Kriminal
Share this on:

Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

  • Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla
  • Kejaksaan Terima 7 Berkas Perkara Koporasi Penyebab Karhutla

JAKARTA - Gerak cepat aparat hukum memroses kasus kebakaran hutan dan lahan (Karhutla). Saat ini Kejaksaan telah menerima 7 berkas perkara atasnama korporasi dan 159 berkas perkara atasnama perorangan.

Jaksa Agung HM Prasetyo menegaskan hingga kini Kejaksaan telah menrima 166 berkas perkara tersangka karhutla dari penyidik kepolisian seluruh daerah. Berkas ini termasuk 7 berkas perkara atasnama korporasi.

"Kita sudah terima 166 berkas perkara, di antaranya itu ada perorangan, ada juga korporasi 7 berkas di antaranya adalah korporasi," katanya di Kejaksaan Agung, Jakarta, Jumat (20/9) kemarin.

Ditambahkannya, 18 perkara diantaranya sudah masuk meja hijau. Selain itu, juga ada 11 perkara yang telah diputus dan berkekuatan hukum tetap dengan rincian 3 perkara di wilayah Riau dan 8 perkara di wilayah Kalimantan Tengah (Kalteng).

Prasetyo menjelaskan beberapa korporasi yang berkasnya telah diterima ternyata pemiliknya berasal dari negara tetangga dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Jadi Praetyo mengimbau agar para pemilik perusahaan dari negeri tetangga tidak protes dan menuding Indonesia sebagai pengekspor asap ke negaranya.

"Kalau selama ini kita dibilang pengekspor asap ke negara tetangga, ternyata ya justru di antara para tersangka korporasi perkebunan ini pemiliknya adalah negara tetangga (pengusaha). Kita harapkan mereka juga memahami dan turut serta memberi kontribusi yang baik dalam upaya pemadaman atau proses penegakan hukum," jelasnya.

Dia juga menegaskan tidak akan segan-segan melakukan penuntutan pencabutan izin perusahaan, jika menang bukti dari penyidik kepolisian benar-benar kuat dan tidak dapat dibantah, bahwa korporasi menjadi salah satu faktor penyebab terbakarnya hutan.

"Kalau memang terbukti, kita menuntut hukuman tambahan yaitu pencabutan izin," ujarnya.

Dia juga mengaku telah memerintahkan seluruh jajaran Kejaksaan daerah untuk menindak tegas para tersangka kasus Karhutla baik perorangan maupun korporasi agar peristiwa kebakaran hutan tidak terulang kembali. "Saya sudah perintahkan Kejaksaan daerah agar memberikan atensi khusus dalam menangani kasus ini. Selain itu, saya instruksikan juga para Jaksa untuk mengawal dan mengikuti kasus ini sejak awal sampai saat ini," katanya.

Bahkan, Prasetyo berencana dalam waktu dekat ini bersama dengan Jaksa Agung Muda bidang Pidana Umum (Jampidum) Kejaksaan Agung berencana meninjau langsung ke lokasi karhutla. "Saya dan Pidum sudah berencana untuk turun ke bawah untuk memberikan arahan kepada jajaran Kejaksaan di daerah, karena kasus ini cukup signifikan jumlahnya," tutupnya. (lan/zul/gw/fin)

Berita Sebelumnya

Berita Berikutnya


Berita Sejenis

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

KPK Limpahkan Berkas Tiga Perkara Wawan

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akhirnya melimpahkan berkas perkara Tubagus Chaeri Wardana (TCW) alias Wawan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Ja


Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Dua Tahun Buron, Pengusaha Asal Makassar Ditangkap

Seseorang pengusaha asal Makassar yang masuk daftar pencarian orang (DPO) dibekuk tim intelijen Kejaksaan Agung.


Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polisi Beber Alasan Tak Terbitkan Izin Demo

Polda Metro Jaya menyatakan tidak akan menerbitkan STTP (Surat Tanda Terima Pemberitahuan) aksi demonstrasi, Selasa (15/10) hingga Minggu (20/10).


Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Polisi Sudah Tetapkan 385 Tersangka Karhutla

Tindakan tegas dilakukan Polri dalam mengatasi masalah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) di sejumlah wilayah di Indonesia.


Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus Dugaan Suap Jaksa Kajati Jakarta Segera Disidangkan

Kasus dugaan suap perkara yang membelit Asisten Pidana Umum (Aspidum) Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta Agus Winoto segera masuk persidangan.


KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

KPK Sharing Modus Korupsi dengan Kejagung

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bekerja sama dengan Badan Diklat Kejaksaan Agung RI dan USAID CEGAH menyelenggarakan kegiatan pelatihan tindak pidana korupsi


KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

KPK Terima Pengembalian Uang Rp700 Juta dari Dua Pegawai BPK

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima pengembalian dana dari dua pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI.


KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

KPK Siapkan Jawaban Praperadilan Joko Saputra

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menerima surat panggilan sidang perkara permohonan praperadilan yang diajukan mantan Direktur Utama Perum Jada Tirta II Djoko


Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Diduga Terima Suap Rp687,5 Juta, Bupati Seruyan Jadi Tersangka

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan mantan Bupati Seruyan Darwan Ali sebagai tersangka.


UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

UU Direvisi, KPK Kesulitan Ungkap Kasus Kakap

KPK mengaku akan kesulitan mengungkap perkara megakorupsi, jika revisi Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK resmi berlaku.



Maaf tidak bisa mengambil data, ada masalah dengan server kami!