Kriminal
Share this on:

Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

  • Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru
  • Kejagung Siap Umumkan Tersangka Baru

JAKARTA - Meskipun sudah rutin memanggil sejumlah saksi, namun Kejaksaan Agung (Kejagung) tak kunjung menetapkan tersangka baru kasus dugaan korupsi pembelian lahan batubara di Sarolangun, Jambi. Total ada empat pejabat Jambi diperiksa dalam kasus yang merugikan negara hingga Rp100 miliar tersebut.

Mulai dari, Bupati Sarolangun Cek Endera, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Jambi Harry Andria. Lalu, Kabid Tambang ESDM Jambi Novaizal dan Kabag Hukum Kabupaten Sarolangun Ahmad Nasir.

Keempatnya ditenggarai mengetahui seluk beluk keluarnya perizinan lahan sengketa tersebut. Mereka diperiksa secara maraton sejak minggu pertama Juli ini.

Menanggapi lamanya proses pemeriksaan, Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), Boyamin Saiman menilai jika melihat intensitas pemeriksaan saksi oleh penyidik , Boyamin yakin dalam waktu dekat akan ada penetapan tersangka baru. "Saya melihat kemungkinanya ke arah sana (tersangka baru)," ujarnya, Rabu (17/7).

Apalagi, kata Boyamin, penyidik belakangan ini kerap memeriksa para pejabat Sarolangun dan Jambi yang dinilai mengetahui soal perizinan lahan batubara yang menjadi masalah ini."Kalau lihat siapa orang yang diperiksa akhir akhir ini saya yakin akan ada penambahan tersangka," ujar mantan pengacara Antasari Azhar tersebut.

Menurutnya, penyidik telah mengantongi bukti dan fakta baru yang menunjukan adanya keterlibatan pihak lain selain enam orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. "Bisa saja nama calon tersangka sudah dikantongi penyidik, tapi belum dipublikasikan, saya yakin sudah ada itu (calon tersangka)," jelasnya.

Dari informasi yang dihimpun Fajar Indonesia Network (FIN), Kejagung menjadwalkan pemeriksaan dua orang saksi yang juga berstatus tersangka.

Keduanya yakni tersangka inisial AL yang merupakan Direktur Utama PT. Antam, Tbk tahun 2008-2013 dan Tersangka inisial ATY yang juga Direktur Operasi dan Pengembangan PT. Indonesia Coal Resources tahun 2008. Pemeriksaan keduanya guna melengkapi pemberkasan perkara kasus ini.

"Pemeriksaan masih seperti kemarin, penyidik sedang bekerja," singkat Jubir Kejagung Mukri.

Selain para pejabat Provinsi Jambi, penyidik Kejagung telah memeriksa empat orang saksi. Keempat saksi itu yakni Exploration Lead Specialist Unit Geomin PT Antam, Yoseph Herwindo, Staf Direktur Utama PT Antam, Dodi Martimbang, Karuan PT Antam, Izhar Ishak dan Pensiunan Direktur Utama Corporate Social Responsibility (CSR) PT Antam, Debby Maulasa.

Dalam kasus yang telah bergulir sejak 2010 itu, enam orang ditetapkan sebagai tersangka. Mereka adalah BM selaku Direktur Utama PT Indonesia Coal Resources (ICR), MT selaku pemilik PT RGSR, Komisaris PT Citra Tobindo Sukses Perkasa, ATY selaku Direktur Operasi dan Pengembangan.

Selain itu, disebut pula AL selaku Direktur Utama PT Antam, HW selaku Senior Manager Corporate Strategic Development PT Antam, dan MH selaku Komisaris Utama PT Tamarona Mas International (TMI).

Kasus IUP Batu Bara dan jual beli saham di Kabupaten Sarolangun seluas 400 hektare ini, diduga merugikan negara lewat PT Indonesia Coal Resources (ICR), anak perusahaan BUMN PT Aneka Tambang Tbk (PT. Antam).

