Kriminal
Share this on:

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

  • Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru
  • Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

JAKARTA - Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di Pemprov Jawa Barat. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) juga bisa menyeret beberapa pelaku yang telah menikmati guringnya uang dari proyek pembangunan Meikarta.

Meski demikian KPK, belum mau buka-bukaan pascapemanggilan aktor Dedi Mizwar itu. Yang pasti, komisi antirasuah itu, terus mendalami data dan keterangan yang masuk. Publik tentu tengah menunggu kejutan dari apa yang dilakukan KPK.

Pengamat Hukum, Yusdianto Alam menilai, dengan pemanggilan Dedi, secara otomatis bisa memanggil pihak-pihak lain. Terutama bagi mereka yang pernah duduk sebagai pemangku kebijakan. "Ini kan seperti bom waktu. Siapa yang terseret dalam kubangan. Akan mencari teman. Saya meyakini, KPK tidak berhenti di sini," ungkap Yusdianto kepada Fajar Indonesia Network (FIN), kemarin (23/8).

Yusdianto enggan memberikan komentar siapa pengangku kebijakan itu. Yang ini bisa langsung tanyakan ke KPK. Mereka lebih paham dari sisi pendalaman. Dengan pemanggilan Dedi, tentu ini menimbulkan pertanyaan baru. Ada berkas yang belum lengkap. Ada bukti baru dan lain sebagainya, urai Yus, lewat sambungan telepon.

Ya, Deddy diperiksa sebagai saksi untuk tersangka Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Jawa Barat Iwa Karniwa (IWK) dalam penyidikan kasus suap pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta di Kabupaten Bekasi. "Dari saksi mantan Wagub Jabar, penyidik mendalami keterangan terkait pembahasan RDTR Kabupaten Bekasi di Pemprov Jawa Barat yang dipimpin saksi saat itu," ucap Juru Bicara KPK Febri Diansyah di gedung KPK, Jakarta, kemarin (23/8).

Selain Deddy, KPK juga memeriksa satu saksi lainnya untuk tersangka Iwa, yaitu Support Service Project Management PT Lippo Cikarang Edi Triyanto. "Dari saksi pihak Lippo Cikarang, penyidik mendalami keterangan para saksi terkait pengajuan proyek Meikarta seluas 480 hektare di Jawa Barat," imbuhnya.

Usai diperiksa, Deddy mengatakan bahwa ia dikonfirmasi terkait rapat-rapat di Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah (BKPRD) Jabar terkait pengurusan perizinan proyek pembangunan Meikarta. Untuk diketahui saat itu, BKPRD Jabar dipimpin oleh Deddy Mizwar. "Menggali rapat-rapat BKPRD dengan keputusan-keputusannya, jalannya rapat, apa yang dibahas di rapat tersebut," ucap Deddy usai diperiksa.

"Jadi intinya adalah memperdalam BAP saya yang pertama dengan tersangka Bupati dan kawan-kawan. Kali ini dengan tersangka Pak Iwa, mendalami hasil-hasil rapat di DPRD. Jadi, ada keputusan DPRD yang dikaji, ditanyakan kembali dan beberapa surat yang juga saya baru tahu, tadi dikonfirmasi," kata dia.

Saat dikonfirmasi apakah mengetahui adanya permintaan uang dari tersangka Iwa terkait kasus itu, Deddy mengaku tidak mengetahuinya. "Saya tidak pernah tahu, makanya dimintai keterangan tentang BKPRD yang saya pimpin," ungkap Deddy.

Deddy sempat diperiksa di gedung KPK pada Desember 2018 lalu juga sebagai saksi dalam penyidikan kasus Meikarta. Saat itu, Deddy diperiksa untuk tersangka Direktur Operasional Lippo Group Billy Sindoro (BS) yang telah divonis bersalah dalam kasus tersebut.

Deddy juga sempat menjadi saksi untuk terdakwa mantan Bupati Bekasi Neneng Hassanah Yasin di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Bandung pada Maret 2019 lalu. Untuk diketahui, Selain Iwa, KPK pada Senin (29/7) lalu juga telah menetapkan mantan Presiden Direktur PT Lippo Cikarang Bartholomeus Toto (BTO) sebagai tersangka dalam pengembangan perkara kasus Meikarta tersebut.

