Kriminal
Share this on:

Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

  • Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP
  • Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum bisa memastikan akan bekerja sama dengan Interpol untuk membawa pulang Sjamsul dan Itjih Nursalim ke Indonesia. Pasangan suami istri itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Karena, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya kini tengah fokus melakukan penyidikan kasus serta pemetaan aset untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp4,58 triliun. "Penyidikan tersebut berupa pemeriksaan saksi serta tersangka," kata Febri di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/6).

Dalam penyidikan nantinya, kata Febri, pihaknya juga akan kembali memanggil Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa. Tentunya, jika kedua tersangka tetap tidak bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan, KPK akan menjerat para tersangka melalui mekanisme hukum yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

Pasalnya, istilah in absentia seperti yang diutarakan pimpinan KPK sebelumnya belum pernah diterapkan dalam proses penyidikan. Yang ada, kata Febri, justru persidangan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini pun masih sebatas kemungkinan karena mesti ada sejumlah syarat yang terpenuhi.

"Jadi yang disampaikan oleh pimpinan beberapa waktu yang lalu saya kira adalah beberapa kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

KPK pun, kata Febri, berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp4,58 triliun. Namun, dirinya belum bisa menyampaikan teknis pengembalian aset tersebut lantaran masih termasuk ke dalam teknis penyidikan.

"Rincian dari aset-aset atau tempat atau lokasi itu masih bagian dari informasi teknis penyidikan yang belum bisa kami sampaikan pada publik. Mungkin nanti selengkapnya di persidangan akan disampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya berencana untuk bekerja sama dengan lembaga hukum internasional untuk membawa pulang Sjamsul dan Itjih Nursalim dari Singapura.

"Kita kan punya banyak teman di luar. Salah satunya dengan interpol, kemudian dengan CPIP juga teman-teman dari lembaga lain di luar. Jadi mudah-mudahan bisa dipulangkan ya," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6) lalu.

Menurut Agus, saat yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara atas kasus itu. Dia pun yakin masalah ini tak akan mengganggu pimpinan KPK yang akan menjabat di periode mendatang, karena kasus itu akan segera disidangkan.

"Segera (disidangkan). Pokoknya enggak jadi beban pimpinan yang akan datang," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi SKL BLBI. Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan Sjamsul dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers
Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers

Berita Sejenis

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Delapan Diamankan saat OTT, Tiga Ditetapkan Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dari delapan orang yang diamankan dalam Operasi Tangkap Tangan di Kalimantan Timur dan Jakart


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

KPK Tangkap Pejabat Kementerian PUPR di Cirebon

Pasca melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) di Indramayu dan Cirebon, Senin (14/10), Tim Satgas KPK kembali melakukan operasi senyap di Samarinda, Bontang, dan


Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Bupati Indramayu Tersangka Dugaan Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan empat tersangka kasus dugaan suap pengaturan proyek di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu tahun 20



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!