Kasus ini berawal dari Direktur Utama PT ICR bekerjasama dengan PT TMI selaku Kontraktor dan Komisaris PT TMI Tamarona Mas International (PT. TMI) telah menerima penawaran penjualan/pengambilalihan izin usaha pertambangan operasi produksi (IUP OP) batubara atas nama PT TMI.

Lahan seluas 400 Ha yang terdiri dari IUP OP seluas 199 Ha dan IUP OP seluas 201 Ha. Kemudian diajukan permohonan persetujuan pengambilalihan IUP OP seluas 400 Ha (199 Ha dan 201 Ha) kepada Komisaris PT ICR melalui surat Nomor: 190/EXT-PD/XI/2010 tertanggal 18 November 2010.

Surat itu diajukan kepada Komisaris Utama PT ICR dengan perihal rencana akuisisi PT TMI dan disetujui dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT TMI.

Namun kenyataanya, PT TMI telah mengalihkan IUP OP seluas 199 Ha dan IUP Eksplorasi seluas 201 Ha sesuai surat Nomor: TMI-0035-01210 tanggal 16 Desember 2010. Surat itu memakai perihal Permohonan Perubahan Kepemilikan IUP Ekplorasi seluas 201 Ha dari PT. TMI kepada PT. Citra Tobindo Sukses Perkasa (PT CTSP).

Pengalihan ini merupakan tindakan yang bertentangan dengan persetujuan rencana akuisisi PT TMI yang diberikan oleh Komisaris Utama PT ICR adalah asset property PT. TMI yang menjadi objek akuisisi adalah IUP yang sudah ditingkatkan menjadi Operasi Produksi sesuai dengan surat Nomor: 034/Komisaris/XI/XI/2010 tanggal 18 November 2010 perihal Rencana Akuisisi PT.TMI.

Juga bertentangan dengan laporan penilaian properti/aset Nomor File: KJPP-PS/Val/XII/2010/057 tanggal 30 Desember 2010 serta laporan legal due deligence dalam rangka Akuisisi tanggal 21 Desember 2010.

Perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara senilai Rp 91,5 miliar. Keenam orang itu diganjar Pasal 2 ayat (1), Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pembarantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (lan/zul/fin/tgr)

Berita Sebelumnya

Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat
Terlibat OTT ASN Wajib Dipecat

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Kasus Meikarta, KPK Bidik Tersangka Baru

Tidak hanya melakukan konfirmasi terhadap mantan Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar terkait pembahasan Rencana Detil Tata Ruang (RDTR) Kabupaten Bekasi di P


Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Jaksa Tahan Kivlan Zen di Rutan Guntur

Tersangka kasus dugaan kepemilikan dugaan senjata api ilegal, Kivlan Zen ditahan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Jakarta Pusat di Rutan Gunt


Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Kejagung: Kami Pecat Jika Terbukti

Dua oknum jaksa kembali terjaring operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

KPK Beberkan Konstruksi Perkara Suap Jogja

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan tiga tersangka kasus dugaan suap terkait lelang proyek pada Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan, dan Kawasan Permukima


KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

KPK Ungkap Suap Restitusi Pajak Perusahaan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan lima tersangka terkait kasus dugaan suap restitusi pajak PT WAE (Wahana Auto Ekamarga).


KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

KPK Ungkap Peran Empat Tersangka Baru Korupsi KTP Elektronik

Tindak pidana korupsi pengadaan KTP elektronik (KTP-el) seakan tak berujung. Satu persatu, mereka yang terlibat diungkap kepermukaan.


Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Modus Baru, Paket Mobil Berisi 500 Kg Ganja

Badan Narkotika Nasional (BNN) berhasil menggagalkan aksi penyelundupan ganja kering seberat 500 kg asal Aceh di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Senin (


Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas Kasus Polisi Tembak Polisi Dilimpahkan

Berkas perkasa kasus penembakan yang dilakukan tersangka Brigadir Rangga Tianto terhadap Bripka Rahmat Efendi telah selesai. Dan telah dilimpahkan ke Kejaksaan.


Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kejagung Bidik Otak Korupsi Dana Hibah Sumsel

Kasus dugaan korupsi pencairan dana hibah Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan tahun 2013 dikembangkan Kejagung.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!