Perkara kasus Meikarta tersebut berawal dari kegiatan tangkap tangan pada 14 dan 15 Oktober 2018. KPK menetapkan sembilan orang sebagai tersangka dari unsur kepala daerah, pejabat di pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Kesembilan orang tersebut sudah divonis yaitu Neneng Hassanah Yasin divonis enam tahun penjara, bekas Kepala Dinas PUPR Pemkab Bekasi Jamaludin (4,5 tahun), bekas Kepala PMPTSP Pemkab Bekasi Dewi Tisnawati divonis (4,5 tahun), bekas Kepala Dinas Damkar Pemkab Bekasi, Sahat Maju Banjarnahor (4,5 tahun).

Selanjutnya bekas Kepala Bidang Penataan ruang Dinas PUPR Neneng Rahmi Nurlaili (4,5 tahun), bekas Direktur Operasional Lippo Group, Billy Sindoro (3,5 tahun), Henry Jasmen P Sitohan (3 tahun), Fitradjaja Purnama (1,5 tahun), Taryudi (1,5 tahun.

Penerimaan oleh Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin dan atau pejabat lain di pemerintahan kabupaten Bekasi terkait enam aspek yang cukup sistematis untuk mempengaruhi kewenangan DPRD Kabupaten Bekasi yaitu, Penerimaan terkait izin peruntukan penggunaan tanah (IPPT) seluas 846.356 meter persegi kepala PT Lippo Cikarang Tbk, penerimaan terkait Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

Lalu, penerimaan terkait rekomendasi Dinas PUPR berupa site plan, block plan dan saran teknis IMB oleh Dinas PUPR Kabupaten Bekasi, penerimaan terkait rekomendasi pemasangan alat proteksi pemadam kebakaran, penerimaan terkait rekomendasi lingkungan hidup dari Dinas Lingkungan Hidup dan terakhir Penerimaan terkait penerbitan Izin Mendirikan Bangunan (IMB). (ful/zul/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Suap Wali Kota Medan, Lima Titik Digeledah

Rangkaian penggeledahan yang dilakukan tim Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Kota Medan, Sumatera Utara, telah selesai.


Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Jokowi Ditagih Ungkap Kasus Novel Baswedan

Tenggat waktu tiga bulan yang diberikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) kepada Tim Teknis bentukan Polri untuk mengungkap kasus Novel Baswedan berakhir 19 Oktober


Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Ditahan KPK, Direktur PT INTI: Kebenaran Akan Terungkap

Direktur Utama (Dirut) PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI) Darman Mappangara (DMP) resmi ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Delapan Lokasi di Indramayu dan Cirebon Digeledah KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan terkait kasus dugaan suap pengaturan proyek di Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indramayu.


KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

KPK Ingatkan soal Pemberian Gratisifikasi Pejabat

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengingatkan kepada seluruh pihak yang beralih profesi menjadi penyelenggara negara untuk berhati-hati menerima pemberian.


Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Geledah Pemkot, KPK Sita Dokumen Perjalanan Dinas Wali Kota Medan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan penggeledahan di Kantor Pemerintah Kota (Pemkot) Medan.


Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Surati Jokowi, Tim Advokasi Novel Baswedan Desak Bentuk TGPF Independen

Tim advokasi penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan menyurati Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk mendesak pembentukan Tim Gabungan P


Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Cegah Korupsi, KPK Sharing Ilmu ke Pejabat BUMN dan BUMD

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar pelatihan peningkatan kapabilitas Satuan Pengawas Internal (SPI) 20 Badan Usaha Milik Negara dan Daerah (BUMN/D).


Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kotanya Ditahan di Guntur, Pemkot Medan Siapkan Pembelaan

Wali Kota Medan Tengku Dzulmi Eldin (TDE), tersangka kasus suap proyek dan jual beli jabatan ditahan di Pomdam Jaya Guntur Jakarta.


Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Situs Porno Terbesar di Dunia Terungkap

Petugas gabungan penegak hukum internasional yakni dari Amerika Serikat, Inggris, Korea Selatan, dan lainnya, mengungkap kasus pornografi anak terbesar.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!