Kriminal
Share this on:

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

  • Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri
  • Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

**JAKARTA ** - Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) yang diduga merugikan negara Rp 1,8 trilun. Dengan ditolaknya upaya kasasi, maka tujuh terdakwa kasus ini bebas dari jeratan hukum.

Ketujuh terdakwa itu yakni, Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima lainnya berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Edward Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengaku kaget dengan penolakan upaya kasasi tim jaksa penuntut umum oleh MA. Sebab ada kasus korupsi lain yang sangat mirip dengan kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling (TAB) namun divonis bersalah oleh MA.

Meski demikian, kata Boyamin, semua pihak harus menghormati putusan MA. Walaupun, putusan tersebut dinilai salah di mata banyak pihak, khususnya aparat penegak hukum. "Menghormati putusan Kasasi, kita harus tetap menghormati meskipun merasa putusan itu salah (azas hukum res judicata)," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN), Minggu (6/10) kemarin.

"Namun demikian Saya menyesalkan putusan tersebut. Karena ada putusan yang mirip dan diputus bersalah sehingga MA belum seragam dalam menyikapi kasus kredit macet di Bank BUMN," jelasnya.

Di singgung apakah Kejaksaan Agung bisa menerbitkan sripindik baru kasus ini? Boyamin menegaskan bisa saja dilakukan dengan melakukan penyidikan ulang kasus ini. Lalu kembali menetapkan tersangka yang telah dibebaskan pasca putusan MA.

"Perlu Sprindik baru untuk menjangkau atau menjerat pihak lain yg diduga terlibat," tutupnya.

Sementara, Jaksa Agung HM Prasetio mengaku kaget dengan putusan MA yang menolak kasasi dari jaksa Penuntut Umum. Sebab jaksa sangat yakin bahwa kasus tersebut ada tindak pidana yang terjadi. "Secara formal kita belum menerima salinan putusan tersebut. Dan pastinya saya kaget jika misalnya betul ditolak karena keyakinan kami jaksa penuntut umum itu perkara voltooid sudah," katanya.

Dia menegaskan adanya tindak pidana dalam pengajuan tambahan kredit dengan jaminan fiktif, kemudian peruntukan dari kredit itu sendiri tidak sesuai dengan apa yang diajukan. "Jadi banyak hal kita nilai penyimpangan-penyimpangan, sehingga negara di rugikan lebih dari Rp1,4 triliun jadi kalau ditolak agak kaget itu," jelasnya.

Dia akan mempelajari terlebih dahulu putusan MA tentang penolakan kasasi yang diajukan pihak Kejaksaan. "Nanti kita akan pelajari kalau betul ditolak, alasan penolakannya apa, tapi jaksa penuntut umum tetap yakin bahwa kejahatan korupsi di lingkungan bank Mandiri cabang Bandung itu sendiri oleh seorang pengusaha itu Voltooid, menurut Jaksa Penuntut Umum," tegasnya.

Dia juga mengaku belum tahu alasan penolakan dan baru mendengar kabar ini dari media. "Kita belum tahu persis seperti apa situasi dan suasana di persidangan di mahkamah agung bagaimanapun kita belum menerima ini kan baru mendengarkan informasi kita kaget kita terus terang kaget kalau itu di tolak" tutupnya.

Pada 7 Januari 2018, tujuh terdakwa divonis bebas oleh hakim PN Bandung. Atas hal itu, jaksa mengajukan permohonan kasasi. Namun, pada 4 Oktober 2019 MA menolak Kasasi Jaksa. Sehingga 7 terdakwa kasus pembobolan Bank Mandiri senilai Rp 1,8 triliun dinyatakan bebas.

Persidangan di tingkat kasasi, menurunkan lima hakim agung untuk mengadili mereka. Duduk sebagai ketua majelis hakim agung Andi Samsan Nganro. Sedangkan anggotanya ialah Krisna Harahap, Abdul Latief, Suhadi, LL Hutagalung, dan Krisna Harahap.

