Kriminal
Share this on:

Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

  • Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa
  • Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggalakkan sosialisasi program pengawalan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat anggarannya. Bahkan Kejagungsudah memetakan titik lemah perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana desa.

Direktur B pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, M Yusuf mengatakan, pemetaan ini menjadi acuan bagi kejaksaan dalam melakukan pengawalan dana desa. Pengawalan dilakukan sejak tahap perencanaan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

"Asumsi jaksa, dengan naluri penyidikannya, kalau ada terindikasi akan adanya penyelewengan, itu cepat sekali terdeteksi. Kita akan ingatkan sejak dini agar tidak terjadi penyelewengan," kata M Yusuf, Minggu (14/4).

Dia mengatakan dana desa merupakan salah satu implementasi poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. "Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan perhatian besar Pemerintah dalam membangun desa sebagai Pemerintah asli masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019 ini dana desa mencapai Rp70 triliun," jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Yusuf, perlu diimbangi dengan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, ketidakpahaman para kepala desa terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. "Yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para kepala desa," ujarnya.

Dia juga memaparkan, beberapa potensi permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan, antara lain di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa.

Antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri secara kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses Kepala Desa. Di tahap pemanfaatan, antara lain mark up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tahap pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. "Laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi," katanya.

Dia juga menegaskan hal yang berkaitan dengan dana desa ini telah disampaikan saat acara sosialisasi dana desa yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kejaksaan Agung, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu saat mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka . "Ini bukti dan wujud kejaksaan untuk melakukanpengawalan dana desa," tutupnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pengawalan dana desa oleh Kejaksaan merupakan langkah tepat melakukan pencegahan penyelewengan dana desa. "Ini sangat baik langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran," katanya.

Selain itu, kata Boyamin, sejak dana desa digulirkan pemerintah diduga masih banyak penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Pasalnya banyak kasus hukum yang menjerat para Kepala Desa terkait penggunaan dana desa. "Di daerah banyak kasus dana desa kan, ini terjadi karena kepala desanya tidak paham soal penggunaan dana desa, jadi mereka mengambil keputusan yang berujung melanggar hukum," jelasnya.

Karena itu, langkah kejaksaan memberikan pengawalan dana desa dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pengucuran anggaran sangat tepat untuk mengantisipasi pelanggaran hukum. "Ini sudah bagus, hanya saja jangan sampai ada kongkalikong antar jaksa yang mengawal dengan kepala desa," tutupnya. (lan/fin/zul/wsa)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Balita Diculik lalu Diajak Mengemis
Balita Diculik lalu Diajak Mengemis

Berita Sejenis

KPK Kuatkan Alat Bukti Gelontoran Rp11,5 Miliar untuk Aspri Menpora

KPK Kuatkan Alat Bukti Gelontoran Rp11,5 Miliar untuk Aspri Menpora

Menjerat pelaku lain dalam perkara suap dana hibah pengawasan dan pendampingan (wasping) Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bukan hal gampang.


JPU KPK: Imam Nahrowi Terlibat Permufakatan Jahat

JPU KPK: Imam Nahrowi Terlibat Permufakatan Jahat

Drama kasus dana hibah KONI kemarin (9/5) berlanjut di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.


KPK Harus Telusuri Biaya Umrah Menpora Imam Nahrawi

KPK Harus Telusuri Biaya Umrah Menpora Imam Nahrawi

KPK diminta menindaklanjuti pengakuan Menpora Imam Nahrawi yang menggunakan anggaran kemenpora untuk umrah secara rombongan.


Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

Keputusan MA Bebaskan Dahlan Iskan Sudah Final

Kejagung memilih diam saat disinggung penolakan permohonan kasasi Jaksa atas Dahlan Iskan dalam kasus korupsi aset PT Panca Wira Usaha (PWU).


MA Kuatkan Putusan Bebas Dahlan Iskan

MA Kuatkan Putusan Bebas Dahlan Iskan

Pekan lalu (22/4), Mohamad Askin, Leopold Luhut Hutagalung, dan Surya Jaya sebagai hakim agung memutus perkara kasasi yang diajukan oleh jaksa penuntut umum Kej


Indonesia Minta Jaksa Malaysia Banding

Indonesia Minta Jaksa Malaysia Banding

Pemerintah Indonesia meminta jaksa penuntut umum dalam kasus kematian Adelina Sau mengajukan banding.


Blak-blakan, Bowo Mengaku Terima Dana dari Menteri

Blak-blakan, Bowo Mengaku Terima Dana dari Menteri

Tersangka kasus dugaan suap Bowo Sidik Pangarso mengaku menerima dana Rp2 miliar dari Menteri Perdagangan Enggartiasto Lukita.


KPK Eksekusi Mantan Anggota DPRD Sumut

KPK Eksekusi Mantan Anggota DPRD Sumut

Tim jaksa eksekutor KPK mengeksekusi mantan Anggota DPRD Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Sonny Firdaus, ke Lapas Tanjung Gusta, Medan.


 Sedang Santap Mi Ayam, Pria Kejang-kejang lalu Meninggal Dunia

Sedang Santap Mi Ayam, Pria Kejang-kejang lalu Meninggal Dunia

Maut bisa datang di mana saja dan kapan saja. Seperti dialami Rudi Hendrawan (44), warga Perum Armada Village RT 5 RW 5 Desa Danurejo, Mertoyudan, Magelang.


Tiga Tersangka Suap Dana Hibah KONI Segera Disidang

Tiga Tersangka Suap Dana Hibah KONI Segera Disidang

Penyidikan kasus penyaluran bantuan Kemenpora ke KONI untuk tiga tersangka penerima suap telah selesai.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!