Kriminal
Share this on:

Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

  • Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet
  • Jaksa Tolak Eksepsi Ratna Sarumpaet

JAKARTA - Jaksa Penuntut Umum Daru Tri Sadono menolak eksepsi kasus penyebaran kasus penyebaran berita bohong dengan terdakwa Ratna Sarumpaet. Hal itu disampaikanya dalam agenda sidang dengan agenda pembacaan tanggapan jaksa atas nota keberatan pengacara Ratna Sarumpaet di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,Selasa (12/3) siang.

Menurut JPU, surat eksepsi pengacara Ratna dinilai sudah masuk ke pokok materi perkara dakwaan keonaran lewat penyebaran hoaks penganiayaan."Nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi," ujar JPU Daru Tri Sadono.

Ya. Minggu lalu, kuasa hukum Ratna Sarumpaet membacakan eksepsi atau nota keberatan dengan menitikberatkan pada dua pasal yang memberatkan klienya. Yaitu menyebarkan berita bohong serta UU ITE. Dalam hal ini pengacara Ratna dakwaan JPU tidak cermat dan tidak jelas.

Dalam sidang yang dipimpin Hakim Ketua Joni, jaksa menilai, bahwa nota keberatan/eksepsi penasihat hukum terdakwa sudah melampaui batas ruang lingkup eksepsi sebagaimana ditentukan dalam Pasal 157 ayat 1 KUHAP. "Atau dengan kata lain sudah di luar pokok materi eksepsi dan telah masuk dalam pokok materi perkara," ungkap Daru.

JPU menyatakan bahwa surat dakwaan penuntut umum adalah sah dan memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 143 ayat 2 KUHAP. "Dan kami meminta majelis hakim agar perkara ini tetap dilanjutkan,"sambungnya.

JPU pun menegaskan, penolakan atas eksepsi mantan anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Sandi ini, karena surat dakwaan yang dibacakan pada sidang perdana, pada Kamis (28/2) lalu telah disusun secara cermat, jelas dan lengkap.

"Bahwa akibat rangkaian cerita bohong terdakwa yang seolah-olah benar telah terjadi penganiayaan disertai dengan mengirim foto-foto wajah terdakwa dalam kondisi lebam dan bengkak juga mengakibatkan kegaduhan dan atau keonaran di kalangan masyarakat, baik di media sosial dan juga terjadinya unjuk rasa," jelas JPU.

Pada kesempatan sidang ini juga, JPU menyanggah terkait tudingan pengacara Ratna yang menyebut dakwaan telah membuat keonaran lewat penyebaran berita bohong atau hoaxs penganiayaan tidak terjadi. "Menurut kami (penuntut umum), penasihat hukum terdakwa terlalu dini, prematur menyimpulkan keonaran tidak terjadi," ucap Daru.

Atas perbuatannya, JPU mendakwa Ratna Sarumpaet dengan pasal 14 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang, Peraturan Hukum Pidana dan atau Pasal 28 ayat 2 jo Pasal 45 A ayat (2) UU No 19 Tahun 2016 tentang ITE.

Usai sidang, pengacara Ratna Sarumpaet, Desmihardi mempertanyakan bantahan JPU terkait keonaran akibat hoax yang dianggap prematur. "Keonarannya di mana? Dakwaan kedua, suku atau ras yang mana? Tidak diuraikan dalam dakwaannya," ujar kuasa hukum Ratna.

Desmihardi menegaskan, pihaknya tetap pada eksepsinya. Hal ini, lantaran penerapan pada dakwaan kesatu, yakni Pasal 14 ayat 1 UU Nomor 1 Tahun 1946 tidak tepat, karena hoaks penganiayaan tidak menimbulkan keonaran di masyarakat.

"Kita tetap pada eksepsi kita ya. Kita memang berbeda pandangan, kalau menurut kita, surat dakwaan itu tak bisa disusun dari Pasal 132 ayat 2 huruf b sehingga menurut kita surat dakwaan itu tak bisa diterima," papar Desmihardi.

