Kriminal
Share this on:

Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

  • Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi
  • Jokowi Tak Bermaksud Lupakan Penindakan Korupsi

JAKARTA - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menilai Presiden Joko Widodo (Jokowi) tidak melupakan penindakan korupsi. Hal ini dikatakannya terkait pernyataan Jokowi yang menegaskan ukuran kinerja pemberantasan korupsi harus diubah dalam pidato kenegaraannya di hadapan sidang tahunan MPR bersama DPR dan DPD, Jumat (16/8) kemarin.

Menurut Agus, pidato Jokowi bukan berarti bermaksud melupakan penindakan terhadap tindak pidana korupsi. Melainkan dalam waktu yang bersamaan juga menekankan upaya pencegahan agar memaksimalkan penyelamatan aset negara.

"Itu (pencegahan) juga perlu menjadi ukuran kita. Oleh karena itu, dalam hal ini mungkin orientasi kita sedikit dibagi," ujar Agus di Jakarta, Minggu (18/8).

Agus pun mengatakan, berdasarkan pidato Jokowi, nantinya lembaga antirasuah akan menyertakan hasil pencegahan untuk dipublikasikan serta saat melaporkan hasil kinerja mereka ke presiden. Ia meyakini, jajarannya yang berada di Deputi Bidang Pencegahan telah bekerja secara maksimal.

Agus juga menilai, pernyataan Jokowi yang menekankan upaya pencegahan dalam pemberantasan korupsi memiliki makna baik. Untuk itu, ia menegaskan akan memperbaiki mekanisme pencegahan agar lebih terarah demi memaksimalkan potensi penyelamatan aset negara.

"Jadi nanti yang kita laporkan bukan hanya hasil penindakan tetapi juga hasil dari pencegahan karena saya yakin teman-teman di pencegahan telah melakukan banyak hal baik. Pencegahan yang kami lakukan kemudian menghasilkan potensi berapa itu perlu diukur," jelas Agus.

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan ukuran kinerja para penegak hukum dan HAM harus diubah. Termasuk kinerja pemberantasan korupsi. Ia menilai, jumlah kasus yang ditindak serta pelaku yang dipenjarakan bukan satu-satunya tolok ukur dari keberhasilan pengungkapan kasus.

"Penegakan hukum yang keras harus didukung.Penegakan HAM yang tegas harus diapresiasi tetapi keberhasilan para penegak hukum bukan hanya diukur dari berapa kasus yang diangkat dan bukan hanya berapa orang dipenjarakan," kata Jokowi dalam pidatonya di hadapan sidang paripurna MPR bersama DPR dan DPD.

Ia menegaskan, keberhasilan tersebut juga harus diukur berdasarkan upaya pencegahan, analisa potensu pelanggaran hukum, serta potensi kerugian negara. "Ini perlu kita garisbawahi. Oleh sebab itu manajemen tata kelola serta sistem lah yang harus dibangun," ucap Jokowi. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Usut Suap sang Bupati, KPK Geledah 13 Lokasi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah 13 lokasi di Kabupaten Lampung Utara.


Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Ancaman Pembunuhan Pejabat Itu Terbukti

Publik dikejutkan oleh aksi penusukan Menkopolhukam Wiranto oleh orang tak dikenal di Alun-alun Menes, Kabupaten Pandeglang, Banten, Kamis (10/10) kemarin.


KPK Periksa Eni Saragih Lagi

KPK Periksa Eni Saragih Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali memeriksa mantan Ketua Komisi VII DPR Eni Maulani Saragih sebagai saksi kasus dugaan suap, Kamis (10/10) kemarin.


Habib Novel dan Pengurus DKM Diperiksa Hingga Malam

Habib Novel dan Pengurus DKM Diperiksa Hingga Malam

Polda Metro Jaya terus mengembangkan kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng di Masjid Al-Falah Pejompongan, Tanah Abang, Jakarta Pusa


Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejagung Akan Terlibat Mulai Perencanaan Ibu Kota Baru

Kejaksaan Agung (Kejagung) tak lagi sekadar menunggu, tetapi terlibat sejak awal dalam proses pembangunan Ibu Kota baru.


Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima titik di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) digeledah Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Rabu (9/10) kemarin.


Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Jaksa Diminta Terbitkan Sprindik Baru Pembobol Bank Mandiri

Mahkamah Agung menolak kasasi tim jaksa penuntut umum pada Kejaksaan Negeri Bandung terkait kasus korupsi pembobolan Bank Mandiri oleh PT Tirta Amarta Bottling


21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

21 Unit Kapal Asing Ditenggelamkan

Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) memang tak bisa ditawar dalam urusanpencurian ikan di laut Indonesia.


Delapan Penculik dan Penganiaya Relawan Jokowi Ditangkap

Delapan Penculik dan Penganiaya Relawan Jokowi Ditangkap

Delapan pelaku penculikan dan penganiayaan terhadap relawan Jokowi diamankan jajaran Ditreskrimum Polda Metro Jaya.


Gratifikasi Sunjaya Diduga Ngalir ke PDIP

Gratifikasi Sunjaya Diduga Ngalir ke PDIP

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mendalami dua gratifikasi yang diduga diterima mantan Bupati Cirebon Sunjaya Purwadisastra.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!