• Home
  • Berita Kriminal
  • Kejagung Periksa Pejabat ESDM Jambi terkait Korupsi Lahan Batubara Sarolangun

Kriminal
Share this on:

Kejagung Periksa Pejabat ESDM Jambi terkait Korupsi Lahan Batubara Sarolangun

  • Kejagung Periksa Pejabat ESDM Jambi terkait Korupsi Lahan Batubara Sarolangun
  • Kejagung Periksa Pejabat ESDM Jambi terkait Korupsi Lahan Batubara Sarolangun

JAKARTA - Pemeriksaan para pejabat di lingkungan Pemprov Jambi oleh penyidik Kejaksaan Agung menyasar Dinas Energi dan Sumberdaya Mineral (ESDM), Selasa (9/7). Pemeriksaan ini terkait kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara seluas 400 hektar di Kabupaten Sarolangun, Jambi tahun 2010.

Mereka yang diperiksa yakni Kepala bidang pertambangan mineral dan batubara Dinas ESDM Provinsi Jambi Novaizal dan Ronal Sibarani selaku Stania Bara Consultan. Jubir Kejagung Mukri mengatakan, pemeriksaan intensif masih dilakukan hingga berita ini diturunkan.

Mukri juga enggan menyampaikan detil pemeriksaan. Meski demikian, ia menyebut, pemeriksaan ini terkait kasus lahan batubara tersebut. "Keduanya diperiksa sebagai saksi oleh penyidik, untuk pemeriksaan soal apa nanti akan diinfokan lebih lanjut. Saat ini masih diperiksa," ujar Mukri saat dikonfirmasi Fajar Indonesia Network, Selasa (9/7) malam.

Sebelumnya, Tim penyidik pidana khusus Kejagung telah memeriksaBupati Kabupaten Sorolangun, Cek Endera, Senin (8/7). Kejagung masih menggali bagaimana proses perizinan dalam pembelian lahan batubara tersebut keluar.

Diketahui, pemanggilan Cek Endera kedua kalinya dilakukan. Kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara itu telah merugikan negara hingga Rp 91,5 miliar.

Meski demikian, Kejagung tidak menutup kemungkinan akan kembali memanggil orang nomor satu di Sarolangun itu kembali diperiksa di Gedung Bundar Kejagung Jakarta. Hal itu disampaikan, Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus), M Adi Toegarisman. Dikatakanya, kejagung masih membutuhkan alat bukti baru dalam alur penjualan lahan.

"Kemarin kita periksa sebagai saksi, itu kan saksi yang berada di wilayah disitu (Sarolangun), kita memerlukan alat bukti saksi itu, berkaitan dengan pembelian lahan itu, kan wilayahnya di sana," katanya di Jakarta, Selasa siang.

Pria yang pernah menjabat sebagai Jaksa Agung Muda Intelijen (Jamintel) itu menegaskan nanti akan dilihat terlebih dahulu hasil pemeriksaan yang bersangkutan untuk menentukan apakah akan diperiksa kembali atau tidak. "Setelah pemeriksaan kita evaluasi, tim penyidik lapor ke kita nanti kita lihat, kalau dinilai sudah cukup pemeriksaan kemarin tidak kita periksa lagi,tapi kalau dinilai pemeriksaan kemarin masih kurang kita periksa lagi, nanti kita lihat," bebernya.

Cek Endera diperiksa dalam kapasitasnya sebagai Bupati Kabupaten Sarolangun dalam mengeluarkan ijin usaha pertambangan dan ekplorasi untuk pembelian lahan pertambangan batu baru seluas 400 Ha di Kabupaten Sarolangun Jampi pada tahun 2010 yang dibeli PT Antam Tbk.

Beberapa waktu lalu, penyidik telah memeriksa empat orang saksi. Keempat saksi itu yakni Exploration Lead Specialist Unit Geomin PT Antam, Yoseph Herwindo, Staf Direktur Utama PT Antam, Dodi Martimbang, Karuan PT Antam, Izhar Ishak dan Pensiunan Direktur Utama Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam, Debby Maulasa.

Dalam kasus ini penyidik telah menetapkan enam tersangka yakni enam orang telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus itu yakni BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR), MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan.

Selain itu, disebut pula AL selaku Direktur Utama PT Antam, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International (TMI).

Kasus IUP Batu Bara dan jual beli saham di Kabupaten Sarolangun seluas 400 hektare ini, diduga merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk (PT. Antam).

Kasus ini berawal dari Direktur Utama PT ICR bekerjasama dengan PT TMI selaku Kontraktor dan Komisaris PT TMI Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT TMI.

Lahan seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha. Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tertanggal 18 November 2010.

Surat itu diajukan kepada Komisaris Utama PT ICR dengan perihal rencana akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

Namun kenyataanya, PT TMI telah mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010. Surat itu memakai perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP).

Pengalihan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Juga bertentangan dengan laporan penilaian properti/aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan legal due deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 91,5 miliar. Keenam orang itu diganjar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lan/fin/zul/tgr)


Berita Sejenis

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Ada Nego Fee dalam Perkara Bowo Sidik

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghadirkan General Manager Komersial PT Humpuss Transportasi Kimia (HTK) Asty Winasti.


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Kejaksaan Malaysia kembali menunda persidangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkait skandal korupsi lembaga investasi negara, 1 Malaysia Develo


Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Mabes Polri tengah melakukan pengejaran terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks, terkait insiden kekerasan


Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Mantan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Keseahtan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dra Maura Linda Sitanggang diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!