Kriminal
Share this on:

Jika RUU KUHAP Disahkan, Hina Presiden Terancam Pidana Tiga Tahun

  • Jika RUU KUHAP Disahkan, Hina Presiden Terancam Pidana Tiga Tahun
  • Jika RUU KUHAP Disahkan, Hina Presiden Terancam Pidana Tiga Tahun

JAKARTA - DPR RI mengklaim telah menyelesaikan pembahasan dan perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Substansi urusan politik dan hukum sudah selesai. Salah satunya terkait pasal penghinaan Presiden. Saat ini, Panitia Khusus (Pansus) tinggal menyempurnakan penjelasan beberapa pasal.

Anggota Pansus RUU KUHP Arsul Sani mengatakan fraksi-fraksi di DPR menginginkan ada pagar dalam penjelasan di RUU KUHP. Tujuannya agar tidak menjadi pasal karet. Dia mencontohkan pasal-pasal terkait delik kesusilaan, perzinaan, kumpul kebo, dan perbuatan cabul. Termasuk yang melibatkan sesama jenis.

"Misalnya terkait perzinaan, kumpul kebo disepakati sebagai delik aduan. Namun yang melapor diperluas. Jalau KUHP saat ini yang bisa mengadu hanya suami atau istri. Nanti diperluas menjadi orang tua dan anaknya juga bisa," jelas Arsul di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/9) kemarin.

Terkait pasal penghinaan presiden, juga sudah rampung. Pasal 218 ayat 1 menyebutkan setiap orang yang di muka umum menyerang kehormatan atau harkat dan martabat diri Presiden atau Wakil Presiden dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun 6 bulan atau pidana denda paling banyak Kategori IV.

"Tidak merupakan penyerangan kehormatan atau harkat dan martabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) jika perbuatan dilakukan untuk kepentingan umum atau pembelaan diri," demikian bunyi Pasal 218 ayat 2.

Hukuman diperberat bagi yang menyiarkan hinaan tersebut. Ancaman hukumannya dinaikkan menjadi 4,5 tahun penjara. Soal mengkritik kepada presiden, pada pasal lainnya menegaskan perbuatan baru menjadi delik apabila ada aduan dari Presiden atau Wakil Presiden. "Pengaduan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh kuasa Presiden atau Wakil Presiden," tambahnya.

Seluruh pasal yang sudah final saat ini sedang disusun redaksionalnya oleh tenaga ahli DPR dan ahli bahasa. Setelah itu diambil dalam keputusan tingkat I di Komisi III DPR dan pleno Komisi III DPR.

Anggota Pansus RKUHP Taufiqulhadi menjelaskan, Panja RUU KUHP telah berhasil menyelesaikan pembahasannya untuk menggantikan KUHP lama. "Misi dekolonialisasi hukum pidana nasional sudah hampir selesai. Tinggal sedikit lagi," ucapnya.

Menurutnya, untuk menelusuri pasal-pasal yang masih tumpang tindih atau multi tafsir, sudah selesai. Sejumlah pasalmulti-tafsir sudah tidak ada lagi. "Berikutnya, hasil Panja ini akan dibawa ke Komisi III DPR untuk mendapat pandangan fraksi sebelum dibawa ke paripurna 25 September," jelasnya.

Selanjutnya, RKUHP yang akan disahkan pada paripurna mendatang akan tetap disebut KUHP. (yah/zul/fin/rh)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Wapres Minta Raja Malaysia Lindungi TKI

Dalam pertemuan dengan Raja Malaysia, Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta Yang di-Pertuan Agong XVI memberi perlindungan kepada warga negara Indonesia yang tingg


KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Arminsyah Ditunjuk Jokowi Gantikan Prasetyo

Presiden Jokowi pun menunjuk Wakil Jaksa Agung Arminsyah sebagai pelaksana tugas (Plt) Jaksa Agung.


Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolres Tangerang Jadi Ajudan Wapres

Kapolresta Tangerang, Banten Kombes Sabilul Alif terpilih menjadi ajudan Wakil Presiden (Wapres) KH Ma'ruf Amin.


Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim Teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel Baswedan berakhir 19 Oktober


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.


Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Seseorang pengusaha asal Makassar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!