Kriminal
Share this on:

IPW: Coret Petahana Komisioner KPK

  • IPW: Coret Petahana Komisioner KPK
  • IPW: Coret Petahana Komisioner KPK

JAKARTA - Dua komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2015-2019 diketahui ikut dalam proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023. Indonesia Police Watch (IPW) meminta Panitia Seleksi (Pansel) mencoret kedua orang tersebut.

Alasannya, belum pernah ada pimpinan KPK menjabat dua periode. Selain itu, kedua orang tadi juga dinilai gagal dalam menjalankan tugasnya.

"Ada dua alasan mengapa IPW minta mereka dicoret, Yang pertama belum pernah ada sejarahnya pimpinan KPK menjabat dua periode. Kedua, dalam periode sebelumnya para petahana ini dinilai gagal. Kita masih ingat ada konflik serta perseteruan di antara penyidik KPK. Selain itu pimpinan KPK tersebut membiarkan terjadi politisasi KPK. Sehingga menjelang pilpres 2019 hanya elit partai pendukung calon presiden nomor urut 01 saja yang diciduk dalam operasi tangkap tangan," tegas Ketua Presidium IPW, Neta S. Pane di Jakarta, Sabtu (06/7).

Tak hanya itu. IPW juga menilai pimpinan KPK tidak berani menuntaskan kasus korupsi yang diduga melibatkan RJ Lino, mantan Direktur Utama PT Garuda Indonesia, Emirsyah Sattar, dan BLBI dimana Syamsul Nursalim terlibat dalam kasus itu.

"KPK periode ini hanya berani bermain main di lingkaran bawah dengan OTT sebagai pencitraan pemberantasan korupsi," paparnya.

Dia berharap pansel mampu melahirkan komisioner dengan tiga target. Pertama, pimpinan KPK yang mampu memberantas korupsi besar tanpa pencitraan. Kedua, anggota KPK yang malu memberantas korupsi ecek-ecek dengan pencitraan OTT yang seolah-olah besar. Ketiga, menghasilkan anggota KPK yang mampu membersihkan institusi KPK dari pelanggar hukum yang tidak patuh proses hukum.

Sementara itu, pengamat politik Voxpol Center Research and Consulting Pangi Syarwi Chaniago menilai usulan adanya dewan pengawas KPK perlu mempertimbangkan kemampuan keuangan negara. "KPK memang harus diawasi. Tetapi nanti sebetulnya ada anggaran yang harus dikeluarkan untuk membuat badan pengawas ini, " kata Pangi di Jakarta, Sabtu (06/7).

Selain anggaran negara, usulan dewan pengawas KPK harus dipertimbangkan dari sisi kebutuhan dan efisiensinya. Namun, dia mendukung KPK perlu diawasi supaya tidak menjadi lembaga dengan kekuatan tunggal. Dalam lembaga ad hoc, menurutnya tetap harus ada yang bertugas untuk mengoreksi, mengawasi, dan mengimbangi kerja KPK.

Pangi mencontohkan Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai badan ad hoc juga memiliki cabang-cabang lembaga seperti Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) yang berperan mengawasi kinerja. Sehingga tidak terjadi penyelewengan dalam tugas-tugasnya.

Sebelumnya dalam kesempatan lain, mantan pimpinan KPK 2007-2009, Antasari Azhar mengatakan KPK memerlukan dewan pengawas untuk mengawasi kinerja lembaga. Dewan pengawas diperlukan untuk mengawasi kinerja lembaga seperti laporan yang masuk, tingkat penyelidikan serta penyidikan.

Upayakan Program Pencegahan

Terpisah, pengamat politik dari Universitas Pelita Harapan Emrus Sihombing mengatakan pimpinan KPK periode 2019-2023 harus mengupayakan program pencegahan selain penindakan hukum. Karena dari tahun ke tahun kasus praktik korupsi terus ditemukan. Menurut dia, KPK dapat turun langsung ke kementerian atau instansi pemerintah dan lembaga terkait lainnya untuk mendeteksi peluang perilaku koruptif. Sehingga penyalahgunaan anggaran negara bisa dihindarkan.

Direktur Emrus Corner itu mengakui KPK berhasil dalam memberantas korupsi. Tetapi tidak mengurangi kualitas dan kuantitas perilaku korupsi. "Apalagi, dalam mengembalikan kekayaan negara, juga bukan perkara mudah. Karena nominal yang terungkap dari hasil korupsi lebih kecil dibandingkan dari total anggaran yang diselewengkan," jelas Emrus.

Senada dengan Emrus, pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpendapat agar calon pimpinan KPK lebih berani mengusut kasus korupsi para elite dengan nominal besar. "Kalau keberanian tidak ada percuma saja pergantian pimpinan KPK. Karena yang ditangkap kecil-kecil saja," ujar Adi.

Selain berani, pimpinan komisi antirasuah itu juga harus bebas dari konflik kepentingan. Dengan begitu, mereka bisa lebih leluasa dalam melakukan penindakan hukum dari kasus yang termasuk kejahatan luar biasa itu.

Sebelumnya, anggota Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan KPK Hendardi mengatakan sebanyak 384 orang sudah mendaftarkan diri sebagai calon pimpinan KPK. Selanjutnya, pansel KPK akan mulai melakukan seleksi administrasi dan hasilnya akan diumumkan pada 11 Juli.

Pansel KPK akan memasuki tahap meminta pendapat publik. Peserta yang lolos tahap uji publik ini akan melaksanakan tes selanjutnya. Yaitu tahap wawancara yang diproyeksikan berlangsung pada September. Setelah itu, pansel akan mengeliminasi peserta menjadi 10 nama dan memberikannya kepada Presiden untuk disaring. (rh/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

Pemimpin negara di Pasifik mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki situasi HAM yang memburuk di P


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang


KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

KPK Kembali Lakukan Penggeledahan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali melakukan penggeledahan rumah dan kantor Chandry Suanda (CSU) alias Afung.


Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!