Kriminal
Share this on:

Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

  • Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP
  • Jika Enggan Diperiksa KPK, Sjamsul Nursalim Terancam KUHAP

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku belum bisa memastikan akan bekerja sama dengan Interpol untuk membawa pulang Sjamsul dan Itjih Nursalim ke Indonesia. Pasangan suami istri itu ditetapkan KPK sebagai tersangka kasus dugaan korupsi Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).

Karena, kata Juru Bicara KPK Febri Diansyah, pihaknya kini tengah fokus melakukan penyidikan kasus serta pemetaan aset untuk mengembalikan kerugian negara yang mencapai Rp4,58 triliun. "Penyidikan tersebut berupa pemeriksaan saksi serta tersangka," kata Febri di Kantor KPK, Kuningan, Jakarta, Kamis (13/6).

Dalam penyidikan nantinya, kata Febri, pihaknya juga akan kembali memanggil Sjamsul dan Itjih untuk diperiksa. Tentunya, jika kedua tersangka tetap tidak bersikap kooperatif dengan memenuhi panggilan, KPK akan menjerat para tersangka melalui mekanisme hukum yang diatur dalam KUHAP atau perundang-undangan lainnya.

Pasalnya, istilah in absentia seperti yang diutarakan pimpinan KPK sebelumnya belum pernah diterapkan dalam proses penyidikan. Yang ada, kata Febri, justru persidangan secara in absentia tanpa kehadiran terdakwa. Hal ini pun masih sebatas kemungkinan karena mesti ada sejumlah syarat yang terpenuhi.

"Jadi yang disampaikan oleh pimpinan beberapa waktu yang lalu saya kira adalah beberapa kemungkinan-kemungkinan sesuai dengan aturan hukum yang berlaku," ucapnya.

KPK pun, kata Febri, berusaha semaksimal mungkin untuk memulihkan kerugian negara yang mencapai Rp4,58 triliun. Namun, dirinya belum bisa menyampaikan teknis pengembalian aset tersebut lantaran masih termasuk ke dalam teknis penyidikan.

"Rincian dari aset-aset atau tempat atau lokasi itu masih bagian dari informasi teknis penyidikan yang belum bisa kami sampaikan pada publik. Mungkin nanti selengkapnya di persidangan akan disampaikan," pungkasnya.

Sebelumnya, Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan pihaknya berencana untuk bekerja sama dengan lembaga hukum internasional untuk membawa pulang Sjamsul dan Itjih Nursalim dari Singapura.

"Kita kan punya banyak teman di luar. Salah satunya dengan interpol, kemudian dengan CPIP juga teman-teman dari lembaga lain di luar. Jadi mudah-mudahan bisa dipulangkan ya," ujar Agus di Gedung DPR, Jakarta, Rabu (12/6) lalu.

Menurut Agus, saat yang paling penting adalah mengembalikan kerugian negara atas kasus itu. Dia pun yakin masalah ini tak akan mengganggu pimpinan KPK yang akan menjabat di periode mendatang, karena kasus itu akan segera disidangkan.

"Segera (disidangkan). Pokoknya enggak jadi beban pimpinan yang akan datang," ucapnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan Sjamsul dan Itjih Nursalim sebagai tersangka kasus dugaan korupsi SKL BLBI. Sjamsul diduga merugikan keuangan negara sebesar Rp 4,58 triliun terkait kewajiban yang tidak dibayarkan Sjamsul dalam pengambilalihan pengelolaan Bank Dagang Negara Indonesia (BDNI) oleh BPPN. (riz/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers
Polisi Tunggu Kajian Dewan Pers

Berita Sejenis

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Hasil Kinerja TPF Novel Melempem

Tim advokasi penyidik senior KPK Novel Baswedan mengaku kecewa dengan paparan hasil investigasi TPF kasus penyiraman air keras.


Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil Investigasi TGPF, Bentuk Tim Baru

Hasil investigasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan dibeberkan ke publik.


Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

Usulan Napi Korupsi ke Nusakambangan Dikebut

KPK belum bisa banyak berkomentar terkait kepindahan terpidana kasus korupsi e-KTP Setya Novanto (Setnov) ke Lapas Sukamiskin.


15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

15 Tahun, Aset Perhutani Hilang Rp1 Triliun

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil evaluasi Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNPSDA).


Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Langgar Disiplin, Pengawal Tahanan KPK Dipecat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjatuhkan sanksi berat kepada seorang pengawal tahanan (waltah) Rutan KPK berinisial M.


Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Diumumkan Hari Ini, Temuan TGPF Hanya Dijadikan Rekomendasi Polri

Hasil temuan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyiraman air keras terhadap penyidik KPK Novel Baswedan akan diumumkan hari ini, Rabu (17/7).


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

Wakil Ketua DPR Nonaktif Divonis 6 Tahun Penjara

KPK berharap vonis yang dijatuhkan kepada Wakil Ketua DPR nonaktif Taufik Kurniawan dapat menjadi pembelajaran bagi politisi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Sempat Ingatkan Novel Ada Ancaman, Mantan Kapolres Tegal Bantah Diperiksa TGPF

Mantan Kapolda Metro Jaya Komjen Pol Mochamad Iriawan mengakui pernah mengingatkan Novel Baswedan terkait ancaman ke penyidik KPK.



Video

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!