Kriminal
Share this on:

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

  • Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri
  • Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebagai tersangka kasus suap agar menyerahkan diri. "KPK mengimbau agar tersangka SSL, jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta bersikap kooperatif dan menyerahkan diri ke KPK untuk proses hukum lebih lanjut," singkatnya, kemarin (20/8).

KPK sendiri telah mempertegas konstruksi perkara terkait kasus suap lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukiman (PUPKP) Kota Jogjakarta Tahun Anggaran (TA) 2019.

Selain SSL komisi antirasuah itu telah menetapkan dua tersangka lain yakni Direktur Utama PT Manira Arta Mandiri (Mataram) Gabriella Yuan Ana (GYA). Sedangkan sebagai penerima, yakni jaksa di Kejaksaan Negeri Yogyakarta atau anggota Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan Daerah (TP4D) Eka Safitra (ESF).

"Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas PUPKP Kota Jogjakarta melaksanakan lelang pekerjaan rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo, Yogyakarta dengan pagu anggaran sebesar Rp10,89 miliar," ujar Wakil Ketua KPK Alexander Marwata, saat jumpa pers di Gedung KPK, Jakarta, kemarin (20/8).

Proyek infrastruktur tersebut dikawal oleh tim TP4D dari Kejaksaan Negeri Jogja. "Salah satu anggota tim TP4D ini adalah ESF. ESF memiliki kenalan sesama jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta, yaitu SSL. SSL kemudian mengenalkan ESF kepada GYA, pihak yang akan mengikuti lelang proyek di Dinas PUPKP," kata Alexander.

Selanjutnya, kata dia, Eka bersama pihak-pihak dari PT Manira Arta Mandiri yaitu Gabriella sebagai Dirut, Novi Hartono sebagai Direktur, dan Komisaris dengan inisial NAB melakukan pembahasan langkah-langkah agar perusahaan milik Gabriella dapat mengikuti dan memenangkan lelang.

"Hal tersebut dilakukan antara lain dengan cara menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk mengikuti lelang, besaran harga perkiraan sendiri (HPS) maupun besaran harga penawaran yang disesuaikan dengan spesifikasi/persyaratan yang dimiliki oleh perusahaan milik GYA. Selain itu, ditentukan juga berapa perusahaan yang akan digunakan untuk mengikuti lelang," paparnya.

Selanjutnya, Eka selaku tim TP4D kemudian mengarahkan Kepala Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPKP Aki Lukman Nor Hakim untuk menyusun dokumen lelang dengan memasukkan syarat harus adanya Sistem Manajemen Kesehatan dan Keselamatan Kerja (SMK3) dan penyediaan tenaga ahli K3.

Eka kemudian mengarahkan masuknya syarat tersebut untuk membatasi jumlah perusahaan yang dapat mengikuti lelang, sehingga perusahaan milik Gabriella itu bisa memenuhi syarat dan memenangkan lelang.

"GYA, NVA, dan NAB kemudian menggunakan bendera perusahaan lain, yaitu PT Widoro Kandang (PT WK) dan PT Paku Bumi Manunggal Sejati (PT PBMS) untuk mengikuti lelang proyek rehabilitasi saluran air hujan di Jalan Supomo pada Dinas PUPKP Kota Jog," ujar Alexander.

Ia menyatakan penawaran yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan Gabriella itu mendapat peringkat satu dan tiga pada penilaian lelang. "Pada 29 Mei 2019, PT WK diumumkan sebagai pemenang lelang dengan nilai kontrak Rp8,3 miliar. Diduga komitmen fee yang sudah disepakati adalah lima persen dari nilai proyek," kata dia.

Terdapat beberapa tiga kali realisasi pemberian uang, yaitu pada 16 April 2019 sebesar Rp10 juta, pada 15 Juni 2019 sebesar Rp100.870.000 yang merupakan realisasi dari 1,5 persen dari total komitmen fee secara keseluruhan, dan pada 19 Agustus 2019 sebesar Rp110.870.000 atau 1,5 persen dari nilai proyek yang juga bagian dari tahapan memenuhi realisasi komitmen fee secara keseluruhan.

"Sedangkan sisa fee 2 persen direncanakan akan diberikan setelah pencairan uang muka pada minggu keempat bulan Agustus 2019, sehingga dalam OTT ini, KPK mengamankan uang Rp110.870.000 sebagai barang bukti yang diduga merupakan penerimaan ketiga dalam perkara ini," ujar Alexander. (riz/zul/ful/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengembangkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dang


Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Jaksa, Hakim, dan Penyidik Siap-siap Mulai Garap Karhutla

Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) dari setiap tahun selalu menjadi masalah di Indonesia.


Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Indonesia Diminta Cabut Status Tersangka Veronica Koman

Sekelompok ahli independen di bawah naungan Komisi Tinggi Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (OHCHR) mendesak pemerintah Indonesia mencabut, status te


Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Malaysia Ogah Ikut Campur Proses Hukum Karhutla Indonesia

Pemerintah Malaysia menyerahkan sepenuhnya kepada pemerintah Indonesia, terkait proses hukum tiga anak perusahaan asal Negeri Jiran, yang diduga terlibat dalam


Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkong Rame-rame Pindah Kewarganegaraan

Warga Hongkon meminta negara persemakmuran untuk membuka diri baginya untuk mendapatkan status kewarganegaraan.


Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Buronan WN Prancis Diserahkan ke Pemerintah Hong Kong

Tim Jaksa Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali melaksanakan penetapan Pengadilan Negeri (PN) Denpasar terhadap Mathias Hubert Marie Echene (48), warga negara Perancis


Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Jaksa Agung Tak Persoalkan Pimpinan KPK Terpilih

Komisi III DPR telah memilih lima komisioner Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) priode 2019-2023.


Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Bawaslu Soroti Indeks Kerawanan Pemilu

Menjelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2020, Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) RI menekankan pentingnya evaluasi diri.


Australia Diminta Intervensi Soal Papua

Australia Diminta Intervensi Soal Papua

Benny Wenda mendesak pemerintah Australia turun tangan mengutuk 'tindakan keras' Indonesia baru-baru ini terhadap demonstran di Papua.


19 Anggota DPR Terpilih Dideadline & September Pukul 00.00 WIB

19 Anggota DPR Terpilih Dideadline & September Pukul 00.00 WIB

19 anggota DPR RI terpilih belum menyerahkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!