Kriminal
Share this on:

Kasus Korupsi Dana Pendidikan Kendal dan Pekalongan Segera Disidangkan

  • Kasus Korupsi Dana Pendidikan Kendal dan Pekalongan Segera Disidangkan
  • Kasus Korupsi Dana Pendidikan Kendal dan Pekalongan Segera Disidangkan

JAKARTA - Kasus dugaan korupsi dana pendidikan di Kabupaten Kendal dan Pekalongan, Jawa Tengah senilai Rp8,5 miliar segera dilimpahkan ke Pengadilan untuk disidangkan. Dana pendidikan ini merupakan bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018

Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah, Yunan Harjaka mengatakan pelimpahan akan dilakukan dalam waktu dekat. "Segera kami limpahkan ke pengadilan untuk disidangkan sesuatu ketentuan hukum yang berlaku," katanya, Minggu (1/9).

Dia menjelaskan pada awalnya tim Kejati Jawa Tengah mengendus adanya dugaan penyelewengan dana bantuan Provinsi Jawa Tengah tahun anggaran 2018 yang dikucurkan sebesar Rp1,1 triliun. Dana bantuan tersebut didistribusikan ke sejumlah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.

Kabupaten Kendal mendapatkan dana Rp10,5 miliar lebih, sedangkan Kabupaten Pekalongan senilai Rp12,9 miliar. Dana bantuan tersebut dialoksikan untuk fasilitas sekolah, pembelin komputer, buku dan fasilitas penerangan jalan.

Pada perjalanan, kata Yunan, tim kejati Jawa Tengah mencium aroma adanya dugaan korupsi penyelewengan uang negara tersebut sebesar Rp3,1 milair di Kabupaten Pekalongan dan Rp4,4 millar di Kabupaten Kendal. "Totalnya mencapai Rp7,5 miliar," jelasnya.

Menurutnya, dana bantuan provinsi tersebut ditetapkan masing-masing daerah melalui e-Katalog Pusat. Namun dari hasil e-Katalog media wilayah tersebut tidak melakukan klarifikasi barang dan harga. Hal ini menyebabkan adanya perbedaan harga dengan harga pasar. Ternyata banyak yang tidak sesuai, baik harga maupun spesifikasi.

"Terkait dengan kasus ini sudah 25 saksi dan beberapa ahli kami mintai keterangan, termasuk dari badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Provinsi Jateng," ujarnya.

Dia memastikan kasus ini tidak berhenti sampai di sini saja. Jajarannya akan terus melakukan pemantauan terkait dana bantuan tersebut. "Apakah ada pihak pihak lain yang terlibat. Kita tunggu saja hasil penyidikan, yang pasti kasus dugaan penyelewengan dana bantuan untuk Kabupaten Kendal dan Pekalongan akan segera kami limpahkan," tutupnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya


Berita Sejenis

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Show of Force TNI-Polri Dianggap Berlebihan

Pelantikan Joko Widodo-Ma'ruf Amin sebagai Presiden dan Wakil Presiden Indonesia periode 2019-2024 di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) kemarin, berjalan lanca


Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Penegakkan Hukum Jadi PR Utama Jokowi-Ma'ruf

Joko Widodo-Ma'ruf Amin resmi menjabat Presiden dan Wakil Presiden periode 2019-2024. Berbagai pekerjaan rumah (PR) masa pemerintahan sebelumnya menjadi sudah m


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Edarkan Sabu, Dua Pegawai BNN Ditangkap Polisi

Oknum anggota dan Pengawai Negeri Sipil (PNS) Badan Narkotika Nasional (BNN) ditangkap Direktorat Reserse Narkoba Polda Metro Jaya.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

30 Ribu Pasukan Disiagakan Amankan Ring 1 Hingga 3

TNI dan Polri memastikan siap mengawal pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih di Gedung DPR/DPD/MPR, Minggu (20/10) mendatang.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!