Kriminal
Share this on:

Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

  • Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun
  • Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

JAKARTA - Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis hukuman 4 tahun penjara kepada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosempeno, Rabu (10/7). Diketahui, Chuck bersama mantan jaksa di Pusat Pemulihan Aset Kejaksaan Agung Ngalimun ditetapkan sebagai tersangka, usai proses penyitaan aset milik terpidana korupsi Hendra Rahardja yang diduga tidak sesuai prosedur.

Keduanya diketahui tidak sepenuhnya menyetorkan uang hasil sita tanah di wilayah Jatinegara, Jakarta Timur Rp12 miliar kepada negara, namun yang diserahkan kepada negara hanya Rp2 miliar. Banyak yang tidak menyangka Chuck akan masuk bui.

Pasalnya saat menjabat sebagai ketua Satgassus, lalu menjadi ketua Pusat Pemulihan Aset (PPA) Kejaksaan Agung periode 2014-2015, Chuck berhasil memulihkan aset dengan total lebih dari Rp3,5 triliun. Chuck merupakan pendiri Satgas Aset di Kejaksaan Agung (Kejagung).

Saat Jaksa Agung dijabat oleh HM Prasetyo. Chuck diberhentikan sebagai Kepala Kejati Maluku dengan alasan proses penjualan aset Hendra tidak sesuai dengan prosedur.Imbasnya, Chuck menggugat ke PTUN Jakarta dan menang di tingkat peninjauan kembali (PK). Hal yang sama juga diberikan Mahkamah Agung.

Lembaga tertinggi negara ini juga menyatakan apa yang dilakukan Chuck sesuai dengan prosedur sehingga pemecatan itu tidak sah. Sayang, belum sebulan informasi putusan MA itu keluar, status Chuck menjadi tersangka hingga akhirnya divonis 4 tahun penjara. Pemidanaanya pun terkesan dipaksakan.

Saat dikonfirmasi, Kejagung belum menentukan sikap atas putusan tersebut. "Terhadap 2 putusan ini, Jaksa Penuntut Umum menyatakan pikir-pikir selama sepekan sesuai aturan hukum," kata Jubir Kejagung Mukri, Kamis (11/7) kemarin.

Dia menjelaskan langkah pikir-pikir juga dilakukan oleh tim kuasa hukum Chuck atas putusan tersebut. "Hal ini (pikir pikir) juga dilakukan oleh terdakwa melalui penasehat hukumnya juga menyatakan pikir-pikir," jelasnya.

Sebelumnya, kuasa hukum Chuck Haris Azhar mempertanyakan dasar tuntutan jaksa penuntut umum (JPU) kepada kliennya, Menurut pria yang juga Direktur Eksekutif Lokataru Foundation itu, kasus dugaan korupsi yang ditudingkan ke Chuck tak hanya melibatkan Jaksa Ngalimun. Ada nama Notaris Zainal Abidin dan Albertus Sugeng Mulyanto.

"Faktanya, Notaris Zainal Abidin meninggal dunia saat dalam proses persidangan, Albertus Sugeng Mulyanto hingga kini DPO, dan jaksa tidak mampu menghadapkannya ke muka pengadilan," katanya, beberapa waktu lalu.

Dari kasus ini, Haris makin tidak banyak berharap hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. "Keadilan apalagi yang mau dicari, seluruh dakwaan JPU sebenarnya sudah patah dengan seluruh pernyataan para saksi fakta yang diajukan oleh JPU," paparnya.

Menurutnya, apa yang diinginkan oleh para petinggi Kejaksaan adalah membiarkan Chuck berkarat di penjara. (lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Larangan Mantan Koruptor Nyalaon Pilkada Harus Berhasil

Komisi Pemilihan Umum (KPU) tengah mengupayakan pembahasan mengenai revisi Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada.


Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Hutan Hujan Amazon Terbakar

Hutan Hujan Amazon Terbakar

Pusat penelitian luar angkasa Brasil INPE mengatakan kebakaran di hutan hujan Amazon Brasil telah meningkat signifikan tahun ini.


Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Markus Nari Keberatan Dakwaan Jaksa

Terdakwa kasus proyek pengadaan Kartu Tanda Penduduk elektronik (e-KTP) Markus Nari kembali menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor, Rabu (21/8).


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Menunggu Janji Jokowi Tak Serahkan Jabatan Jaksa Agung ke Parpol

Wacana Presiden Joko Widodo yang tidak akan memilih Jaksa Agung dari partai politik (Parpol) untuk periode pemerintahan 2019-2024 diapresiasi sejumlah pihak.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!