Kriminal
Share this on:

Kapolri Tolak Pembentukan TGPF 21 Mei

  • Kapolri Tolak Pembentukan TGPF 21 Mei
  • Kapolri Tolak Pembentukan TGPF 21 Mei

JAKARTA - Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian dengan tegas menolak pembentukan tim gabungan pencari fakta (TGPF) mengenai kerusuhan 21-22 Mei. Hal tersebut dilontarkan Tito terkait desakan agar pemerintah membentuk TGPF yang salah satunya datang dari Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo Subianto-Sandiaga Uno.

Tito mengatakan lebih memilih bekerjasama dengan Komisi Nasional (Komnas) Hak Asasi Manusia (HAM) dibanding pembentukan TGPF. Terlebih, Polri juga telah membentuk tim yang dipimpin Irwasum untuk menelusuri ada-tidaknya pelanggaran HAM oleh aparat dalam kasus tersebut.

"Pertama, sudah ada tim investigasi Polri yang dipimpin langsung oleh orang ketiga di Polri. Ini penting karena unsur internal ini bisa menembus batas-batas dalam institusi sendiri," ujar Tito di kawasan Monas, Kamis (13/6).

Meski demikian, Tito sadar jika tim internal tersebut memiliki kelemahan terjadinya konflik kepentingan. Untuk itu, dia membuka komunikasi dengan Komnas HAM.

"Mungkin kelemahannya dianggap protektif. Karenanya, kami membuka komunikasi dengan Komnas HAM juga. Silakan untuk melakukan. Untuk apa ada TGPF, sudah ada Komnas HAM yang mewrupakan otoritas resmi yang dibentuk oleh UU dan bukan posisinya di bawah presiden, apalagi di bawah Polri," tutur Tito.

Tito pun mengatakan agar seluruh lapisan masyarakat mempercayai Komnas HAM.

"Kita percayakan kepada Komnas Ham dan tim investigasi untuk bisa menembus ke dalam institusi sendiri. Karena TGPF untuk menembus sangat sulit untuk meminta outsider. Tapi insider lebih mudah menembus. Tapi membuka ruang kepada outsider yang merupakan otoritas resmi," sambung Tito.

Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly juga menolak pembentukan TGPF. Dia meminta masyarakat untuk mempercayakan kepada Polri dalam mengusut kasus tersebut.

"Percayakanlah itu pada Polri. Mereka itu profesional. Ada bukti, dijelaskan ke publik, ada konferensi pers, data-datanya lengkap. Jadi saya kira serahkan ke Polri," kata Yasonna di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (13/6).

Soal kredibilitas Polri dalam mengusut kerusuhan 21-22 Mei, Yasonna mengatakan Komisi III DPR selaku mitra kerja Polri bisa mendalaminya. Para anggota Dewan bisa meminta penjelasan lengkap dari Polri.

"Kan nanti yang mengontrol mereka Komisi III, nanti dipanggil DPR. DPR bisa minta penjelasan terang benderang ke Polri," ujar Yasonna. (gw/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

228 Orang dan 5 Korporasi Tersangka Karhutla

Ancaman Kapolri Jenderal Pol Tito Karnavian mencopot Kapolda hingga Kapolsek yang tidak mampu menangani kasus kebakaran hutan dan lahan (karhutla), serta menang


Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Kapolri Rotasi Lima Jenderal

Lima perwira tinggi (Pati) Polri mendapat tugas dan jabatan baru dari Kapolri Jenderal Tito Karnavian.


Sri Bintang Tolak Panggilan Polda Metro Jaya

Sri Bintang Tolak Panggilan Polda Metro Jaya

Aktivis senior Sri Bintang Pamungkas nolak menghadiri panggilan Polda Metro Jaya, Rabu (11/9) kemarin.


Ditetapkan Tersangka Sejak Mei, Bupati Solok Selatan Belum Ditahan KPK

Ditetapkan Tersangka Sejak Mei, Bupati Solok Selatan Belum Ditahan KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Bupati Solok Selatan nonaktif Muzni Zakaria.


Kapolri Larang Aksi Demo di Papua dan Papua Barat

Kapolri Larang Aksi Demo di Papua dan Papua Barat

Aksi massa yang terjadi di Papua dua pekan belakangan berakhir dengan kerusuhan karena banyak ditunggangi berbagai kepentingan.


Sejumlah Guru Besar Kompak Dukung KPK Tolak Capim Bermasalah

Sejumlah Guru Besar Kompak Dukung KPK Tolak Capim Bermasalah

Sejumlah Guru Besar Universitas di Indonesia menyuarakan dukungan terhadap Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Tim Teknis Polri Resmi Bertugas Ungkap Kasus Novel

Tim Teknis Polri Resmi Bertugas Ungkap Kasus Novel

Kapolri Jenderal Tito Karnavian telah menandatangani surat perintah (Sprin) sejumlah anggota yang masuk dalam tim untuk mengungkap kasus penyiraman air keras te


90 Anggota Isi Tim Teknis Kasus Novel

90 Anggota Isi Tim Teknis Kasus Novel

Polri menindaklanjuti rekomendasi Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus Novel Baswedan, yaitu dengan membentuk sebuah tim yang lebih spesifik.


Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Permohonan gugatan Praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen ditolak secara keseluruhan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30


Garap Sidang Kerusuhan 22 Mei, Kejagung Tunjuk 30 Jaksa

Garap Sidang Kerusuhan 22 Mei, Kejagung Tunjuk 30 Jaksa

Kejaksaan Agung melalui Kejaksaan Negeri Jakarta Pusar telah menerbitkan surat perintah penunjukan tim jaksa penuntut umum (JPU).



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!