menegaskan beberapa hal terkait pendaftaran pihaknya sebagai Pihak Terkait. Ia menyebutkan telah menyampaikan surat kuasa hukum TKN yang berjumlah 33 orang yang terdiri atas Yusril Ihza Mahendra selaku ketua dan rekan-rekan direktorat hukum dan advokasi.

Kemudian, pihaknya juga telah menyertakan data dari principal (Paslon 01) dan melampirkan kartu advokat kuasa hukum serta kartu identitas diri dari seluruh kuasa hukum tersebut.

Berikutnya terkait dengan keberadaan kuasa hukum dalam proses persidangan perkara PHPU Presiden dan Wakil Presiden 2019 ini, Irfan menjelaskan akan menerapkan sistem pergantian atau giliran bagi seluruh kuasa hukum untuk pendampingan prinsipal.

Ini dilakukan karena mengingat ketentuan yang diberlakukan MK dengan membatasi jumlah peserta yang hadir dalam persidangan nantinya. Dalam persidangan MK akan siapkan 15 kursi untuk tim kuasa dan pendamping serta prinsipal.

"Jadi, kami menunggu kepastian kehadiran langsung atau tidaknya prinsipal saat sidang pendahuluan yang akan digelar pada 14 Juni mendatang," jelas Irfan.

Disinggungterkait dalil diskualifikasi Calon Wakil Presiden Maruf Amin akibat masih berstatus pejabat BUMN, Irfan menyebutkan pihaknya tidak akan memperdebatkan hal tersebut di ruang publik.Merekalebih memilih untuk menyampaikan jawaban secara resmi dalam persidangan nantinya.

"Kami tidak mau sampaikan argumentasi hukum yang berkaitan dengan materi permohonan. Kami sudah siapkan jawaban dari dalil-dalil yang disampaikan dalam permohonan Pemohon. Izinkan kami menyampaikan nanti di forum persidangan secara resmi," tandasnya. (rls/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Tiga Tersangka Kebakaran Pabrik Korek Api Langsung Ditahan

Polisi menetapkan tiga tersangka dalam kebakaran yang merenggut 30 korban jiwa di pabrik korek api di Binjai, Jumat (21/6) lalu.


Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Polri Jangan Alergi dengan Aksi Massa Dong...

Persaudaraan Alumni (PA) 212, GNPF, dan sejumlah organisasi berencana menggelar aksi, Jumat (28/6), di MK.


Menang Jangan Sombong, Kalah Jangan Marah

Menang Jangan Sombong, Kalah Jangan Marah

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) rampung digelar.


Hakim MK Rapat Senin sampai Kamis

Hakim MK Rapat Senin sampai Kamis

Majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK) akan memutuskan perkara sengketa Pilpres 2019 paling lambat, Jumat (28/6) nanti.


Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Terkait Gratifikasi Sunjaya, KPK Geledah Karawang dan Cirebon

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di enam lokasi di Karawang, Kamis (20/6) dan Cirebon, Jumat (21/6).


Dijamin Panglima TNI, Penahanan Mantan Danjen Kopassus Ditangguhkan

Dijamin Panglima TNI, Penahanan Mantan Danjen Kopassus Ditangguhkan

Akhirnya mantan Danjen Kopassus Mayyjen (Purn) Soenarko keluar dari Rutan POM Guntur, Jumat (21/6).


Peluru Terindikasi dari Senjata Rakitan

Peluru Terindikasi dari Senjata Rakitan

Uji balistik terhadap proyektil yang ditemukan di empat korban kerusuhan 22 Mei selesai.


Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus

Kivlan Zein Dijerat Tiga Kasus

Pemeriksaan terhadap tersangka dugaan makar Mayjen (Purn) Kivlan Zein, Jumat (14/6), terhenti sementara.


Polisi Bekuk Pria Bersorban Hijau Pengancam Jokowi

Polisi Bekuk Pria Bersorban Hijau Pengancam Jokowi

Polisi menangkap seseorang yang diduga sebagai pria bersorban hijau yang mengancam akan membunuh Presiden Jokowi dan Wiranto, Jumat (24/5) lalu.


Uang Suap Bowo Sidik Rampung Dihitung

Uang Suap Bowo Sidik Rampung Dihitung

KPK telah selesai menghitung keseluruhan dana suap dan gratifikasi yang diduga diterima Anggota DPR RI Bowo Sidik Pangarso.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!