Kriminal
Share this on:

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

  • Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan
  • Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

JAKARTA - Kasus dugaan suap perkara yang membelit Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto segera masuk persidangan. Sebab Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melimpahkan berkas perkara, barang bukti, dan tersangka ke penuntutuan tahap II.

Juru Bicar KPK Febri Diansyah mengatakan pelimpahan berkas tahap kedua telah dilakukan. Sehingga kasus yang membelit Agus akan segera masuk persidangan.

"Hari ini dilakukan pelimpahan berkas, barang bukti dan tersangka AGW (Agus Winoto), Asisten Pidana Umum Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, suap terkait perkara yang ditangani oleh Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta ke penuntutan tahap II," ujar Juru Bicara KPK Febri Diansyah kepada wartawan, Selasa (15/10) kemarin.

Febri menambahkan, rencananya sidang akan digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat. Jaksa Penuntut Umum pada KPK lantas memiliki waktu selama dua minggu untuk menyusun surat dakwaan Agus.

Selama penyidikan berlangsung, Febri menjelaskan, pihaknya telah melakukan pemeriksaan terhadap sedikitnya 43 saksi. Mereka berasal dari kalangan hakim pada PN Jakarta Barat. "Selain itu aparat penegak hukum, pengacara atau advokat, dan pihak swasta," tuturnya.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan tiga tersangka. Agus Winoto diduga sebagai penerima suap yang diberikan oleh Sendy Perico dan Alvin Suherman. Agus diduga menerima Rp200 juta dari pengacara Alvin Suherman serta pihak swasta Sendy Perico. Sendy merupakan pengusaha yang berperkara di PN Jakarta Barat. Sedangkan Alvin adalah pengacaranya.

Menurut KPK, kasus ini berawal saat Sendy melaporkan pihak lain yang diduga melarikan uang investasinya senilai Rp 11 miliar. KPK menduga Sendy menyuap Agus untuk memperberat tuntutan kepada pihak lain tersebut.

"Setelah melakukan pemeriksaan dan sebelum batas waktu 24 jam sebagaimana diatur dalam KUHAP, dilanjutkan dengan gelar perkara, disimpulkan adanya dugaan tindak pidana korupsi memberikan atau menerima hadiah atau janji terkait penanganan perkara di Pengadilan Negeri Jakarta Barat pada tahun 2019," ujar Wakil Ketua KPK Laode M Syarif.

Namun belakangan, Sendy berdamai dengan pihak lain itu dan berupaya agar tuntutan dikurangi menjadi satu tahun. Untuk itulah diduga terjadi suap kepada Agus. (riz/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Kejati Maluku Tahan Tiga Tersangka Dugaan Korupsi Dishub

Tim jaksa penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku menahan tiga tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Dinas Perhubungan Kota Ambon.


Sidang Pemerkosaan WNI di Malaysia Ditunda

Sidang Pemerkosaan WNI di Malaysia Ditunda

Pengadilan Negara Bagian Perak, Malaysia menunda persidangan dugaan pemerkosaan pembantu rumah tangga (PRT) asal Indonesia.


Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Kepala Diparta Lombok Barat Ditangkap Jaksa

Tim Intelijen Kejaksaan Negeri Mataram Nusa Tenggara Barat (NTB) melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT), Selasa (12/11) kemarin.


Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Praperadilan Ditolak, Imam Nahrawi Hormati Putusan Hakim

Hakim Tunggal Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan menolak seluruh permohonan praperadilan yang diajukan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Imam Nah


KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

KPK Beber Dua Kasus Korupsi yang Jadi Perhatian Jokowi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengaku tak bisa menerka kasus korupsi yang pernah dilaporkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) ke lembaga antirasuah.


Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Pencegahan Saja Tak Cukup bagi KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru-baru ini merilis daftar kasus korupsi yang terjadi di 25 provinsi.


Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Markus Nari Pikir-pikir Ajukan Banding

Majelis hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta memvonis mantan anggota Komisi II DPR Markus Nari enam tahun penjara.


Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Tiga Jaksa Muda Kosong, Jaksa Agung Harus Tanya ke Presiden

Hingga kini, tiga jabatan penting eselon I (Jaksa Agung Muda) di lingkungan Kejaksaan RI belum juga terisi.


25 Provinsi Terlilit Korupsi

25 Provinsi Terlilit Korupsi

Ketua KPK Agus Rahardjo membeberkan daftar 25 provinsi di Indonesia yang memiliki kasus korupsi terbanyak berdasarkan data tahun 2004-2019.


Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Wacana Jaksa Agung Bubarkan TP4 Sangat Tepat

Tim Pengawal Pengamanan Pemerintahan dan Pembangunan (TP4) yang dahulu dibanggakan Kejaksaan RI terancam dibubarkan.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!