Kriminal
Share this on:

Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

  • Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela
  • Kejaksaan Tak Main-main dengan Aparatnya yang Tercela

**JAKARTA ** - Kejaksaan Agung menyambut positif pengadilan Tipikor yang memvonis 4 tahun penjara mantan Kepala Kejaksaan Tinggi Maluku Chuk Suryosumpeno. Meski demikian, kejagung belum menentukan sikap upaya hukum terkait putusan Pengadilan Tipikor Jakarta tersebut.

Jaksa Agung HM Prasetyo mengatakan bahwa Korps Adhyaksa tidak main-main menindak prilaku tercela aparatnya yang menyelewengkan tugas dan fungsinya sebagai penegak hukum. Chuck Suryoswmpeno divonis empat tahun penjara dalam kasus korupsi penjualan aset terpidana kasus dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) almarhum Hendra Rahardja.

"Satu bukti kita enggak mengada-ada, sungguh-sungguh, di ligkungan kejaksaan pun kalau diyakini ada penyimpangan dan penyalahgunaan kewenangan termasuk korupsi ya kita proses," kata Jaksa Agung HM Prasetyo, Minggu (14/7) kemarin.

Dia juga menegaskan dengan vonis bersalah terhadap Chuk menepis anggapan yang berkembang selama ini jika Jaksa Agung telah menzolimi anak buahnya sendiri. "Faktanya kan dinyatakan terbukti bersalah. Jadi kita tidak mengada-ngada, tidak semena mena. Demi apa. Demi kebaikan semua kejaksaan dan bangsa ini," tegasnya.

Dia pun mengutip peribahasa yang sangat terkenal yakni jika ingin membersihkan lantai yang kotor janganlah memakai sapu yang kotor juga. "Kan ada ungkapan untuk membersihkan lantai yang kotor, sapunya harus bersih dulu. Jangan sampai sapunya juga kotor. Ini kan bagian dari itu," ujarnya.

Untuk itu, Prasetyo meminta semua pihak untuk berpikir positif terkait penindakan tegas di internal Kejaksaan. Jika pihaknya mendapati adanya oknum yang melakukan dugaan penyalahgunaan wewenang maka akan ditindak tegas. Termasuk penanganan dua oknum jaksa Kejati DKI Jakarta yang ditangkap tangan oleh KPK.

"Kita proses terus dalami, terus mengenali persoalan, sejauh mana peran masing-masing, tidak boleh generalisir, kasian hukum orang tapiternyata kita ikut berperan, kan ada tingkatkan, tak akan kita biarkan melenggang begitu saja, kita tak politisasi yang salah dihukum Termasuk internal kejaksaan, bukti kita tak main-main," tutupnya.

Untuk diketahui, pada Rabu (10/7), Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, menjatuhkan vonis 4 tahun penjara terhadap terdakwa Chuck Suryosempeno. Selain itu, Chucuk juga dihukum membayar denda sebesar Rp100.000.000 subsider 2 bulan kurungan.

Terdakwa terbukti bersalah melanggar pasal 3 juncto pasal 18 UURI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU.RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Hukuman tersebut lebih ringan, karena JPU menuntut 5 tahun penjara, dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) karena menurut JPU, perbuatan terdakwa telah memenuhi unsur Tindak Pidana Korupsi sebagaimana pasal 3 juncto pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam dakwaan subsidiair. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Terjaring OTT, Jaksa Akan langsung Dipecat

Kejaksaan Agung (Kejagung) menyerahkan Jaksa Kejaksaan Negeri (Kejari) Surakarta nonaktif Satriawan Sulaksono kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).


Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Terkait Rusuh Papua, Usut Aparat yang Bertindak Rasial

Kasus kekerasan yang melibatkan masyarakat Papua di Surabaya, Manokwari, dan beberapa tempat lainnya menyulut keprihatinan dari sejumlah pihak.


258 Napi Lapas Sorong Kabur

258 Napi Lapas Sorong Kabur

Kerusuhan di wilayah Papua Barat, juga terjadi di Lapas Sorong, Senin (19/8). Ratusan napi di Lapas tersebut ikut membuat kerusuhan dengan membakar sejumlah fas


Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Jaksa SSL Diminta Menyerahkan Diri

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Raharjo menegaskan agar jaksa di Kejaksaan Negeri Surakarta Satriawan Sulaksono (SSL) yang telah ditetapkan sebaga


Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Lima Akun Medsos Dibidik Polri

Tim Direktorat Siber Bareskrim Polri terus melakukan profiling terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita hoaks pemicu kerusuha


Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Persidangan Najib Razak Kembali Ditunda

Kejaksaan Malaysia kembali menunda persidangan mantan Perdana Menteri Malaysia, Najib Razak, terkait skandal korupsi lembaga investasi negara, 1 Malaysia Develo


PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

PBB Diminta Selidiki Situasi HAM di Papua

Pemimpin negara di Pasifik mendesak Kantor Komisioner Tinggi untuk Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyelidiki situasi HAM yang memburuk di P


Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Polri Buru Penyebar Hoaks Penyebab Rusuh di Papua

Mabes Polri tengah melakukan pengejaran terhadap sejumlah akun media sosial (medsos) yang diduga menyebarkan berita bohong atau hoaks, terkait insiden kekerasan


Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Korupsi Obat AidsAIDS, Mantan Pejabat Kemenkes Diperiksa

Mantan Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Keseahtan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Dra Maura Linda Sitanggang diperiksa penyidik pidana khusus Kejaksaan


KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

KPK Beber Kepatuhan LHKPN 40 Peserta Capim

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merilis data kepatuhan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) 40 peserta seleksi calon pimpinan (capim) KPK yang



Populer

Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!