Kriminal
Share this on:

Kapolri Rotasi Lima Jenderal

  • Kapolri Rotasi Lima Jenderal
  • Kapolri Rotasi Lima Jenderal

JAKARTA - Lima perwira tinggi (Pati) Polri mendapat tugas dan jabatan baru dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Dari lima nama tersebut tak ada nama Kapolda Sumatera Selata (Sumsel) Irjen Pol Firli Bahuri yang baru terpilih sebagai Ketua KPK.

Kapolri Jenderal Tito Karnavian memimpin upacara serah terima jabatan atau sertijab terhadap lima Pati di Gedung Rupatama, Mabes Polri, Jumat (13/9). Lima jabatan Pati Polri yang dirotasi itu, yaitu Kepala Pusat Kedokteran dan Kesehatan (Kapusdokkes) Polri, Kepala Divisi Hukum, Kepala Divisi Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK), Kapolda Nusa Tenggara Timur (NTT) sampai Kapolda Sulawesi Selatan (Sulsel).

Sesuai dengan telegram Kapolri yang ditandatangani As SDM Kapolri Irjen Eko Indra Heri nomor Nomor ST/2316/IX/KEP./2019 tertanggal Senin 2 Agustus 2019, Brigjen Musyafak dipromosikan sebagai Kapusdokkes Polri menggantikan Irjen Pol Farley Helfrich Arthur Tampi yang dimutasi menjadi Analis Kebijakan Utama Pusdokkes Polri.

Selanjutnya, jabatan Kepala Rumah Sakit Polri yang ditinggalkan Brigjen Pol Musyafak diisi oleh Kombes Rusdianto yang sebelumnya menjabat Sespusdokkes Polri. Sementara, Irjen Raja Erizman yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda NTT, digantikan oleh Irjen Hamidin yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolda Sulsel.

Irjen Pol Raja Erizman sendiri menjabat sebagai Kepala Divisi TIK Polri. Sedangkan posisi Kapolda Sulsel yang ditinggalkan Irjen Hamidin diisi oleh Irjen Mas Guntur Laupe yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Divisi Hukum Polri.

Kemudian, Pati Polri berikutnya yang dirotasi adalah Irjen Pol Prasta Wahyu Hidayat yang sebelumnya menjabat Kepala Divisi TIK Polri, kini menjabat sebagai Kasespim Lemdiklat Polri. Terakhir, jabatan Kepala Divisi Hukum Polri saat ini diisi oleh Irjen Rudy Heriyanto Adi Nugroho, yang sebelumnya menjabat Widyaiswara Utama Sespim Lemdiklat Polri.

Soal jabatan Kapolda Sumatera Selatan yang diisi oleh Irjen Pol Firli Bahuri tidak masuk dalam surat telegram Kapolri untuk dirotasi, setelah jendral bintang dua itu terpilih menjadi Ketua KPK periode 2019- 2023 melalui rapat pleno Komisi III DPR RI, Jumat (13/9), pukul 01.00 WIB.

Karopenmas Divisi Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengatakan, pihaknya belum mengetahui secara pasti terkait mekanisme untuk Irjen Pol Firli sebagai Kapolda Sumatera Selatan. Sebab, mutasi jabatan ada mekanisme yang harus ditempuh.

"Saya belum mengetahui terkait jabatan itu, nanti saya tanyakan ke SDM dulu ya mekanismenya. Jadi, apakah beliau langsung ada pengganti nanti atau tidak, dan siapa penggantinya, menunggu sampai dengan menjelang pelantikan, karena itu ada mekanismenya, nanti saya tanyain dulu," kata Dedi di Mabes Polri, Jumat (13/9) kemarin.

Sebelumnya, lima nama pimpinan KPK periode 2019-2023 ditetapkan melalui rapat pleno penetapan Pimpinan KPK pada Jumat (13/9/2019) pukul 01.00 WIB dini hari.Keputusan itu diambil setelah 56 anggota Komisi III DPR RI melakukan uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test terhadap 10 calon pimpinan KPK pada Rabu (11/9) dan Kamis (12/9).

Berdasarkan hasil voting, Kapolda Sumsel Irjen Firli Bahuri meraih 56 suara alias menang total dan ditetapkan sebagai ketua KPK. Disusul Alexander Marwata (53 suara), Nurul Ghufron (51 suara), Nawawi Pomolango (50 suara), dan Lili Pintauli Siregar (44 suara). Keempatnya jadi wakil ketua KPK.

Mereka berlima menyingkirkan nama Luthfi Jayadi Kurniawan (7 suara), Sigit Danang Joyo (19 suara), Johanis Tanak (0 suara), Roby Arya (0 suara), dan I Nyoman Wara (0 suara). Selanjutnya, hasil rapat pleno penetapan capim KPK ini akan dibawa ke rapat paripurna DPR RI yang akan digelar pekan depan. (mhf/gw/fin)

Berita Sebelumnya

WNI Diperkosa di Malaysia
WNI Diperkosa di Malaysia

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Dugaan Suap Kalapas Sukamiskin, Lima Tersangka Ditangkap KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka kasus dugaan suap pemberian fasilitas atau perizinan keluar Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Klas I


Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Wali Kota Medan Tersangka Jual Beli Jabatan

Tiga dari lima orang yang terjaring Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ditetapkan sebagai tersangka.


Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima Titik di Lampung Utara Digeledah KPK

Lima titik di Kabupaten Lampung Utara (Lampura) digeledah Komisi Pemberantaan Korupsi (KPK), Rabu (9/10) kemarin.


Lima Tersangka Rusuh Wamena Ditangkap

Lima Tersangka Rusuh Wamena Ditangkap

Polri menangkap lima tersangka kerusuhan di Wamena, Papua, Rabu (26/9) lalu. Kelima tersangka kebanyakan berasal dari dari luar Wamena.


Kapolri Tutup Mulut Soal Rotasi Tiga Kapolda

Kapolri Tutup Mulut Soal Rotasi Tiga Kapolda

Kapolri Jenderal Tito Karnavian melantik tiga kapolda baru melalui proses serah terima jabatan (sertijab) di Ruang Rupatama Mabes Polri, Senin (30/9) kemarin.


Suap Dirut Perindo, KPK Cegah Dua Orang

Suap Dirut Perindo, KPK Cegah Dua Orang

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengirimkan surat permohonan pencegahan ke luar negeri kepada Direktorat Jenderal (Ditjen) Imigrasi Kemenkumham terhadap dua


KPK Perdalam Perkara Sunjaya

KPK Perdalam Perkara Sunjaya

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah melakukan pengembangan perkara suap rotasi, mutasi, dan promosi jabatan di Pemerintah Kabupaten (Pemkab Cirebon).


Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Sikap PBB Terhadap Veronika Koman Tak Berimbang

Perutusan Tetap Republik Indonesia (PTRI) Jenewa menilai, pernyataan sikap lima pelapor khusus hak asasi manusia (HAM) Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terkait


228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

Ancaman Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang tidak mampu menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menang



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!