Kriminal
Share this on:

Kejagung Ogah Disalahkan KPK

  • Kejagung Ogah Disalahkan KPK
  • Kejagung Ogah Disalahkan KPK

JAKARTA - Penanganan perkara dugaan tindak pidana korupsi oleh KPK masih terbilang lamban. KPK berdalih, keterlambatan ini lantaran minimnya jumlah jaksa di KPK yang saat ini dirasa belum ideal. Bulan lalu, KPK telah mengirimkan surat permohonan penambahan personel jaksa ke Jaksa Agung HM Prasetyo.

Namun, jaksa yang ditambah hanya 25 orang, jauh dari ekspektasi KPK yakni 100 jaksa. Kekurangan ini berpotensi membuat penanganan perkara korupsi semakin molor. Wakil Jaksa Agung, Arminsyah mengaku, hingga kini Kejagung terbelit minimnya SDM.

"Sudah kita kirim , sudah kita tambah lagi (lebih dari 25 jaksa) kalau tidak salah sekitar 40 jaksa, enggak 100 jaksa, kita juga kekekurangan jaksa, semua jaksa yang tugas di KPK sekitar ada 90 jaksa," katanya kepada Fajar Indonesia Network (FIN) di Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (28/8) kemarin.

Arminsyah menampik jika jumlah personel jaksa di KPK yang dinilai tidak ideal menjadikan penanganan perkara-perkara di KPK menjadi molor karena kekurangan jaksa. Menurutnya, semua pekerjaan yang dilakukan KPK dalam penanganan perkara terlayani oleh jaksa.

"Yang pentingkan semua kerjaan KPK terlayani oleh jaksa kan gitu. Lalu yang bikin perkara kan penyidikan, jaksa kan penuntutan, kecuali ada perkara yang tidak disidangkan karena jaksa engga ada," jelasnya.

Selama ini, kata pria yang pernah menjabat Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), semua perkara yang ditangani KPK oleh jaksa yang bertugas di sana. Mulai dari tahap penyidikan, penuntutan hingga persidangan semua terlayani.

"Ini kan semua perkara penyidikan yang naik ke penuntutan kan disidangkan semua oleh jaksa, bahkan mungkin volume nya cepat, tapi kan terlayani pekerjaannya. Lantas yang kita khawatirkan, terbengkalai pekerjaannya, ini semua hasil penyidikan beralih ke penuntutan, begitu ke penuntutan kan jaksa yang menyidangkan. ada engga perkara engga disidangkan," tegasnya.

"Cumakan, kita perlu regenerasi pergantian ada yang sudah 4-8 tahun tugas di KPK, kita tarik, kita kirimkan lagi," ujarnya lagi.

Disinggung terkait, inisiatif KPK untuk melibatkan jaksa dalam tahap penyidikan kasus tindak pidana korupsi, bagi Arminsyah itu sah-sah saja. Pasalnya dalam Undang-Undang diatur bahwa jaksa adalah penyidik dan penuntut.

"Boleh saja, kan jaksa penyidik juga, jaksa itu bisa nyidik, UU nya, kalau jaksa di sana dilibatkan dalam penyidikan ya silahkan saja, ada kok beberapa jaksa dilibatkan penyidikan," terangnya.

Senada, pakar hukum pidana Univesitas Trisakti, Abdul Fickar Hadjar, menurutnya personel jaksa di KPK telah melayani semua pekerjaan di KPK. "Iya betul itu, bukan karena jumlah jaksa yang kurang, tapi penyidiknya yang kurang yang akhirnya memperngaruhi penanganan perkara korupsi di KPK," katanya kepada FIN.

Menurutnya, jumlah penyidik di KPK saat ini masih jauh dari angka ideal, pasalnya begitu banyak perkara korupsi yang ditangani oleh KPK. Penyidik yang selama ini dikirmkan Polri tidak semuanya lolos untuk bertugas di KPK. "Kan, penyidik yang dikiirim Polri engga lolos semua, ini yang sulit mencari penyidik yang mempuyai integritas tinggi," tegasnya.

