Kriminal
Share this on:

Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

  • Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah
  • Kantor Dinas Pertanian dan BPKAD Mojokerto Digeledah

JAKARTA - Jaksa Penyidik Kejaksaan Negeri Kabupaten Mojokerto mengembangkan hasil penyidikan dugaan tindak pidana korupsi Pembangunan Irigasi Air Tanah Dangkal/Sumur Dangkal Pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2016. Hal ini dilakukan berdasarakan surat perintah penyidikan Nomor: PRINT 1520/M.5.23/Fd.1/07/2019 tanggal 22 Juli 2019.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung, Dr. Mukri mengatakan Jaksa Penyidik melakukan penggeledahan ke sejumlah tempat yang diduga berkaitan dengan penyidikan kasus tersebut.

Dengan berbekal surat perintah penggeledahan nomor: PRINT-1253/M.5.23/Fd.1/07/2019 dan Surat Penetapan Penggeledahan Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Surabaya, nomor: 15/VIII/PEN.PID.SUS/2019/PN.SBY dilakukan penggeledahan di kantor Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DISPERTA), Selasa (17/9) kemarin.

"Selain itu, penggeledahan kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Pemerintah Kabupaten Mojokerto," katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Selasa (17/9).

Dari hasil penggeledahan tersebut, kata Mukri, Jaksa Penyidik membawa beberapa dokumen dokumen yang terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dalam kegiatan pembangunan irigasi air tanah dangkal/sumur dangkal pada Dinas Pertanian Kabupaten Mojokerto tahun anggaran 2016 untuk kepentingan penyidikan perkaranya.

"Dilakukan penyitaan untuk kepentingan penyidikan," tutupnya.

Diketahui, Proyek pembangunan irigasi air tanah dangkal tahun 2016 ini bersumber dari Dana Alokasi Khusus (DAK) tahun 2016 dengan pagu anggaran mencapai Rp4.389.000.000 (empat miliar tiga ratus delapan puluh sembilan juta rupiah) yang terbagi 5 paket yang tersebar di 10 Kecamatan di Kabupaten Mojokerto dengan jumlah irigasi tanah dangkal yang rencananya dibangun sebanyak 38 titik namun hanya terealisasi 37 titik dengan tujuan untuk membantu kelompok tani dalam hal irigasi di saat sedang musim kemarau sehingga hasil panen diharapkan dapat mencapai 3 (tiga) kali dalam setahun.

Adapun nilai kontrak proyek tersebut senilai Rp3.709.596.000 (tiga miliar tujuh ratus sembilan juta lima ratus sembilan puluh enam ribu rupiah) yang diduga terdapat perbuatan melawan hukum dan kerugian negara dalam hal pengerjaannya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Bawaslu Minta Regulasi Baru soal Pilkada

Regulasi pengawasan dan peradilan pada Pemilihan Kepala Daerah (PIlkada) jadi sorotan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu).


Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Usut Kasus Ninoy, Polisi Tetapkan 15 Tersangka

Polda Metro Jaya menetapkan 15 tersangka dan 1 orang masuk daftar pencarian orang (DPO) atas kasus penculikan dan penganiayaan relawan Jokowi, Ninoy Karundeng.


Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Mobil Penuh Senjata Masih Diselidiki

Satu unit mobil merek Nissan Terra bernopol B 1 RI berisi senjata tajam berupa dua bilah parang dan nomor polisi palsu ditemukan terparkir di lobby Hotel Raffle


Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!