Kriminal
Share this on:

Jika Terbukti Korupsi, Najib Razak Bisa Dipenjara Seabad

  • Jika Terbukti Korupsi, Najib Razak Bisa Dipenjara Seabad
  • Jika Terbukti Korupsi, Najib Razak Bisa Dipenjara Seabad

KUALA LUMPUR - Kasus dugaan korupsi yang menimpa mantan Perdana Menteri Malaysia Najib Razak mulai disidangkan, Rabu (3/4) lalu, di Kuala Lumpur. Mantan orang nomer satu di Malaysia itu terancam hukuman penjara 100 tahun, jika terbukti bersalah.

Najib diajukan ke pengadilan dengan dakwaan penyalahgunaan dana miliaran dolar dari Badan Investasi Negara 1MDB. Pihak penuntut mengenakan pasal-pasal pidana pencucian uang, penyalahgunaan kekuasaan dan menyalahgunakan kepercayaan rakyat.

Secara keluruhan, Najib dikenai 42 dakwaan dan bila dinyatakan bersalah atas semua dakwaan, dia bisa dijatuhi hukuman lebih dari 100 tahun penjara. Dalam persidangan hari Rabu, Najib akan didakwa dengan tujuh tuduhan yang berhubungan dengan pemindahan dana 14 juta dolar Australia (sekitar Rp140 miliar) ke rekening pribadinya.

Menurut tim pengacaranya, pihak penuntut telah menyerahkan dokumen setebal tiga ribu halaman kepada pihak pengacara Najib sebelum sidang dimulai. Najib sendiri diperkirakan tidak akan hadir di pengadilan. Sidang ini merupakan yang pertama dari rangkaian persidangan yang akan dilakukan.

Dapat diketahui, dana 1MDB didirikan oleh Najib di tahun 2009 sebagai sarana bagi pembangunan ekonomi jangka panjang di Malaysia. Namun kurang dari sepuluh tahun keberadaannya, badan tersebut sudah menjadi bagian penyelidikan yang melibatkan enam negara karena tuduhan pencucian uang dan penyalahgunaan dana.

Gugatan sipil yang diajukan oleh Kementerian Kehakiman Amerika Serikat menyebutkan, penyalahgunaan dana hampir 6,3 miliar dolar Australia (Rp6,3 triliun). Skandal ini menjadi salah satu penyebab kekalahan Najib Razak dalam pemilu di Malaysia bulan Mei tahun lalu.

Mahathir Mohamad yang pernah menjadi Perdana Menteri selama 22 tahun sebelum pensiun di tahun 2003, kemudian kembali lagi ke kancah politik dan mengalahkan partai UMNO yang dipimpin Najib.

Di usia 94 tahun, Mahathir dilantik menjadi PM dan langsung melakukan penyelidikan terhadap Najib dan pihak lainya yang dianggap bertangguing jawab atas dana 1MDB.

Jaksa penuntut menuduh Najib menggunakan posisinya sebagai PM untuk mendapatkan dana 793 juta dolar Australia dari 1MDB antara tahun 2011 sampai 2014 dan memindahkan sedikitnya 14 juta dolar Australia ke rekening pribadinya.

Departemen Kehakiman AS juga menuduh dana sebesar 936 juta dolar Australia dari 1MDB secara keseluruhan masuk ke rekening pribadi Najib. Mantan PM berusia 65 tahun tesebut dilarang meninggalkan Malaysia setelah kalah di pemilu bulan Mei, sebelum kemudian ditahan sejak bulan Juli.

Di hari-hari menjelang penahanannya, pihak berwenang menyita uang tunai, perhiasan, tas mahal dan jam tangan mewah yang secara keseluruhan bernilai 370 juta dolar Australia.

Namun, Najib berulang-ulang membantah melakukan kesalahan. Dia mengaku tidak bersalah atas semua tuduhan itu dan menyebut dirinya sebagai korban dari pemerintah yang hendak melakukan balas dendam.

Menurut Najib, uang yang ada di rekening pribadinya berasal dari Arab Saudi dan hampir semua dana tersebut sudah dikembalikan. (zul/der/abc/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Bupati Bengkalis Tersangka Suap Proyek Jalan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Bupati Bengkalis Amiril Mukminin sebagai tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi.


Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Kinerja KPK Terbentur Kasus-kasus Mangkrak

Hingga kini masih ada juga beberapa kasus yang masih mangkrak atau belum terselesaikan dengan baik oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)..


Idrus Marham Kembali Diperiksa

Idrus Marham Kembali Diperiksa

Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap kesepakatan kontrak kerja sama PLTU Riau-1.


KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap

KPK Perpanjang Penahanan Tiga Tersangka Suap

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memperpanjang penahanan tiga tersangka kasus suap terkait pinjaman daerah Kabupaten Lampung Tengah.


Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Tiga Kasus Dugaan Korupsi Mangkrak, KPK Digugat

Lebih dari dua tahun, tiga kasus dugaan korupsi yang ditangani Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mangkrak tanpa ada kejelasan.


Bupati Jepara Ditahan, Ketua DPRD Tulungagung Tersangka

Bupati Jepara Ditahan, Ketua DPRD Tulungagung Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Ketua DPRD Kabupaten Tulungagung 2014-2019 Supriyono (SPR), kemarin (13/5).


Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

Penuntasan Kasus BLBI Tak Tentu Arahnya

Indonesia Corruption Watch (ICW) menyoroti kasus dugaan korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (SKL BLBI).


Tersangka Korupsi Alsintan Masih Gelap

Tersangka Korupsi Alsintan Masih Gelap

Penetapan tersangka kasus dugaan korupsi penyimpangan pengadaan alat dan mesin pertanian (alsintan) 2015 lalu belum jelas.


Rabu Lusa, KPK Akan Periksa Ignasius Jonan

Rabu Lusa, KPK Akan Periksa Ignasius Jonan

Lantaran Dirut PLN (nonaktif) Sofyan Basir, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ignasius Jonan harus berurusan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KP


Swastanisasi Air Berpotensi Munculkan Kerugian Negara

Swastanisasi Air Berpotensi Munculkan Kerugian Negara

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengendus adanya kerugian negara di balik perjanjian swastanisasi air..



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!