Bagi Desmihardi, keonaran yang dimaksud seperti kerusuhan seperti yang pernah terjadi pada Mei 1998, kejadian Malari, bukan akibat hoaks Ratna. Ia menilai penerapan pasal tersebut keliru.

"Maka, berdasar hukum, jika surat dakwaan jaksa penuntut umum yang diajukan kepada terdakwa dalam perkara ini dikualifikasikan sebagai surat dakwaan yang keliru," tandas kuasa hukum Ratna tersebut.

Sebagai informasi, sidang akan dilanjutkan pada Selasa (19/3) pekan depan. Dalam sidang itu, Majelis hakim akan mempertimbangkan eksepsi dan tanggapan eksepsi dari jaksa (mhf/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Kakek Meninggal di Teras Masjid
Kakek Meninggal di Teras Masjid

Berita Sejenis

Kepruk Pacar pakai Helm, Dituntut Delapan Bulan Penjara

Kepruk Pacar pakai Helm, Dituntut Delapan Bulan Penjara

Gara-gara menganiaya pacarnya pakai helm, M. Kharis Teguh Pamuji, dituntut jaksa penuntut imum (JPU) 8 bulan penjara.


Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

Tunggu Kasasi, Lima Terpidana Korupsi Belum Dieksekusi

Eksekusi terhadap lima terpidana korupsi penerbitan Sertifikat Hak Milik (SHM) di Hutan Sekaroh, Lombok Timur, belum dilakukan jaksa penuntut umum (JPU).


PK Tidak Bisa Halangi Proses Eksekusi Baiq Nuril

PK Tidak Bisa Halangi Proses Eksekusi Baiq Nuril

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Mataram melayangkan surat panggilan terhadap Baiq Nuril Maknun.


Ratna Sarumpaet Terancam UU ITE

Ratna Sarumpaet Terancam UU ITE

Polisi menegaskan jika viralnya berita penganiayaan Ratna Sarumpaet di media sosial merupakan berita hoax.


Berkas Didik Ponco Segera Dilimpahkan

Berkas Didik Ponco Segera Dilimpahkan

Penyidik Satreskrim Polres Kendal segera menyerahkan Berkas penyidikan ke Jaksa Penuntut Umum (JPU) di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kendal.


Siapkan Kejutan saat Pledoi

Siapkan Kejutan saat Pledoi

Pasca dituntut Jaksa Penuntut Umum (JPU) Rabu lalu, agenda Nota Pembelaan akan dijalani mantan Kades Sungai Aur, Sahono pada Rabu (28/3) mendatang.


Didakwa Curi 72 Laptop, Penjaga Sekolah Dituntut 2,5 Tahun

Didakwa Curi 72 Laptop, Penjaga Sekolah Dituntut 2,5 Tahun

Jaksa Penuntut Umum akhirnya menuntut terdakwa kasus dugaan pencurian 72 laptop, Agus Salim dengan hukuman 2,5 tahun di Pengadilan Negeri Tegal.


 Kasus Penembakan di Tegal Siap Disidangkan

Kasus Penembakan di Tegal Siap Disidangkan

Jaksa Penuntut Umum (JPU) berupaya memproses cepat kasus penembakan yang menewaskan seorang nelayan terus dilakukan.


Bawa Ganja Dituntut Seumur Hidup, Hakim Vonis 17 Tahun

Bawa Ganja Dituntut Seumur Hidup, Hakim Vonis 17 Tahun

Jaksa penuntut umum (JPU) Oktavia Mustika keberatan dengan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang, kemarin.


Enam Orang Terbunuh, Dua Pelaku Tolak Vonis Hukuman Mati

Enam Orang Terbunuh, Dua Pelaku Tolak Vonis Hukuman Mati

Masih ingat kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap keluarga Dodi Triono di Jalan Kayu Putih No.7 Pulo Mas Utara Jakarta Timur.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!