Kriminal
Share this on:

Judul Majalah Tempo Edisi Tim mawar dan Rusuh Sarinah Dianggap Beropini

  • Judul Majalah Tempo Edisi Tim mawar dan Rusuh Sarinah Dianggap Beropini
  • Judul Majalah Tempo Edisi Tim mawar dan Rusuh Sarinah Dianggap Beropini

JAKARTA - Perkara Majalah Tempo edisi Tim Mawar dan Rusuh Sarinah diharapkan selesai dengan keluarnya rekomendasi Dewan Pers. Pemimpin Redaksi Koran Tempo Budi Setyarso menegaskan Dewan Pers merupakan tempat paling tepat untuk menyelesaikan sengketa pemberitaan.

"Karena itu, semestinya selesai setelah ada rekomendasi dan tidak ada upaya hukum," tutur Budi Setyarso, kemarin (14/7) kemarin.

Ia menegaskan Dewan Pers menganggap tulisan yang dipersoalkan telah memenuhi kaidah pers, yakni klarifikasi, verifikasi dan memberi kesempatan konfirmasi kepada objek tulisan. Hanya penggunaan judul "Tim Mawar dan Rusuh Sarinah" yang diputus melanggar kode etik jurnalistik karena memuat opini yang menghakimi serta berlebihan karena Tim Mawar yang terlibat penculikan aktivis 1998 telah bubar.

"Hanya judul Tim Mawar yang oleh Dewan Pers dianggap memuat opini yang menghakimi. Karena itu, kami memenuhi rekomendasi Dewan Pers agar Tempo memuat hak jawab pengadu," kata Budi Setyarso.

Terpisah, kuasa hukum Mantan Komandan Tim Mawar Mayjen TNI (Purnawirawan) Chairawan Nusyirwan, Herdiansyah, mengatakan kliennya sudah membuat surat pernyataan keberatan terhadap putusan Dewan Pers. Untuk upaya hukum, ia mengatakan Chairawan belum mengambil keputusan.

"Masih kami pikirkan. Kami lagi kaji dulu," ucap Herdiansyah.

Setelah memutuskan Majalah Tempo melanggar kode etik, Dewan Pers merekomendasikan Majalah Tempo memuat hak jawab Chairawan secara proporsional disertai permintaan maaf pada edisi berikutnya. Selain dimuat dalam majalah edisi berikutnya, berita yang diadukan juga harus dimuat dalam media siber Tempo berupa hak jawab dari Chairawan disertai permintaan maaf yang ditautkan dengan berita yang diadukan.

Keputusan dan rekomendasi tersebut bersifat final dan mengikat secara etik setelah kasusnya diproses berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Pers berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. (ful/zul/fin)


Berita Sejenis

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berk


Tembak Mati 4 KKB, Mabes Polri Apresiasi Polda Aceh

Tembak Mati 4 KKB, Mabes Polri Apresiasi Polda Aceh

Baku tembak antara Polri dan Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Aceh terjadi di Jalan Raya Medan-Banda Aceh, Gampong Keude, Kecamatan Trienggadeng, Kabupaten Pi


Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Uang Suap Nahrawi Mengalir ke Pihak Lain

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami aliran uang suap yang diterima oleh mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi yang diduga ke


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Buronan Korupsi Disparbudpora Pidie Ditangkap

Buronan Korupsi Disparbudpora Pidie Ditangkap

Tim Intelijen dan Tim Pidsus Kejaksaan Negeri Pidie, Aceh menangkap buronan H. Arifin bin Rahmad, Rabu (18/9) lalu.


Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Korporasi Tersangka Karhutla Bakal Dijerat Pasal Berlapis

Mabes Polri mengungkapkan penegakan hukum terhadap para pelaku pembakaran hutan dan lahan (karhutla) menjadi fokus kepolisian.


Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Tersangkakan Menpora, Tak Ada Muatan Politis

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membantah penetapan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nahrawi sebagai tersangka kasus dugaan suap dana hibah KONI be


Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Terlibat Kasus Curanmor, Otak Kerusuhan Papua Ditangkap

Tim gabungan Polda Papua kembali meringkus diduga dalang atau aktor intelektual kasus kerusuhan yang terjadi di Tanah Papua, beberapa waktu lalu.


ICW Siapkan Judicial Review ke MK

ICW Siapkan Judicial Review ke MK

Pemerintah dan DPR RI mempersilakan masyarakat yang tidak puas atas revisi UU Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK, dapat menggugatnya ke Mahkamah Konstitusi (MK).


Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Analisis UU Baru, KPK Bentuk Tim Transisi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membentuk Tim Transisi untuk menganalisis materi hasil revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!