Kriminal
Share this on:

Kejagung Mulai Sidik Dugaan Korupsi Kapal KKP

  • Kejagung Mulai Sidik Dugaan Korupsi Kapal KKP
  • Kejagung Mulai Sidik Dugaan Korupsi Kapal KKP

JAKARTA - Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kembali membongkar kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). Kali ini terkait, tindak pidana korupsi dalam pembangunan kapal perikanan di kementerian yang dipimpin Susi Pudjiastuti tersebut.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapus Penkum) Kejaksaan Agung Mukri menjelaskan, kasus ini telah masuk dalam tahap penyidikan umum dan belum pada tahap penetapan tersangka. "Sudah dik (penyidikan-red), tapi belum ada tersangka, masih terus dicari penyidik," katanya di Kejaksaan Agung Jakarta, Rabu (19/6).

Ditambahkanya, ada empat orang saksi diperiksa. Diantaranya: tiga ASN di Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang Jasa Pemerintah (LKPP) Ade Rizky Emirsyah, Ichwan Makmur Nasution dan Muhammad Firdaus. Ketiganya merupakan anggota Tim Pokja III 10 GT LKPP.

Selanjutnya, Kejagung juga memeriksa Direktur LKPP Emin Adhy Muhaemin. " Baru empat saksi yang kami periksa," jelasnya.

Diketahui, pada tahun anggaran 2016, KKP menggelontorkan pengadaan bantuan kapal dengan Pagu Anggaran sebesar Rp 477.958.245.000. Dengan realisasi anggaran pembangunan kapal Perikanan adalah sebesar Rp 209.767.095.831.

Berdasarkan ketentuan dalam syarat-syarat khusus kontrak pembangunan kapal perikanan, pembayaran prestasi pekerjaan dilakukan dengan cara Turn Key yaitu, pembayaran dilakukan apabila satuan unit kapal telah sampai di lokasi. Namun, hingga akhir tahun 2016 dari 754 unit kapal yang diajukan, baru 57 unit kapal selesai.

Sesuai Syarat-syarat Khusus Kontrak Pembangunan Kapal Perikanan, maka yang seharusnya dibayarkan hanya untuk 57 unit kapal senilai Rp. 15.969.517.536.

Sedangkan untuk 697 unit kapal yang tidak selesai seharusnya tidak dapat dibayarkan. Meski demikian, pada akhir tahun anggara, terjadi perubahan (addendum) ketentuan mengenai cara pembayaran. Dari sebelumnya, lewat Turn Key, menjadi sesuai progress. Dengan pengertian, meskipun kapal belum selesai dikerjakan, pembayaran dapat dilakukan.

"Sehingga untuk 697 unit kapal yang belum selesai dikerjakan tersebut, akhirnya dibayarkan sesuai dengan nilai kontrak atau secara keseluruhan sebesar Rp. 193.797.578.295 sementara sisa pekerjaan yang belum selesai dijamin dengan Garansi Bank," beber Mukri.

Sementara, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman merasa aneh dengan sikap tim penyidik yang belum menetapkan tersangka dalam kasus dugaan korupsi di KKP ini, pasalnya dari pihak-pihak yang diperiksa sebagai saksi seharusnya tim penyidik sudah dapat menyimpulkan siapa pihak yang paling bertanggungjawab dalam kasus ini untuk dijadikan tersangka. "Kalau melihat saksi yang diperiksa sudah seharusnya penyidik tetapkan tersangka, tidak memerlukan waktu yang berlarut larut," katanya.

Memang, kata Boyamin yang pernah mendampingi sebagai kuasa hukum mantan Ketua KPK, Antasari Azhar, dalam melakukan penyidikan suatu perkara dugaan korupsi, tim penyidik harus hati-hati, namun bukan menjadi alasan untuk berlarut-larut menetapakan tersangka. Penegakan hukum itu butuh kepastian hukum. "Jadi tidak ada alasan, karena hati hati lama tetapkan tersangka, jika yakin punya bukti bukti langsung tetapkan tersangka," jelasnya.

