Kriminal
Share this on:

Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

  • Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional
  • Jempol! Indonesia Tangkap Kapal Buruan Internasional

JAKARTA - Satuan Tugas 115 berhasil menghentikan dan memeriksa kapal MV NIKA berbendera Panama yang menjadi buruan internasional di Selat Malaka, Jumat (12/7) lalu. Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti mengatakan, MV NIKA merupakan buruan interpol sejak Juni silam.

"KP ORCA 3 2, telah melaksanakan penghentian dan pemeriksaan terhadap MV NIKA, berbendera Panama," kata Susi, Senin (15/7). Menurut Susi, interpol menduga MV NIKA dan FV STS-50 yang ditangkap di Indonesia pada tahun 2018 dimiliki oleh pemilik yang sama.

Berdasarkan laporan awal dari interpol yang diterima oleh Satgas 115, MV NIKA diduga melakukan sejumlah pelanggaram. Di antaranya memalsukan certificate of registration di Panama, yang menyatakan dirinya adalah General Cargo Vessel sementara

"MV NIKA diduga melakukan penangkatan dan/atau pengangkutan ikan, padahal izinnya adalah kargo," ujarnya.

Berdasarkan laporan dari the Convention on Antarctic Marine Living Resources (CCAMLR) dan Inspection Report UK Marine Management Organization (UK-MMO), MV NIKA melakukan penangkapan ikan tanpa izin dan/atau transhipment di zona 48.3 B.

"yaitu di dalam wilayah The South Georgia and the South Sandwich Islands dan The Falklands Island (Islas Malvinas)," terangnya.

Kapal tersebut juga menggunakan data AIS milik kapal lain yang bernama Jewel of Nippon, untuk mengaburkan identitas asli MV NIKA ketika memasuki wilayah CCAMLR untuk menangkap ikan. Berdasarkan informasi dari interpol, pemerintah Panama, IMO GISIS, dan UK-MMO Inspection Report, MV NIKA telah dimiliki oleh pemilik yang sama dengan pemilik FV STS-50, yaitu Marine Fisheries Co. Ltd.

Kapal itu telah bersandar di Pangkalan PSDKP Batam sejak Minggu malam, pada 21.30 WIB dalam pengawalan KP ORCA 3, KP ORCA 2. Selama perjalanan dikawal secara bergantian oleh KRI Patimura, KRI Parang, dan KRI Siwar untuk dilakukan pemeriksaan berdasarkan dugaan pelanggaran hukum di berbagai negara dan UU Perikanan Indonesia yaitu tidak menyimpan alat tangkap di dalam palka. (der/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Malaysia Deportasi Ratusan WNI Ilegal

Malaysia Deportasi Ratusan WNI Ilegal

Sebanyak 149 warga negara Indonesia (WNI) yang bekerja secara ilegal di Negeri Sabah, dipulangkan oleh pemerintah Malaysia ke Kabupaten Nunukan Kalimantan Utara


Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Dicurigai Jadi ajang Pemerasan, TP4 Kejaksaan Diminta Bubar

Masyatakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) mendesak Jaksa Agung HM Prasetyo untuk membubarkan TP4 dan TP4D.


Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Kapan Tim Siber Polri Tangkap Penyebar Hoaks Soal Mahasiswa Papua?

Tim Siber Bareskrim Polri belum juga berhasil menangkap pemilik akun media sosial (medsos) yang menyebarkan hoaks, terkait insiden mahasiswa Papua di Malang dan


Keluarga WNI Terbunuh di Saudi Terima Dana Diyat

Keluarga WNI Terbunuh di Saudi Terima Dana Diyat

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi menyerahkan dana diyat kepada ahli waris pekerja migran Indonesia (PMI) yang menjadi korban pembunuhan oleh majikannya di Arab


Bawa Uang Miliaran Rupiah, WNI Ditangkap di Singapura

Bawa Uang Miliaran Rupiah, WNI Ditangkap di Singapura

Otoritas Singapura menjatuhkan hukuman denda SG$ 8 ribu (Rp81 juta) kepada seorang warga negara Indonesia (WNI), karena membawa sejumlah besar uang tunai senila


Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua TKI Tewas Tertimpa Beton di Malaysia

Dua pekerja konstruksi warga negara Indonesia (WNI) tewas tertimpa dinding beton di Shah Alam, Selangor, Malaysia, pada Selasa (20/8).


Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Banting Anak Majikan, TKI di Singapura Dihukum 8 Bulan Penjara

Pengadilan Singapura memvonis delapan bulan penjara seorang pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia, karena terbukti telah membanting anak majikannya.


Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Wajar Jokowi Sindir Kinerja KPK

Penegakan hukum memang tidak pandang bulu. Tapi masifnya penangkapan, maupun operasi tangkap tangan, bukan bentuk keberhasilan dari sisi pencegahan.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

74 Tahun Merdeka, IPK Indonesia Harusnya di Atas 50

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menilai seharusnya Indeks Persepsi Korupsi (IPK) Indonesia berada di atas 50 poin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!