Kriminal
Share this on:

Kasus Bowo Belum Tuntas, Banyak Pihak yang Harus Diperiksa

  • Kasus Bowo Belum Tuntas, Banyak Pihak yang Harus Diperiksa
  • Kasus Bowo Belum Tuntas, Banyak Pihak yang Harus Diperiksa

Foto: jawa pos

JAKARTA - Teka-teki dugaan keterlibatan pihak lain dalam kasus suap dan gratifikasi anggota DPR Bowo Sidik Pangarso belum terjawab di proses penyidikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) saat ini. Padahal, pihak Bowo mengaku sudah membeberkan indikasi peran pihak lain dalam kasus itu.

Kuasa hukum Bowo, Saut Edward Rajagukguk mengatakan sudah kooperatif dalam perkara tersebut. Dan membuka semua hal yang berkaitan dengan kasus itu. Selebihnya, pihaknya menyerahkan kewenangan pendalaman kepada penyidik KPK. "Kita beri kesempatan kepada penyidik," ujarnya, kemarin (21/4).

Menurut Edward, saat ini klienya fokus pada pembuktian sumber uang yang diduga berasal dari PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan pihak lain itu. "Penerimaan itu (suap dan gratifikasi) apakah sebagai bantuan untuk pileg atau ada unsur komisi usaha kami akan meminta Pak Bowo tegas menjawab di BAP dan terbuka di persidangan," ungkapnya.

Disisi lain, Wakil Direktur Madrasah Anti Korupsi (MAK) Gufroni menyatakan secara umum Bowo sudah membuka keterlibatan pihak lain dalam kasus yang diduga bagian dari "serangan fajar" pemilihan umum (pemilu) 2019 itu. Diantaranya, sejumlah elit Partai Golkar. "Mereka (politisi yang disebut, red) harus diperiksa KPK," tuturnya.

Gufroni menyebut "nyanyian" Bowo yang menyeret politisi Partai Golkar perlu didalami untuk mengurai sejauh mana modus operasi "serangan fajar" untuk daerah pemilihan (dapil) Jawa Tengah II itu dilakukan. Selain untuk mengupas kasus korupsinya, pendalaman itu juga diperlukan untuk mengurai indikasi money politics.

"Kasus ini bukan tindak suap semata, tapi lebih dari itu adalah suatu fakta adanya kejahatan yang lebih serius dalam penegakan hukum pidana pemilu," ujarnya. Dugaan serangan fajar itu terungkap melalui temuan 400 ribu amplop yang berisi uang pecahan Rp20 ribu dan Rp50 ribu.

Seperti diketahui Bowo Sidik Pangarso sempat mengacungkan jempol usai mencoblos di TPS 012 Guntur yang berlokasi di Rutan Cabang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di belakang Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Rabu (17/4) lalu.

Bowo merupakan tersangka kasus suap pelaksanaan kerja sama pengangkutan bidang pelayaran antara PT Pupuk Indonesia Logistik (PILOG) dengan PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) dan penerimaan lain yang terkait jabatan. Simbol jempol merujuk pada salah pasangan calon pada Pilpres 2019. Terdapat 63 tahanan KPK akan difasilitasi pemungutan suara mereka di Rutan Cabang KPK yang berlokasi di Gedung Merah Putih KPK tersebut.

Sebanyak 63 tahanan tersebut hanya yang ditahan di Rutan Cabang KPK pada tiga lokasi, yaitu gedung lama KPK, belakang Gedung Merah Putih KPK, dan Pomdam Jaya Guntur. Sedangkan tahanan lain yang dititipkan di rutan lainnya mengikuti proses dan penyelenggaraan di rutan tersebut.

Terkait kasusnya, Bowo diduga meminta "fee" kepada PT HTK atas biaya angkut yang diterima sejumlah 2 dolar AS per metrik ton. Diduga sebelumnya telah terjadi enam kali penerimaan di berbagai tempat seperti rumah sakit, hotel, dan kantor PT HTK sejumlah Rp221 juta dan 85.130 dolar AS.

Uang yang diterima tersebut diduga telah diubah menjadi pecahan Rp50 ribu dan Rp20 ribu sebagaimana ditemukan tim KPK dalam amplop-amplop di sebuah kantor di Jakarta. Selanjutnya, KPK pun mengamankan 84 kardus yang berisikan sekitar 400 ribu amplop berisi uang itu, diduga dipersiapkan oleh Bowo Sidik Pangarso untuk "serangan fajar" pada Pemilu 2019.

Sebelumnya, KPK menyebutkan bahwa pada amplop tersebut terdapat gambar jempol. Namun, KPK menyatakan bahwa tidak terdapat tulisan nomor urut dari salah satu pasangan calon presiden dalam Pemilu 2019. Uang tersebut diduga terkait pencalonan Bowo sebagai anggota DPR RI di Daerah Pemilihan Jawa Tengah II. (riz/ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Bawaslu Ancam Pecat Anggotanya yang Bermain

Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) memprediksi potensi terjadinya sengketa proses dalam tahapan pencalonan Pilkada 2020 sangat besar.


Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

KPK Dituding Sewenang-wenang Sita Harta Adik Ratu Atut

Anggota tim kuasa hukum Wawan mengatakan terdapat sejumlah keberatan yang diajukan tim kuasa hukum dalam eksepsi Wawan.


Dua Bos PTPN Digarap KPK

Dua Bos PTPN Digarap KPK

Pertama Direktur Utama (Dirut) PT PTPN X Dwi Satriyo Annugora. Sedangkan yang kedua Dirut PTPN XI Gede Meivera Utama Andjana Putra.


Australia Darurat Karhutla

Australia Darurat Karhutla

Cuaca panas dan angin kencang yang melanda sejumlah negara bagian di Ausralia, Selasa (12/11) kemarin, sudah dalam kondisi katastrofe (bencana besar).


Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Empat Juta Penduduk Indonesia Terpapar Narkoba

Jumlah warga Indonesia yang terpapar narkotika saat ini mencapai 4 juta jiwa. Selain itu, 90 persen kejahatan jalanan dilakukan oleh para pecandu narkotika.


Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Tim Tabur 31.1 Harus Berani Tangkap Buronan Kakap

Program Tangkap Buronan (Tabur) 31.1 yang mewajibkan setiap Kejaksaan Tinggi minimal harus menangkap satu buronan setiap tiga bulan, dinilai cukup efektif.


Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nah


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!