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Laode Muhamad Syarif pernah mengatakan sektor kelautan dan perikanan paling banyak terjadi suap dan korupsi. Menurut Laode, banyak pengusaha di sektor itu yang tidak taat membayar kewajibannya, bahkan tidak memiliki nomor pokok wajib pajak (NPWP). Hal itu menyebabkan penerimaan negara dari sektor kelautan dan perikanan masih sangat rendah.

"Penerimaan negara dari sektor perikanan, tahun 2000 sampai 2012 itu termasuk pajak, PNBP, hasil perairan umum, hasil perairan laut kurang dari 1 persen. Bayangkan, Indonesia dengan panjang pantai dengan grade terpanjang di dunia, kurang dari 1 persen dari jumlah pajak. Jadi kita bisa tahu ke mana perginya. Pastilah dengan korupsi atau kongkalikong di dalamnya. Jadi memang banyak," kata Laode beberapa waktu lalu.

Laode mengatakan, dari survei yang diadakan KPK, 34 persen perusahaan di sektor perikanan dan kelautan tidak memiliki NPWP. Sementara, data wajib pajak di sektor ini masih rendah dan membuat penerimaan negara dari sektor itu tidak besar.

Laode menyebut ada empat titik di sektor perikanan dan kelautan yang rawan korupsi. Pertama, soal pemberian izin untuk kapal penangkap ikan. Ada banyak kapal yang pendataan kapasitasnya masih di bawah ukuran sebenarnya (markdown). Sehingga, dalam pendaftaran, pasti terdapat suap. Kedua, soal penerbitan regulasi tidak memadai. Menurut Laode, regulasi yang diterbitkan pemerintah banyak yang diakali. Sehingga, negara mengeluarkan aturan untuk mengakomodasi kecurangan-kecurangan itu.

Ketiga, sistem penataan dan pengawasan yang sebelum-sebelumnya tidak ada, misalnya soal jumlah dan pengukuran kapal penangkap ikan. Keempat, perluasan dan penegakan hukum yang masih lemah. Laode mencontohkan setiap ada penangkapan kapal, selalu saja ada yang lepas. Atau, kalau tidak, setiap kapal yang dilelang, hampir pasti akan kembali lagi ke pemilik sebelumnya. (lan/fin/zul/tgr)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Diduga Terima Suap, Anggota DPR Diperiksa KPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Anggota Komisi XI DPR RI Sukiman sebagai tersangka kasus dugaan suap.


Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Polri Tindaklanjuti Dugaan Pidana Kajari Pandeglang dan JPU Kejati Banten

Kajari Pandeglang Nina Kartika dan JPU Kejati Banten Gaul Manurung dituding melakukan pelanggaran hukum pidana.


Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Kejagung Siapkan Tim Pengacara Negara untuk Upaya PK Karhutla

Penolakan Mahkamah Agung atas kasasi kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) membuat tidur Jaksa Agung Muhammad Prasetyo tak nyenyak.


Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Pimpinan KPK Tidak Harus dari Institusi Tertentu

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan tidak ada ketentuan yang mengatur pimpinan KPK berasal dari unsur perwakilan institusi tertentu.


Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Dua Kapal Penyelundup BBM Diciduk

Kapal MT yang diduga melakukan transfer BBM ilegal di Perairan Muara Baru, Jakarta Utara ditangkap, Kamis (18/7).


KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK Siap Hadapi Kasasi Idrus Marham

KPK mengaku tengah mempelajari salinan putusan banding terdakwa kasus dugaan suap PLTU Riau-1 Idrus Marham.


Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kasus Dugaan Pemerkosaan TKI Tunggu Hasil Forensik

Kepolisian Negara Bagian Perak, Malaysia membantah proses penyidikan kasus dugaan pemerkosaan terhadap TKI lambat.


Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Mendag Enggartiasto Lukita Mangkir Lagi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyayangkan sikap Menteri Perdagangan (Mendag) Enggartiasto Lukita yang kembali mangkir.


KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

KPK Tahan Dua Anggota DPRD Jambi

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) resmi menahan empat tersangka kasus dugaan suap ketok palu RAPBD Provinsi Jambi 2018, Kamis (18/7).


Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

Kejagung tak kunjung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara di Sarolangun, Jambi.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!