Dalam kasus korupsi penyelewengan fasilitas kredit PT Bank Mandiri (Persero) Commercial Center Bandung I kepada PT Tirta Amarta Bottling Company (TABC), penyidik telah menetapkan banyak tersangka yakni Direktur PT TABC Rony Tedy, Direktur Head Officer Juventius. Sementara lima orang lain berasal dari Mandiri Commercial Banking Center Bandung I yakni Commercial Banking Manager Surya Baruna Semengguk, Senior Credit Risk Manager Teguh Kartika Wibowo, Relationship Manager Frans Eduard Zandstra, Commercial Bankig Head Totok Sugiharto dan Wholesale Credit Head Poerwitono Poedji Wahjono.

Para tersangka saat ini telah menjadi terdakwa atau sedang menjalani persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung. Ketujuh terdakwa didakwa dengan pasal 2 ayat (1) Jo. pasal 18 Undang-Undang (UU) 31 tahun 1999 tentang tindak pidana korupsi sebagaimana diubah menjadi UU 20/2001 Jo. pasal 55 ayat (1) KUHP.

Dengan dakwaan ini, terdakwa bisa dihukum dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun, dan denda paling sedikit Rp200 juta, dan paling banyak Rp1 miliar.

Kasus tersebut bermula ketika PT Bank Mandiri (Persero) memberikan fasilitas kredit modal kerja (KMK) pada 19 Desember 2008. Kemudian sejalan dengan pertumbuhan perusahaan, diberikan beberapa fasilitas tambahan dan mendapat perpanjangan fasilitas KMK senilai Rp880 miliar, Letter of Credit (LC) senilai Rp40 miliar impor dan kredit investasi (KI) senilai Rp250 miliar pada 15 April 2015.

Di perjalanan penyelewengan terjadi sebab dalam mengajukan perpanjangan kredit di Bank Mandiri Commercial Banking Center Bandung I, pada 15 Juni 2015 Tirta Amarta diduga menggelembungkan nilai aset. Kasus pembobolan Bank Mandiri oleh PT TAB, 2015 agak mencengankan karena hanya dengan jaminan kredit sebesar Rp73 miliar, tapi mendapat kucuran kredit sampai Rp1,5 triliun.

Kejagung juga pernah menangani kasus korupsi yang terjadi di Bank Mandiri pada tahun 2000-an. Pada saat itu Kejagung menetapkan Dirut Bank Mandiri Alm. ECW Neloe, wakilnya I Wayan Pugeg dan Direksi Moh. Sholeh Tasripan sebagai tersangka kasus pembobolan oleh PT Cipta Graha Nusantara (CGN). (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (12/11) kemarin.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Hingga kini, tiga jabatan penting eselon I (Jaksa Agung Muda) di lingkungan Kejaksaan RI belum juga terisi.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.


Kejagung Soroti Human Trafficking

Kejagung Soroti Human Trafficking

Tindak pidana perdagangan orang tergolong kejahatan serius. Selalu ada modus operandi baru yang rumit, pelik, dan kompleks.


Kapolri Baru Hanya Jabat 14 Bulan

Kapolri Baru Hanya Jabat 14 Bulan

Kapolri juag mengatakan akan mengawal dan membantu terlaksananya program-program Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian.


Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

Buronan Dana Desa Disergap Tim Tabur Kejagung

Tim Jaksa Tindak Pidana Khusus (Pidsus) dan Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Balangan, Kalimantan Selatan menangkap buron pelaku dugaan penyimpangan alokasi dana


Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Sofyan Basir Bebas, KPK Masih Tunggu Laporan Jaksa

Mantan Direktur Utama PT PLN Sofyan Basir divonis bebas oleh Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta dalam kasus dugaan suap proyek PLTU Riau-1.


Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Alasan Jokowi Tak Terbitkan Perppu KPK Mengada-ada

Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

Tiga Jabatan Jaksa Agung Muda Kosong

Sistem kaderisasi di lembaga Kejaksaan Agung sangat lambat. Buktinya, tiga jabatan penting di Kejaksaan Agung (Kejagung) kosong.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!