Kriminal
Share this on:

Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

  • Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet
  • Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Daru Tri Sadono menolak eksepsi kasus penyebaran kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. Hal itu disampaikanya dalam agenda sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa atas nota keberatan pengacara Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Selasa (12/3) siang.

Menurut JPU, surat eksepsi pengacara Ratna dinilai sudah masuk ke pokok materi perkara dakwaan keonaran lewat penyebaran hoaks penganiayaan."Nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi," ujar JPU Daru Tri Sadono.

Ya. Minggu lalu, kuasa hukum Ratna Sarumpaet membacakan eksepsi atau nota keberatan dengan menitikberatkan pada dua pasal yang memberatkan klienya. Yaitu menyebarkan berita bohong serta UU ITE. Dalam hal ini pengacara Ratna dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Joni, jaksa menilai, bahwa nota keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat 1 KUHAP. "Atau dengan kata lain sudah di luar pokok materi eksepsi dan telah masuk dalam pokok materi perkara," ungkap Daru.

JPU menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. "Dan kami meminta majelis hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan,"sambungnya.

JPU pun menegaskan, penolakan atas eksepsi mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi ini, karena surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, pada Kamis (28/2) lalu telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

"Bahwa akibat rangkaian cerita bohong terdakwa yang seolah-olah benar telah terjadi penganiayaan disertai dengan mengirim foto-foto wajah terdakwa dalam kondisi lebam dan bengkak juga mengakibatkan kegaduhan dan atau keonaran di kalangan masyarakat, baik di media sosial dan juga terjadinya unjuk rasa," jelas JPU.

Pada kesempatan sidang ini juga, JPU menyanggah terkait tudingan pengacara Ratna yang menyebut dakwaan telah membuat keonaran lewat penyebaran berita bohong atau hoaxs penganiayaan tidak terjadi. "Menurut kami (penuntut umum), penasihat hukum terdakwa terlalu dini, prematur menyimpulkan keonaran tidak terjadi," ucap Daru.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa Ratna Sarumpaet dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang, Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Usai sidang, pengacara Ratna Sarumpaet, Desmihardi mempertanyakan bantahan JPU terkait keonaran akibat hoax yang dianggap prematur. "Keonarannya di mana? Dakwaan kedua, suku atau ras yang mana? Tidak diuraikan dalam dakwaannya," ujar kuasa hukum Ratna.

Desmihardi menegaskan, pihaknya tetap pada eksepsinya. Hal ini, lantaran penerapan pada dakwaan kesatu, yakni Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak tepat, karena hoaks penganiayaan tidak menimbulkan keonaran di masyarakat.

"Kita tetap pada eksepsi kita ya. Kita memang berbeda pandangan, kalau menurut kita, surat dakwaan itu tak bisa disusun dari Pasal 132 ayat 2 huruf b sehingga menurut kita surat dakwaan itu tak bisa diterima," papar Desmihardi.

Bagi Desmihardi, keonaran yang dimaksud seperti kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kejadian Malari, bukan akibat hoaks Ratna. Ia menilai penerapan pasal tersebut keliru.

"Maka, berdasar hukum, jika surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang keliru," tandas kuasa hukum Ratna tersebut.

Sebagai informasi, sidang akan dilanjutkan pada Selasa (19/3) pekan depan. Dalam sidang itu, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan eksepsi dari jaksa (mhf/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Kakek Meninggal di Teras Masjid
Kakek Meninggal di Teras Masjid

Berita Sejenis

Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

Kejagung memilih diam saat disinggung penolakan permohonan kasasi Jaksa atas Dahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU).


MA Kuatkan Putusan Bebas Dahlan Iskan

MA Kuatkan Putusan Bebas Dahlan Iskan

Pekan lalu (22/4), Mohamad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Surya Jaya sebagai hakim agung memutus perkara kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kej


Indonesia Minta Jaksa Malaysia Banding

Indonesia Minta Jaksa Malaysia Banding

Pemerintah Indonesia meminta jaksa penuntut umum dalam kasus kematian Adelina Sau mengajukan banding.


KPK Eksekusi Mantan Anggota DPRD Sumut

KPK Eksekusi Mantan Anggota DPRD Sumut

Tim jaksa eksekutor KPK mengeksekusi mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sonny Firdaus, ke Lapas Tanjung Gusta, Medan.


Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggalakkan sosialisasi program pengawalan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat anggarannya.


Empat Jaksa Ditunjuk Ikuti Penyidikan Kasus Audrey

Empat Jaksa Ditunjuk Ikuti Penyidikan Kasus Audrey

Kejaksaan telah menunjuk tim jaksa peneliti untuk mengikuti proses penyidikan kasus dugaan penganiayaan terhadap Audrey di Pontianak,


Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara USD 477 Juta

Kejagung Klaim Selamatkan Uang Negara USD 477 Juta

Jajaran Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara (Jamdatun) Kejaksaan Agung mengklaim pihaknya telah menyelamatkan uang negara hingga USD 477,625.927.


Disebut Orang Pertama Penyebar Foto Ratna Sarumpaet, Dahnil Anzar Keberatan

Disebut Orang Pertama Penyebar Foto Ratna Sarumpaet, Dahnil Anzar Keberatan

Dahnil Anzar Simanjuntak keberatan dianggap sebagai orang yang pertama menyebarkan foto Ratna Sarumpaet di media Sosial.


Said Iqbal Akui Diminta Ratna Sarumpaet Bertemu Prabowo

Said Iqbal Akui Diminta Ratna Sarumpaet Bertemu Prabowo

Sidang atas drama hoaks penganiayaan Ratna Sarumpaet kembali digelar di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (9/4) kemarin.


Penerapan SPDP Online Dikritisi Pakar

Penerapan SPDP Online Dikritisi Pakar

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung mulai menerapkan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) online khusus pengungkapan korupsi.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!