Kriminal
Share this on:

Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

  • Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA
  • Kasasi Ditolak, Siti Nurbaya Lawan Keputusan MA

JAKARTA - Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya buka suara atas putusan Mahkamah Agung terkait vonis bersalah kasus Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di Kalimantan. Sebelumnya, MA menolak permohonan kasasi Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam kasus kebakaran hutan di Kalimantan, Jumat (19/7) lalu.

MA menguatkan vonis sebelumnya bila pemerintah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga terjadi banyak kebakaran hutan. Siti Nurbaya menjelaskan secara gamblang, bahwa awal mula sejarah gugatan tersebut. Dikatakanya, gugatan tersebut dilandasi kejadian karhutla tahun 2015.

Kejadian yang menghanguskan sekitar 2,6 juta hektare lahan dan hutan itu terjadi kurang dari setahun Jokowi menjabat. Karhutla sebelumnya sudah rutin massif terjadi selama hampir 20 tahun. Waktu baru menjabat, Presiden dan kita semua sebenarnya sudah mengikuti gerak hotspot atau titik apinya dengan turun ke lapangan," paparnya di Jakarta, Sabtu (20/7) kemarin.

Kendati demikian, titik api terus membesar. Karena baru menjabat, presiden bersama Siti Nurbaya melakukan sejumlah langkah evaluasi dan penanganan. "Ternyata banyak yang salah-salah dari yang dulu-dulu, dan Pak Jokowi justru membenahi yang salah-salah itu, jelas Siti.

Ia menuturkan , karhutla dulunya ternyata disebabkan persoalan berlapis di tingkat tapak. Mulai dari lemahnya regulasi, sampai pada oknum masyarakat hingga korporasi yang sengaja membakar atau lalai menjaga lahan mereka.

"Ada konsensi buka lahan pakai kontraktor dengan menyuruh rakyat untuk bakar, setelah itu mereka lari. Itu memang terjadi dan terus terjadi berulang," jelasnya.

Sebelum ia menjabat, sambungnya, penegakan hukum penanganan hutan lemah sekali. Tata kelola lahannya pun kacau. "Ada korporasi besar tapi tak punya peralatan pemadaman, penetapan status yang lamban karena kepemimpinan di daerah lemah," akunya.

"Instruksi Presiden Jokowi setelah itu jelas. Perbaiki, benahi, jangan ada kejadian karhutla lagi. Apalagi sampai terjadi asap lintas batas ke negara tetangga," ungkapnya.

Dalam waktu relatif singkat pasca karhutla 2015, di bawah instruksi Presiden Jokowi, dikeluarkan berbagai kebijakan dan langkah koreksi besar-besaran untuk pengendalian karhutla. Di antaranya dengan keluarnya Instruksi Presiden nomor 11/2015 tentang Peningkatan Pengendalian Karhutla, Inpres 8/2018 tentang Moratorium Izin, PP 57 tahun 2016 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2014 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Ekosistem Gambut, hingga pembentukan Badan Restorasi Gambut (BRG).

"Sementara di KLHK, dikeluarkan kebijakan krusial seperti Peraturan Menteri LHK nomor 32/2016 tentang Pengendalian Karhutla, membenahi tata kelola gambut dengan baik dan berkelanjutan dan berbagai kebijakan teknis lainnya," jelas Siti.

Menurutnya, terjadi perubahan paradigma dalam penanganan karhutla. Jika dahulu, penanggulanganya lewat status dari pemerintah daerah, kini penangananya sudah melalui perintah pusat. "Kalau dulu harus menunggu api besar dulu baru dipadamin. Sekarang kita antisipasi dari hulu hingga ke hilir," ungkap Siti.

Pengendalian yang dimaksud mulai dari tahap perencanaan, pencegahan, penanggulangan, pasca kebakaran, koordinasi kerja, hingga pada tahap status kesiagaan. Pengendalian karhutla juga melibatkan TNI/Polri, BNPB, dan lembaga lainnya secara bersama-sama.

KLHK juga menggandeng Majelis Ulama Indonesia (MUI), dengan keluarnya fatwa haram bagi pelaku pembakaran lahan dan hutan. Selain juga meningkatkan kelembagaan dan sumber daya manusia (SDM) Dalkarhutla hingga ke tingkat tapak.

Hal paling krusial lainnya, untuk pertama kali dilakukan penegakan hukum multidoors bagi pelaku pembakar karhutla, yakni dengan langkah hukum pidana, perdata dan administrasi. Langkah hukum ini tidak hanya menyasar perorangan, tapi juga korporasi.

Dalam kurun waktu 2015-2018 lebih hampir 550 kasus dibawa ke pengadilan baik melalui penegakan hukum pidana maupun perdata. 500 perusahaan dikenakan sanksi administratif terkait pelanggaran yang dilakukan, bahkan ada yang dicabut izinnya. Untuk pengamanan kawasan hutan dan sumberdaya kehutanan lebih dari 713 operasi pengamanan dilakukan dengan melibatkan KLHK, Kepolisian, dan TNI.

Kasus karhutla yang berhasil dimenangkan nilainya mencapai Rp18 triliun, dan menjadi nilai terbesar sepanjang sejarah tegaknya hukum lingkungan pasca karhutla 2015. (fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

90 Persen Perkara Pileg Ditolak MK

Dari 260 perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pileg 2019 yang ditangani Mahkamah Konstitusi (MK), lebih dari 90 persen telah ditolak dan tidak diter


Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Polri Apresiasi Hakim Tolak Gugatan Kivlain Zen

Permohonan gugatan Praperadilan tersangka kasus kepemilikan senjata api Kivlan Zen ditolak secara keseluruhan Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Selasa (30


Kejagung Tunggu Putusan Amnesti Baiq Nuril

Kejagung Tunggu Putusan Amnesti Baiq Nuril

Jaksa Agung HM Prasetyo tinggal menunggu hasil formal dari keputusan amnesti kepada Baiq Nuril dari Presiden Joko Widodo.


Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


Permohonan Jaminan Penangguhan Penahanan Ditolak

Permohonan Jaminan Penangguhan Penahanan Ditolak

Mantan Kas Kostrad Mayjen TNI (Purn) Kivlan Zen dipastikan akan mendapat bantuan hukum dari TNI.


KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

MA Kembali Tolak Permohonan Prabowo-Sandi

Permohonan kasasi terkait pelanggaran administrasi Pemilu (PAP) yang diajukan capres dan cawapres Prabowo Subianto-Sandiaga Uno kembali ditolak Mahkamah Agung (


Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Lepaskan Syafrudin Temenggung, Keputusan MA Terus Ditentang

Keputusan Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan mantan Kepala BPPN Syafruddin Temenggung dari segala tuntutan hukum berbuntut panjang.


Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Permohonan Tim Hukum Prabowo-Sandi ke MA Bukan Kasasi

Tim Hukum Prabowo-Sandi menyangkal membuat permohonan kasasi ke Mahkamah Agung (MK).


ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

ICW: MA Pertontonkan Dagelan Hukum

Putusan kasasi Mahkamah Agung (MA) yang melepaskan Syafruddin Arsyad Temenggung dari Rutan KPK mendapat kecaman dari sejumlah kalangan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!