Kriminal
Share this on:

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

  • Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK
  • Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

**JAKARTA ** - Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas. Ada yang menilai tidak ada kewajiban pimpinan KPK harus unsur penyidik dan penuntut umum (kejaksaan), namun ada juga yang berpandangan pimpinan KPK berdasarkan Undang-Undang harus ada unsur penyidik dan penuntut umun.

Dikonfirmasi hal ini, Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan tidak ada satupun ketentuan atau pun undang-undang yang melarang unsur jaksa menjadi salah satu pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi. Dia menyebutkan dalam pasal 21 ayat 5 Undang-Undang tentang KPK justru menganjurkan, karena ketentuan pasal tersebut menyatakan pimpinan KPK terdiri dari penyidik dan penuntut umum.

Jaksa kan punya kualifikasi sebagai penuntut umum, dan tugasnya memang sebagai penuntut. "Apalagi di KPK nanti banyak hal-hal yang berkaitan dengan proses hukum, mulai penuntutan, upaya hukum hingga eksekusi. Tentu jaksa punya kualifikasi untuk itu, termasuk menyidik," katanya, Minggu (14/7) kemarin.

Namun, kata Prasetyo, terpilihnya calon yang berasal dari jaksa menjadi salah satu dari lima pimpinan KPK priode mendatang tergantung dari panitia seleksi dan proses di Dewan Perwakilan Rakyat. Yang jelas, pihaknya mengajukan lima nama jaksa yang dianggap cocok menjadi calon pimpinan KPK untuk merespon permintaan dari pansel pimpinan KPK.

"Selain ada juga sejumlah pihak yang menghendaki unsur jaksa menjadi salah satu pimpinan KPK mendatang," jelasnya.

Karena itu, kata Prasetyo,Kejaksaan juga tidak begitu saja menyodorkan nama jaksa untuk mengikuti seleksi pimpinan KPK. Kita sudah seleksi lebih dahulu. Baik dari sisi pengalaman, wawasan dan kredibilitasnya. "Jadi sekarang silahkan saja. Kalau diterima (memimpin KPK) silahkan, dan kalau tidak ya kita kerja sendiri," tegasnya.

Ke lima jaksa lolos seleksi tahap awal atau seleksi administrasi capim KPK bersama 187 peserta lainnya yaitu Sugeng Purnomo, M Rum, Ranu Mihardja, Johanis Tanak, dan Supardi. Sugeng Purnomo dan M Rum masing-masing adalah Kepala Kejaksaan Tinggi. Sugeng Kajati Sumatera Selatan dan M Rum Kajati Sulawesi Tengah.

Sementara itu Johanis Tanak Direktur Tata Usaha Negara (TUN) pada JAM Datun. Ranu Mihardja Kepala Pusat Diklat Managemen dan Kepemimpinan pada Badilkat Kejaksaan dan Supardi Koordinator pada Jampidsus. "Saya kirim lima nama dan alhamdulillah semua lolos, untuk seleksi admnistrasi, diikuti seleksi komptensi psikotes dan lainnya, saya harap ditemukan komisioner KPM yang baik dan lebih baik," terangnya.

Sementara, guna mendorong kinerja KPK kedepan yang lebih maksimal lagi khususnya di bidang penuntutan, banyak pihak mendorong agar Komisioner KPK periode berikutnya diisi seorang jaksa yang notabanenya merupakan penuntut. "Akan jauh lebih baik jika komisioner KPK juga ada perwakilan dari unsur jaksa," kata Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman kepada FIN.

Menurutnya, unsur kejaksaan menjadi penting, pasalnya setiap penanganan perkara korupsi yang ditangani KPK unsur penuntut yakni jaksa menjadi penentu di Pengadilan untuk membuktikan dalam persidangan. "Jadi kan kalau salah satu komisioner KPK diisi jaksa lebih paham betul penuntutannya," jelasnya.

Terpisah, pakar hukum pidana Universitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar menilai Pansel capim KPK ini telah keliru menafsirkan pasal 43 Undang undang No.31/1999 tentang Tindak Pidana Korupsi yang seolah olah KPK harus terdiri dr unsur pemerintah dan masyarakat.

Padahal sepenuhnya pasal ini sudah dilaksanakan pengaturan lebih lanjut dalam Undang undang No.20 Tahun 2002 tentang KPK yang sama sekali dalm aturan mengenai syarat pimpinan KPK tidak mengatur harus terdiri dari unsur pemerintah dan masyarakat (pasal 29). "Yang ada justru panselnya yang diharuskan terdiri dr unsur penerintah dan masyarakat (pasal 30 ayat 3)," Katanya.

Pansel capimKPK jelas telah keliru, lanjut Fickar, karena KPK bukanlah lembaga perwakilan yang harus mengakomodir unsur dari pemerintah di jajarannya. KPK adalah lembaga independen .Jadi memang sudah terlihat nampaknya Pansel Capim KPK sudah punya preferensi terhadap calon dari instansi tertentu yang akan mengisi calon pimpinanan KPK kedepan.

Dengann mendasarkan diri pada penafsiran pasal 43 UU Tipikor yang keliru mereka menggembar gemborkan tentang unsur pemerintah dan masyarakat yang mengisi pimpinan KPK padahal terkait pasal 43 itu sudah ada UU khusus tentang KPK. "Maka ketentuan yan bersifat umum itu telah dieliminir oleh ketentuan khusus UU KPK sebagai lex specialis. Tidak ada di belahan dunia mana pun lembaga independent diisi oleh unsur pemerintah," tutupnya. (lan/zul/ful/fin)


Berita Sejenis

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi.


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Polri Abaikan Usulan Wapres soal Serang KKSB Papua

Mabes Polri menolak usulan Wakil Presiden Jusuf Kalla untuk melakukan serangan balik terhadap Kelompok Kriminal Sipil Bersenjata (KKSB) Papua


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bawa Dua Koper, KPK Geledah Tiga Lokasi

Bukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) namanya jika tidak bereaksi cepat. Ini setelah mendapatkan beberapa sinyal kuat atas kasus dugaan suap impor bawang.


Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kasus Suap Jaksa Kejati Jateng Berlanjut

Kejaksaan Agung mempercepat proses kasus dugaan penerimaan gratifikasi atau suap terkait kasus kepabeanan.


KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK Kejar Penuntasan Kasus Impor Bawang

KPK mengaku tengah mendalami dugaan adanya praktik memperdagangkan pengaruh dalam kasus suap impor bawang putih.


Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Selamatkan Aset Rp100 Miliar dari Maluku Utara

Tim Wilayah XI Koordinasi Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK menemukan potensi penyelamatan aset di Provinsi Maluku Utara Rp100 miliar.


Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Tim Teknis Kasus Novel Tak Sentuh Perkara 'Buku Merah'

Kasus Buku Merah yang diduga sebagai salah satu sebab penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan tak menjadi fokus Tim Teknis Polri.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!