Kriminal
Share this on:

Jaksa Agung Beber Ada Upaya Pembusukan

  • Jaksa Agung Beber Ada Upaya Pembusukan
  • Jaksa Agung Beber Ada Upaya Pembusukan

**JAKARTA ** - Operasi tangkap tangan (OTT) KPK terhadap dua oknum jaksa Kejati DKI Jakarta sempat menjadi bola liar di lingkungan korps Adhyaksa tersebut. Salah satu yang menarik adalah hoaks penangkapan Kajari Jakarta Barat Bayu Adi Nugroho yang juga putra Jaksa Agung HM Prasetyo dalam OTT tersebut. Meski telah dibantah KPK, isu ini sempat membuat Kantor Bundar Kejagung kasak kusuk.

Saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network (FIN), Jaksa Agung HM Prasetyo menyebut menduga ada agenda terselubung dalam pemberitaan yang tidak benar yang menyebutkan anaknya terlibat OTT suap kasus penanganan perkara tersebut. "Ada juga satu pemberitaan yang tendesius saya balik bertanya kepada mereka agenda apa yang ada di balik pemberitaan yang cenderung bias dan liar ini," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (4/7) kemarin.

Diakuinya, pemberitaan yang menyudutkan Kajari Jakarta Barat sangat sentimentil apalagi sudah menjurus pada kinerja Kejagung. "Saya baca dan mengikuti pemberitaan kejadian OTT ini kok bisa dikait kaitkan dengan anak saya. Ini sangat tidak berdasar, Kajari Jakarta barat pun tentunya diangkat atas penilaian prestasi kapasitas dan integritasnya," jelasnya.

Di tengah santernya persiapan para jaksa mengikuti seleksi calon pimpinan KPK, Prasetyo mengatakan, lembaganya terus mendapat tekanan dari manapun. "Bahkan salah satu pansel didatangi seseorang konon dibisiki hei jangan samapai jaksa masuk, menolak jaksa sebagai komisioner KPK adalah ibadah," ungkapnya.

Lewat hoaks tersebut, sambungnya, masyarakat seakan digiring membentuk frame bahwa Kejagung melindungi koruptor. Pasalnya, oknum jaksa yang ditangkap KPK baru 8-9 orang. Jumlah itu tidak bisa menggeneralisir 10 ribu jaksa saat ini tabiatnya sama dengan para oknum tersebut.

"Saya katakan jangan di generlisir dan jangan mematahkan semangat dari penegak hukum," paparnya.

Lebih jauh dia menegaskan, pihaknya tidak pernah sedikitpun mengintervensi proses hukum yang tengah dilakukan KPK. "Ini komitmen kami bersama yang tidak akan pernah berubah," tandasnya.

Sebelumnya diberitakan, KPK menetapkan tiga tersangka. Mereka adalah Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi (Aspidum Kejati) DKI Jakarta Agus Winoto, serta masing-masing dua tersangka yakni seorang pengacara bernama Alvin Suherman dan swasta Sendy Perico.

Penetapan tersangka tersebut berdasarkan hasil OTT kolaborasi antara KPK dan Kejagung di Jakarta, Jumat (28/6) lalu. Dalam OTT, tim berhasil mengamankan lima orang termasuk dua jaksa yakni Kasubsi Penuntutan Kejati DKI Jakarta Yadi Herdianto (YHE) dan Kasi Kamnegtibum TPUL Kejati DKI Jakarta Yuniar Sinar Pamungkas.

Proses penanganan dua jaksa tersebut diambil alih oleh Kejagung. Alasannya, pihak Kejagung masih perlu mendalami kasus ini.Atas perbuatannya Agus dijerat Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Alvin dan Sendi disangka melanggar pasal pemberi suap Pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Kejagung Rombak Besar-besaran
Kejagung Rombak Besar-besaran

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang


Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Wacana Presiden Joko Widodo yang tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik (Parpol) untuk periode pemerintahan 2019-2024 diapresiasi sejumlah pihak.


Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kejaksaan Agung mempercepat proses kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan.


Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa

Kasus Nunung Ditangani Dua Jaksa

Tim jaksa Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta mulai meneliti berkas kasus sabu Tri Retno Prayudati alias Nunung Srimulat dan suaminya.


Perbuatannya Terekam CCTV, TKI di Malaysia Terancam 20 Tahun Penjara

Perbuatannya Terekam CCTV, TKI di Malaysia Terancam 20 Tahun Penjara

Pengadilan Malaysia mengadili seorang pria warga negara Indonesia (WNI) atas dakwaan mencabuli bocah perempuan di sebuah toko serba ada.



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!