Kriminal
Share this on:

Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

  • Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi
  • Jika Tak Kooperatif, Veronica Koman Akan Di-DPO-kan Polisi

JAKARTA - Polri memberikan ultimatum kepada tersangka penyebaran provokasi dan hoaks Veronica Koman untuk korperatif. Jika tidak, Polri akan memasukannya ke dalam daftar pencarian orang (DPO).

Kapolda Jatim Irjen Luki Hermawan mengatakan pihaknya secara resmi melayangkan pemanggilan kedua untuk Veronica Koman. Dia akan diperiksa terkait penyebaran provokasi dan hoaks insiden Asrama Mahasiswa Papua (AMP), Surabaya, Jawa Timur, beberapa waktu lalu.

Surat panggilan kedua yang ditujukan kepada Veronica Koman yang diketahui berada di Australia tersebut berlaku hingga dua pekan ke depan. Veronica diminta untuk memenuhi panggilan tersebut. Jika tidak diindahkan, maka polisi resmi menetapkan aktivis muda ini sebagai DPO.

"Ya, secara administrasi panggilan, panggilan pertama sudah kami sampaikan ke dua alamat di Jakarta, tapi tidak ada respon baik keluarga maupun yang bersangkutan. Dengan begitu, kami melayangkan panggilan kedua," kata Luki kepada awak media, Selasa (10/9).

Menurut Luki, surat panggilan kedua ini diberikan masa tenggat hingga 13 September mendatang. Tapi, karena tim penyidik tahu posisi tersangka sedang berada diluar negeri Polda Jatim memberi toleransi hingga dua pekan ke depan.

"Terkait surat kedua ini, Tim hubungan internasional akan mengirim kepada alamat ke KBRI, dan kita sudah kirimkan alamatnya. Dan surat itu berlaku sampai sekitar tanggal 13 (September). Tapi mengingat ini jauh bisa kami toleransi minggu depan atau minggu depannya lagi," imbuh Luki.

Luki pun berharap surat panggilan ini bisa dipenuhi yang bersangkutan, karena jika dilihat dari latar belakangnya dia merupakan warga yang terpelajar dan mengerti hukum, bahkan merupakan sarjana di bidang hukum.

"Yang bersangkutan sangat paham betul, sarjana hukum sangat tahu. Dia WNI dan paham hukum di Indonesia, kami harap yang bersangkutan hadir. Ada batas toleransi karena perjalanan, dan jika nanti tak juga datang baru kita tetapkan sebagai DPO," pungkas Luki.

Terpisah, Direktorat Jenderal Imigrasi (Ditjen Imigrasi) Kementerian Hukum dan HAM saat ini lagi memproses pencabutan paspor Veronica Koman, sehingga setelah paspor itu resmi dicabut maka dia pun diwajibkan pulang ke Indonesia.

"Kami sudah menerima surat permintaan pencabutan paspor dari Polda Jatim, dan saat ini Ditjen Imigrasi sedang memproses permohonan pencabutan paspor yang bersangkutan," kata Kasubbag Humas Ditjen Imigrasi, Sam Fernando saat dikonfirmasi wartawan.

Sam mengatakan, untuk mencabut paspor seseorang itu tentunya ada sejumlah mekanisme yang perlu dilakukan, termasuk milik Veronica. Dan kini, pihaknya pun sudah berkoordinasi dengan atase imigrasi di Australia terkait pencabutan paspor Veronica.

"Kami berkoordinasi dengan atase imigrasi (di Australia)," ujarnya.

Lebih lanjut, Sam menyatakan nantinya setelah paspor dicabut, Veronica wajib kembali ke Indonesia. Namun, ia enggan mengungkap sudah berapa lama Veronica tinggal di Negeri Kanguru tersebut. "Wajib (pulang ke Indonesia). Berapa lama tinggal? Ada baiknya bertanya langsung ke pemerintah Australia," tuturnya.

Untuk diketahui, Mekanisme pencabutan paspor diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Dalam Pasal 31 ayat (2) disebutkan menteri luar negeri atau pejabat imigrasi berwenang mencabut paspor.

Secara eksplisit tata cara pencabutan atau penarikan paspor diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 8 Tahun 2014 tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor. Tata cara ini tertuang dalam Pasal 25 sampai Pasal 29. (mhf/gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan 15 tersangka dan 1 orang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.


Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Harta 35 Pejabat Digarap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan memeriksa harta kekayaan 35 penyelenggara negara se-Provinsi Sulawesi Selatan (Sulsel).


Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Satu unit mobil merek Nissan Terra bernopol B 1 RI berisi senjata tajam berupa dua bilah parang dan nomor polisi palsu ditemukan terparkir di lobby Hotel Raffle


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Sakit Hati Diputus, Foto Syur Mantan Disebar di Facebook

Warga Jalan Cerme Kelurahan Sidanegara Kecamatan Cilacap Selatan berinisial S (44) nekat menyebarkan foto tak senonoh mantan pacarnya, setelah diputus.


Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Seseorang pengusaha asal Makassar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam Polisi Harus Dibawa ke Pengadilan Umum

Enam anggota Polres Kendari, Sulawesi Tenggara (Sultra) menjalani proses sidang disiplin. Mereka disidang karena melanggar standar operasional prosedur (SOP).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!