Kriminal
Share this on:

Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK

  • Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK
  • Isu Cabut Deponeering BW Ikut Warnai Sidang Perdana MK

JAKARTA - Isu desakan pencabutan Deponeering Bambang Widjojanto (BW) kembali muncul di tengah proses persidangan perdana sengketa Pilpres 2019 di Mahkamah Konstitusi. BW diketahui sebagai tim hukum dari Calon presiden dan Calon wakil presiden, Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Deponnering merupakan sebutan dalam hukum untuk mengesampingkan perkara demi kepentingan umum. Pada Maret 2016, Deponnering yang melibatkan BW dilakukan.

Ini terkait kasus dugaan BW menyuruh saksi memberikan keterangan palsu dalam sidang sengketa pilkada di Mahkamah Konstitusi (MK) menjadi kuasa hukum calon bupati Kotawaringin Barat, Ujang Iskandar pada medio 2010. Saat dikonfirmasi, Jaksa Agung HM Prasetyo akan mengkaji dan mempertimbangkan soal pencabutan deponeering terhadap BW.

"Ya kita lihat nanti kemungkinan hidung ku nan nya, apa perlu dan bisa dicabut atau tidaknya, tentu cari (ada) alasan-alasan juga kan, kita pelajari seperti apa," katanya saat disinggung soal adanya desakan pencabutan deponeering BW di Kejaksaan Agung Jakarta, Jumat (14/6).

Dia juga menegaskan segala aspek akan menjadi pertimbangan dalam memutuskan suatu keputusan. "Semuanya kita kaji, kita akan pertimbangkan itu," tutupnya.

Sementara Pakar hukum pidana Universitas Trisakto, Abdul Fickar Hadjar menegaskan bahwa deponeering tidak dapat dicabut, karena deponeering berdasarkan kepentingan umum. "Ya tidak bisa dicabut , itu kan demi kepentingan umum pemberian deponeering saat," katanya kepada FIN, kemarin.

Beda halnya dengan penghentian penyidikan suara perkara atau SP3. Suatu perkara bisa dihentikan penyidikan demi hukum. "Kalau SP3 itu demi hukum, bisa sibuk kembali penyidikannya jika ditemukan alat bukti baru," jelasnya.

Jadi, lanjut Fickar, jika Jaksa Agung mencabut Deponeering BW menandakan hukum dijadikan alat politik untuk kepentingan politik. "Kacau ini, kalau dicabut deponeering hukum dijadikan alat politik, engga bisa seenaknya dengan Hukum," tutupnya.

Diketahui, beberapa waktu lalu, Massa Satgas Anti Diskriminasi Hukum meminta Jaksa Agung H Muhammad Prasetyo membatalkan deponeering Bambang Widjojanto (BW) yang diterbitkan pada 3 Maret 2016.

Massa mendesak agar Kejaksaan melimpahkan perkara yang bersangkutan ke pengadilan untuk disidangkan. Massa Anti Diskriminasi Hukum menyampaikan permintaan tersebut melalui aksi unjuk rasa di Kejaksaan Agung (Kejagung), Jakarta, Jumat (12/10/2018) silam.

Koordinator LSM Anti Diskriminasi Hukum, Budi mengatakan proses hukum tersebut sebagai bentuk penegakan prinsip kesamaan di depan hukum (equality before the law). Selain itu, lanjut Budi, deponering yang diberikan kepada BW tidak sesuai prosedur.

Sesuai keputusan MK Nomor: 29/PUU-XIV/2016, bahwa putusan deponeering wajib melalui proses konsultasi dan membutuhkan pertimbangan dari ketua DPR, ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia (MA RI), dan Kapolri.

Menurutnya deponeering yang menghentikan kasus dan status tersangka BW oleh Bareskrim Polri pada 23 Januari 2015 tanpa melalui seperti yang diatur dalam putusan MK di atas. "Tanpa melalui konsultasi dan tidak memilki pertimbangan dari Ketua DPR dari segi uraian argumen telah terpenuhinya unsur keterwakilan kepentingan umum, dari Ketua MA segi yuridisnya, dan dari Kapolri pada aspek mekanisme penyidikannya," ujarnya.

Setelah ditetapkan sebagai tersangka, kata Budi, perkara BW dinyatakan lengkap (P21) oleh Kejaksaan pada 25 Mei 2015 dan penyidik sudah melimpahkannya ke tahap dua pada 18 September 2015 untuk proses selanjutnya. Namun sejumlah pihak mendesak agar jaksa agung menggunakan hak prerogatif sesuai Pasal 35 huruf C Undang-Undang (UU) No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung RI, sehingga Jaksa Agung menerbitkan deponeering atas perkara tersebut.

"Apa yang diberikan ketua MA, ketua DPR, dan Kapolri pada waktu itu bukanlah sebuah pertimbangan sebagaimana yang dimaksud keputusan MK Nomor: 29/PUU-XIV/2016. Namun hanya sekadar statement biasa yang pada pokoknya menyerahkan sepenuhnya kelanjutan perkara tersangka BW kepada Jaksa Agung RI," tandasnya. (lan/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

58 Permohonan Gugatan Caleg Kandas di MK

Sidang Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) calon legislatif tak semuanya dilanjutkan Mahkamah Konstitusi (MK).



Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Sanksi 25 Hakim Belum Direspon MA

Komisi Yudisial (KY) baru saja menggelar sidang Majelis Kehormatan Hakim. Hasilnya, institusi pengawas meja hijau ini menjatuhkan sanksi kepada 58 hakim.


MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

MK Mulai Gelar Sidang Sengketa Pileg

Mahkamah Konstitusi (MK) mulai menggelar sidang sengketa pemilihan calon legislatif (Pileg) 2019, Selasa (9/7).


Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang Praperadilan Kivlan Zein Penuh Drama

Sidang praperadilan mantan Kepala Staf Kostrad Mayor Jenderal (Purnawirawan) TNI Kivlan Zen, Senin (8/7), ditunda.


Tak Ada UU Larang Polri dan Jaksa Ikut Seleksi KPK

Tak Ada UU Larang Polri dan Jaksa Ikut Seleksi KPK

Pansel capim KPK diminta kerja keras untuk melahirkan sosok pimpinan lembaga anti rasuah yang berkualitas.


IPW: Coret Petahana Komisioner KPK

IPW: Coret Petahana Komisioner KPK

Dua komisioner KPK saat ini diketahui ikut dalam proses seleksi calon pimpinan KPK periode 2019-2023.


Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra Tiri Najib Razak Diduga Terlibat Skandal 1MDB

Putra tiri mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, Riza Aziz didakwa lima syarat pencucian uang.


Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Hadapi Sidang PHPU Pileg, KPU Dikawal Lima Firma Hukum

Kemarin, Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) menyerahkan surat jawaban ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Sebut Sidang MK Hanya Permainan, Seorang Pria Ditangkap

Seorang pria berinisial TFQ ditangkap aparat Direktorat Tindak Pidana Siber (Dittipisiber) Bareskrim Polri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!