Ia menyarankan, agar KPK melakukan rekrutmen penyidik secara independen untuk memenuhi kebutuhanya. Ini dilakukan agar KPK tidak bergantung lagi kepada instansi lain. namun untuk mempersiapkan perekrutan penyidik sendiri ada baikanya KPK mengirimkan surat meminta penyidik kepada Kejaksaan Agung.

"Sambil nunggu rekrut, minta ke kejaksaan penyidik, jaksa kan bisa menyidik dan menuntut," tutupnya.

Sebelumnya, Wakil Ketua KPK Laode M Syarif mengaku KPK kekurangan jaksa sehingga menghambat penuntasan kasus. Ia mengaku sudah meminta Kejagung untuk mengirimkan tambahan jaksa."Ya betul ada kekurangan jaksa, tapi kami sudah bersurat kepada jaksa agung, mudah-mudahan dapat dipenuhi dalam waktu dekat," katanya, Selasa, (26/2) lalu.

Menurut Laode, pada tahun terakhir para pimpinan era ini bekerja, masih banyak kasus besar di lembaganya yang belum selesai. Hal itu lantaran jumlah jaksa di KPK yang belum ideal, sehingga banyak perkara yang masih menunggu antrean dilimpahkan ke pengadilan. Laode menyebut seharusnya ada 150 sampai 200 orang jaksa yang bertugas di institusinya. Namun, saat ini KPK memiliki kurang dari 100 orang jaksa.

"Idealnya itu kalau bisa 150 lah jaksanya, sekarang kan kurang dari 100 dan mereka kan sidangnya bukan cuma di Jakarta, di luar Jakarta juga semua Pengadilan Tipikor, jadi memang agak susah (tuntaskan kasus-kasus), tetapi Insya Allah kita bisa mendapatkan jaksa," tutupnya. (lan/fin/zul/tgr)

Berita Berikutnya

Buruh Ternak Ayam Gantung Diri
Buruh Ternak Ayam Gantung Diri

Berita Sejenis

Polri Pastikan 9 Pati-nya Berpengalaman di Penyidikan

Polri Pastikan 9 Pati-nya Berpengalaman di Penyidikan

Sembilan perwira tinggi (Pati) Polri yang mengajukan ikut seleksi capim KPK masih menunggu hasil asesmen.


Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

Giliran Lelang Gula Kemendag Diperiksa

KPK terus mengembangkan perkara dugaan suap dan gratifikasi yang menjerat anggota DPR (nonaktif) Bowo Sidik Pangarso.


Kejagung Mulai Sidik Dugaan Korupsi Kapal KKP

Kejagung Mulai Sidik Dugaan Korupsi Kapal KKP

Penyidik pidana khusus Kejaksaan Agung kembali membongkar kasus dugaan korupsi di lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP).


KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

KPK-Kemenkumham Beda Pendapat

Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly menilai napi korupsi tidak masuk golongan beresiko tinggi (high risk).


Ombudsmen Soroti Temuan Sel Tahanan Kejagung Tak Terkunci

Ombudsmen Soroti Temuan Sel Tahanan Kejagung Tak Terkunci

Ombudsmen Republik Indonesia menemukan 52 pelanggaran standar operasional prosedur (SOP) dalam pelayanan publik selama libur Lebaran 2019.


KPK Usul Koruptor Nakal Dikirim ke Nusakambangan

KPK Usul Koruptor Nakal Dikirim ke Nusakambangan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merespons penolakan pemindahan narapidana kasus korupsi ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Nusakambangan.


KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

KPK Dalami Seleksi Rektor UIN

Penyidikan kasus dugaan suap jual beli jabatan di Kementerian Agama (Kemenag) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memasuki babak baru.


Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Tata Kelola Ditjen PAS Kian Buruk

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) meminta Ditjen PAS Kemenkumham untuk memperbaiki tata kelola lapas.


Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

Audit Dana Kampanye Bukan Wewenang KPK

KPK mengaku tidak bisa melakukan audit dana kampanye capres dan cawapres nomor urut 01 Joko Widodo (Jokowi)-Maruf Amin.


KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

KPK Endus Bukti Baru Suap Kemenag

Nama Menteri Agama (Menag) Lukman Hakim Saifuddin sempat disinggung dalam sidang, kemarin.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!