Kriminal
Share this on:

Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

  • Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa
  • Kades Diminta Hati-hati, Dana Desa Dikawal Jaksa

JAKARTA - Kejaksaan Agung (Kejagung) terus menggalakkan sosialisasi program pengawalan dana desa yang setiap tahunnya terus meningkat anggarannya. Bahkan Kejagungsudah memetakan titik lemah perencanaan, pengelolaan, dan penyaluran dana desa.

Direktur B pada Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Kejaksaan Agung, M Yusuf mengatakan, pemetaan ini menjadi acuan bagi kejaksaan dalam melakukan pengawalan dana desa. Pengawalan dilakukan sejak tahap perencanaan untuk menghindari terjadinya penyalahgunaan dan penyelewengan.

"Asumsi jaksa, dengan naluri penyidikannya, kalau ada terindikasi akan adanya penyelewengan, itu cepat sekali terdeteksi. Kita akan ingatkan sejak dini agar tidak terjadi penyelewengan," kata M Yusuf, Minggu (14/4).

Dia mengatakan dana desa merupakan salah satu implementasi poin ketiga Nawacita pemerintahan Jokowi-Jusuf Kalla. Yaitu Membangun Indonesia dari Pinggiran dengan Memperkuat Daerah-Daerah dan Desa dalam Kerangka Negara Kesatuan. "Alokasi dana desa yang dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan menunjukkan perhatian besar Pemerintah dalam membangun desa sebagai Pemerintah asli masyarakat Indonesia. Pada tahun 2019 ini dana desa mencapai Rp70 triliun," jelasnya.

Berkaitan dengan hal tersebut, lanjut Yusuf, perlu diimbangi dengan pemahaman para kepala desa dan aparat pemerintah daerah dalam mengelola dana desa, serta penguatan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, desa, dan aparat penegak hukum.

Menurutnya, ketidakpahaman para kepala desa terkait prinsip-prinsip pertanggungjawaban keuangan negara pada gilirannya dapat menimbulkan konflik di tengah masyarakat. "Yang tidak jarang pada akhirnya bermuara pada permasalahan hukum yang menyeret para kepala desa," ujarnya.

Dia juga memaparkan, beberapa potensi permasalahan hukum dalam pendistribusian dan pemanfaatan dana desa yang sering ditemui di lapangan, antara lain di tahap pendistrisbusian dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Kepala Desa.

Antara lain adanya pemotongan, proyek-proyek pesanan, hanya dibagikan kepada para pendukung bupati/partai politik tertentu.

Di tahap pengelolaan, antara lain dana desa dikelola sendiri secara kepala desa tanpa melibatkan masyarakat dan pemangku kepentingan di desa, atau hanya melibatkan kepentingan tim sukses Kepala Desa. Di tahap pemanfaatan, antara lain mark up biaya honorarium, proyek fiktif, pengurangan volume pekerjaan, proyek asal jadi atau tidak sesuai kebutuhan masyarakat.

Di tahap pertanggungjawaban keuangan, antara lain keterlambatan penyampaian laporan pertanggungjawaban. "Laporan pertanggungjawaban tanpa dilengkapi bukti dan dokumentasi," katanya.

Dia juga menegaskan hal yang berkaitan dengan dana desa ini telah disampaikan saat acara sosialisasi dana desa yang diselenggarakan Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) bersama Kejaksaan Agung, di Makassar, Sulawesi Selatan, beberapa waktu lalu saat mewakili Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) Jan S Maringka . "Ini bukti dan wujud kejaksaan untuk melakukanpengawalan dana desa," tutupnya.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman mengatakan, pengawalan dana desa oleh Kejaksaan merupakan langkah tepat melakukan pencegahan penyelewengan dana desa. "Ini sangat baik langkah pencegahan korupsi dan penyalahgunaan anggaran," katanya.

Selain itu, kata Boyamin, sejak dana desa digulirkan pemerintah diduga masih banyak penggunaan dana desa yang tidak tepat sasaran. Pasalnya banyak kasus hukum yang menjerat para Kepala Desa terkait penggunaan dana desa. "Di daerah banyak kasus dana desa kan, ini terjadi karena kepala desanya tidak paham soal penggunaan dana desa, jadi mereka mengambil keputusan yang berujung melanggar hukum," jelasnya.

Karena itu, langkah kejaksaan memberikan pengawalan dana desa dari mulai perencanaan hingga pelaksanaan pengucuran anggaran sangat tepat untuk mengantisipasi pelanggaran hukum. "Ini sudah bagus, hanya saja jangan sampai ada kongkalikong antar jaksa yang mengawal dengan kepala desa," tutupnya. (lan/fin/zul/wsa)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya

Balita Diculik lalu Diajak Mengemis
Balita Diculik lalu Diajak Mengemis

Berita Sejenis

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus Menu Makanan Youtuber Rius Vernandes Diminta Damai

Kasus menu makanan yang ditulis pihak maskapai Garuda Indonesia berujung masalah hukum diminta diselesaikan secara kekeluargaan.


Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

Diragukan Keamanannya, Amerika Selidiki Viralnya Aplikasi FaceApp

FBI dan Komisi Perdagangan Federal (FTC) diminta melakukan penyelidikan keamanan dan privasi nasional pada FaceApp,


Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Terkait Suap Idrus Marham ke Pengawal Tahanan, KPK Harus Evaluasi Diri

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta berbenah. Menjadi lembaga antirasuah bukan berarti tak ada pengawasan dari instansi lain.


Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Jaksa Agung Tak Mau Ambil Pusing soal Unsur Jaksa di Capim KPK

Polemik unsur Kejaksaan dan Polri dalam mengikuti seleksi calon pimpinan KPK masih terus memanas.


Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polisi Pertimbangkan Penangguhan Penahanan Habil Marati

Polri tengah mempertimbangkan penangguhan penahanan Habil Marati, tersangka kasus makar yang dituding berperan sebagai penyandang dana.


Jaksa Agung Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Jaksa Agung Tunda Eksekusi Baiq Nuril

Jaksa Agung HM Prasetyo menyerahkan dokumen penundaan eksekusi yang ditandatanginya bersama berbagai pihak sebagai bentuk dukungan dalam mencari rasa keadilan.


Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Jaksa Terbaik Malah Dibui Empat Tahun

Majelis hakim Pengadilan Tipikor PN Jakarta Pusat menjatuhkan vonis 4 tahun penjara kepada mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku, Chuck Suryosempeno, Rabu (10/7


Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Jaksa Terima Pelimpahan Berkas Kivlan Zen

Berkas perkara Kivlan Zein dalam kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api tengah akhirnya dilimpahkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.


Terkait Eksekusi Baiq Nuril, Jaksa Agung Tak Mau Buru-buru

Terkait Eksekusi Baiq Nuril, Jaksa Agung Tak Mau Buru-buru

Usaha Baiq Nuril, terpidana kasus pelanggaran Undang-Undang ITE, sedikit demi sedikit menemui titik terang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!