Kriminal
Share this on:

Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

  • Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla
  • Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

JAKARTA - Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia. Dari tiga jenis undang-undang, yaitu UU Nomor 41/1999 tentang Kehutanan, UU Nomor 18/2004 tentang Perkebunan dan UU Nomor 32/2009 tentang Panduan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup belum berhasil menyediakan efek jera. Sementara aparat penegak hukum belum maksimal dalam penanganan pengusutan kasus karhutla.

Untuk itu, Kejaksaan melalui Badan Pendidikan dan Pelatihan (Badiklat) melakukan peningkatan kemampuan penegak hukum dalam penanganan perkara Karhutla dengan melakukan Diklat terpadu Karhutla angkatan ke IV. Kepala Badiklat Kejagung, Setia Untung Arimuladi mengatakan peserta yaitu unsur Jaksa, Polisi, PPNS dan Hakim. Selain membahas Karhutla, ada pula materi penanganan penangkapan ikan ilegal dan minerba.

Diharapkan, lanjut Untung, para Hakim, Jaksa, Penyidik Polri, PPNS dapat bersinergi sehingga dapat menghasilkan terobosan dalam penanganan perkara Kebakaran Hutan dan Lahan. "Jadi itu jadi harapan kita dalam Diklat terpadu ini," jelasnya di Jakarta, Selasa (17/9) kemarin.

Dia menegaskan sinergisitas antar penegak hukum, mulai dari penyidik, penuntut umum dan hakim yang diperlukan dalam penanganan perkara Karhutla yang hampir setiap tahun terjadi. Penenaganan perkara Karhutla membutuhkan sistem multi-peraturan hukum atau multidoor.

Sistem multidoor adalah strategi baru dalam menangani kasus kejahatan karhutla dengan menggunakan beberapa peraturan perundang-undangan yang paling mungkin dapat digunakan. "Dengan demikian perlu membuat suatu terobosan penegakan hukum untuk memberikan efek jera terhadap penghematan hutan dan lahan," jelasnya.

Harapan masyarakat terhadap kinerja para penegak hukum sangat tinggi. Jadi sumber daya manusia harus yang profesional, berintegritas. "Ketegasan dari seluruh negara dan penegak hukum, secara signifikan akan berdampak pada peningkatannya," tutupnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Regulasi pengawasan dan peradilan pada Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) jadi sorotan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan 15 tersangka dan 1 orang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.


Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Presiden Jokowi pun menunjuk Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung.


Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Satu unit mobil merek Nissan Terra bernopol B 1 RI berisi senjata tajam berupa dua bilah parang dan nomor polisi palsu ditemukan terparkir di lobby Hotel Raffle


Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!